berita

Berita - BNPP

BNPP Monitor dan Evaluasi Capaian Program 4 Kementerian Sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut

JAKARTA&nbsp;- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di bawah koordinasi Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL), Kedeputian Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, memfasilitasi pertemuan dengan kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi mitra pembangunan kawasan perbatasan negara di Jakarta, Kamis (25/4/2024) kemarin.&nbsp; Maksud pertemuan ini adalah untuk memonitoring dan evaluasi capaian program kegiatan K/L Tahun Anggaran 2023.&nbsp;Selain itu pertemuan ini juga sebagai kesempatan untuk konfirmasi dan realisasi program kegiatan kementerian Triwulan I Tahun 2024.&nbsp; Perencana Ahli Madya Koordinator Fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Asisten Deputi PKPL, BNPP, Sriyanto melaporkan bahwa, dalam pertemuan tersebut terangkum sejumlah realisasi 4 K/L yang melaksanakan masing-masing&nbsp;tugas dan fungsi program dan kegiatan pembangunan di perbatasan negara tahun 2023.&nbsp; "Empat K/L tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf); Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," terang Sriyanto.&nbsp;&nbsp; Sriyanto menjelaskan, realisasi kinerja KKP pada tahun 2023 mencapai 90,22 persen dari berbagai program dan kegiatan yang terlaksana di 53 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran Rp200.473.577.718, realisasi&nbsp;yang tercapai sebesar Rp180.862.719.517.&nbsp; Realisasi kinerja Kemenparekraf pada tahun 2023 mencapai 95,13 persen dari berbagai program dan kegiatan di 17 kabupaten/kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp55.277.166.500, realisasi&nbsp;yang tercapai Rp52.823.574.878.&nbsp; Sementara itu, realisasi kinerja Kemendag pada tahun 2023 mencapai 92.70 persen dari berbagai program dan kegiatan di 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari pagu anggaran sebesar Rp13.000.000.000, realisasi yang tercapai sebesar Rp12.050.663.144.&nbsp; Selanjutnya, realisasi kinerja Kemnaker pada tahun 2023 mencapai 97.71 persen di 13 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara. Dari total pagu anggaran sebesar Rp5.650.313.000, realisasi yang tercapai Rp5.521.101.007.&nbsp; "Dalam konteks Rencana Induk (Renduk), BNPP akan terus mengevaluasi capaian target untuk terus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa Renduk Pengelolaan BWN-KP belum menjadi acuan dalam program kegiatan K/L," tutur Sriyanto. Sriyanto juga menjelaskan telah menerima laporan realisasi capaian kegiatan dan program yang dilaksanakan 4 K/L pada Triwulan I 2024. Berbagai program dan kegiatan tersebut seperti pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).&nbsp; Berikut rincian lengkap program dan kegiatan 4 kementerian untuk pengembangan sektor Potensi Kawasan Perbatasan Laut Triwulan I 2024:&nbsp; 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)&nbsp;A. Anggaran program dan kegiatan KKP Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara sebesar Rp270.187.088.654.B. SKPT Moa di Kabupaten MBD, adalah&nbsp;pembangunan pelabuhan perikanan Tiakur, MBD yang realisasi mencapai 28,18 persen. Sedangkan untuk Pasar Ikan Realisasi sebesar 90,07 persen.&nbsp;C. SKPT Saumlaki, pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran, realisasi 88,76 persen.&nbsp;D. SKPT Morotai, pembangunan pelabuhan perikanan Daeo Majiko realisasi 67,25 persen. Sedangkan untuk pembangunan pasar Ikan Daruba, realisasi 10,93 persen.&nbsp;E. Penyelenggaran Bimbingan Teknis (Bimtek), Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.F. Pemberian Alat Penangkapan Ikan (API) 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)A. Anggaran program dan kegiatan Kemenparekraf Tahun 2024 di kawasan perbatasan negara tercatat sebesar Rp79.147.827.000B. Event Sabang Marine Festival, Event ini merupakan perhelatan akbar dan event bahari terbesar di Aceh yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024.&nbsp;C. Event Batam Wonderfood and Art Ramadhan di Batam, Kepri. Selama 22 hari penyelenggaraan dikunjungi lebih dari 32 ribu pengunjung dengan total perputaran uang ditaksir mencapai Rp2,8 miliar. 3 Kementerian Perdagangan (Kemendag)A. Bimtek dan sosialisasi marketing point untuk pelaku usaha di Entikong dan Motaain.&nbsp;B. Pendampingan pengembangan produk ekspor; kegiatan expo; dan pendampingan pelaku usaha untuk business matching.&nbsp;C. Fasilitasi Rakor Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut untuk daerah 3 T yakni daerah berkategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. 4. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)A. Pada triwulan I Tahun 2024 anggaran untuk pengembangan 6 kabupaten dan kota yang bersinggungan dengan perbatasan negara tercatat Rp4.700.198.000 dengan realisasi sebesar Rp64.061.340.B. Kegiatan Kemnaker berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Penulis: Binsar Marulitua

Barang Bukti Penyelundupan Ratusan Liter BBM hingga Miras Diamankan di Gudang Sita PLBN Wini

TIMOR TENGAH UTARA, NTT&nbsp;- Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini turut menghadiri penyerahan berbagai barang bukti hasil penggagalan penyelundupan dari Indonesia ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada triwulan I 2024.&nbsp; Penyitaan barang selundupan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bea Cukai Atambua.&nbsp; Proses Penyerahan barang bukti penggagalan penyelundupan dilaksanakan di Pos Satgas Pamtas RI- RDTL Sektor Barat Yonkav 6/NK yang berada di kawasan PLBN Wini, Kamis (25/4/2024) kemarin. Wakil Komandan (Wadan) Satgas Pamtas RI-RDTL sektor Barat Yonkav 6/NK Kapten Kav. Satria Dharmanugrah menyerahkan barang sitaan kepada Kepala Bea cukai Atambua yang diwakili Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Wilfridus Wila Kuji.&nbsp;&nbsp;Dalam momen ini, pegawai BNPP dihadiri oleh Kepala Sub Bagian (Kasubdit) Administrasi Umum (ADUM) PLBN Wini, Triwik Ratnadhi dan Kasubid Pengembangan Kawasan, Siprianus Padapili mewakili Kepala PLBN Wini, Don Gaspar. Triwik menjelaskan bahwa, barang bukti hasil penggagalan penyelundupan yang berada di bawah kuasa Bea Cukai, untuk sementara waktu diamankan di gudang sita Bea Cukai pada PLBN Wini sambil menunggu waktu pengiriman&nbsp;ke kantor Bea Cukai Atambua.&nbsp; "Sebelumnya, juga telah dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima barang bukti penggagalan penyelundupan," terang Triwik.&nbsp; Ia juga merinci, barang bukti penggagalan penyelundupan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 160 liter dan jenis Korosone atau minyak tanah.&nbsp; Selanjutnya minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yakni Napoleon 2 dus terdiri atas 24 botol;&nbsp;Habuck Anggur 2 dus terdiri atas 24 botol; dan King Napoleon 38 dus sebanyak 456 botol.&nbsp; "Barang bukti penggagalan penyelundupan lainnya adalah berbagai merek selop produk hasil tembakau, mi instan dan berbagai produk kebutuhan pokok lainnya," pungkasnya. Penulis : Triwik RatnadhiEditor : Binsar Marulitua

PLBN Aruk Fasilitasi Tim Peneliti IPDN, Fokus Bahas Pengelolaan Potensi Ekonomi Perbatasan Indonesia - Malaysia

SAMBAS, KALBAR - Pelaksana tugas (Plt) Kepala PLBN Aruk, Wendelinus Fanu, menerima kunjungan Tim Peneliti dari Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di PLBN Aruk, Sambas, pada Kamis (25/4/2024), kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Lembaga Penelitian IPDN tahun 2024 yang berfokus pada topik Pengelolaan Potensi Ekonomi di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Wendel memberikan dukungan penuh terhadap penelitian tersebut. Ia menegaskan bahwa PLBN Aruk tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara. "Fungsi PLBN Aruk tidak hanya melayani perlintasan orang, barang dan kendaraan, tetapi juga menjadi jembatan yang memperluas pasar kedua negara tetangga," ujarnya. Ia juga berharap hasil dari semua aktivitas riset dari penelitian ini bisa berdampak bagi pembangunan ekonomi di perbatasan negara khususnya wilayah Aruk. "Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi penguatan dimensi ekonomi sebagai bagian dari pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kami mendukung dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari kebutuhan audiensi hingga data," tambahnya. Peneliti IPDN, Tumpak Haposan Simajuntak, menjelaskan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi dan program pembangunan ekonomi perbatasan. "PLBN Aruk dipilih sebagai objek penelitian berdasarkan amanat Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw," jelas Tumpak yang dahulu pernah menjadi Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP.&nbsp; Tumpak juga mengatakan bahwa seharusnya program percepatan pembangunan ekonomi di PLBN Aruk sudah berjalan signifikan mengingat Inpres tersebut telah diterbitkan sejak 3 tahun lalu. "Namun, pada kenyataannya masih banyak yang perlu diperbaiki agar percepatan pembangunan ekonomi dapat didukung lebih baik oleh semua pihak. Atas dasar itulah penelitian ini harus berdampak pada regulasi," jelasnya. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

SURABAYA- Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 berlangsung dengan khidmat di Balai Kota Surabaya, pada Kamis (25/04/2024).&nbsp; Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI). Dalam sambutannya, Tito Karnavian membeberkan terkait dengan tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau" sebagai pijakan untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah terhadap amanah dan tugas mereka dalam membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. "Kami memilih tema ini sebagai langkah untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang," ungkapnya. Tak hanya itu, dalam momen yang sama, pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pun turut dilakukan kepada kepala daerah. Salah satunya diberikan kepada Syafrudin, Walikota Serang Periode 2018-2023. Tito Karnavian, mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada penerima atas prestasi dan kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Pemberian penghargaan ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) serta Keputusan Presiden RI nomor 24/TK/tahun 2024," terangnya. Setelah melakukan penyematan penghargaan, Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada semua pemerintah daerah atas peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Dia juga memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang menerima penghargaan pada momen peringatan tersebut. "Tak lupa, penghargaan ini bukan semata-mata dari Kemendagri, melainkan hasil dari panel yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan juga pihak eksternal yang kredibel," jelasnya. Tito Karnavian pun mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bekerja lebih baik lagi guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Selamat melaksanakan dan memperingati Hari Otonomi Daerah. Mari kita bersama-sama bekerja lebih baik, melangkah lebih baik demi Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (Humas BNPP) Sumber: Humas KemendagriEditor: Muslikhin

Pimpin Upacara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 di Surabaya, Mendagri Beri Penghargaan ke 14 Kepala Daerah

BNPP Sinkronisasi Rancangan Awal Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 Bersama K/L di Lingkup Batas Laut dan Udara

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menggelar kegiatan rapat Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025-2029 pada lingkup Batas Laut dan Udara bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP. Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) BNPP dihadiri langsung oleh pejabat atau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Srenum Mabes TNI, Srena KASAL, Srena KASAU, Srena Polri, Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Hal ini guna memperoleh bahan masukan dan menyamakan persepsi, menyelaraskan program/kegiatan, anggaran terhadap Rencana Strategis (Renstra), dan rencana kerja K/L dalam pengelolaan perbatasan laut dan udara, serta dapat terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. "Sedangkan tujuan dari pelaksanaan rapat ini agar terciptanya kesepakatan rancangan awal PBWN-KP Tahun 2025-2029 yang berdasar dari bahan masukan K/L sebagai acuan penggerak pembangunan batas wilayah negara, serta update kegiatan seiring dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang di K/L," ucap Siti. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan melalui rapat ini dari masing-masing K/L sebagai bahan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029: Andi Putra Parlindungan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan, telah sesuai dan selarasnya bahan paparan dari target rencana kegiatan survey verifikasi Titik Dasar (TD) di 35 unit yang akan dilaksanakan oleh BIG untuk&nbsp;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Untuk target kegiatan survey verifikasi Titik Dasar tahun 2029, Provinsi Papua perlu disesuaikan menjadi Provinsi Papua Barat," kata Andi. Padya 4/Jakstraum Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) Markas Besar (Mabes) TNI Mad Kusnan menyampaikan, bahwa kegiatan renovasi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AL untuk target 2025-2027 di 17 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sudah sesuai dengan rencana Mabes TNI AL. "Selain kegiatan pembangunan Pos Pamputer dan Pos TNI AL (Posal), juga akan ada kegiatan yang bersifat operasi pengamanan perbatasan, baik di perbatasan darat, laut, maupun udara," sanggah Mad. Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksma TNI I Gusti Putu Aswan menjelaskan, Bakamla mengusulkan agar dilakukan penajaman kembali dan kolaborasi bersama terkait dengan rencana kegiatan Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu, TNI AL juga akan melaksanakan kegiatan Karya Bakti Perbatasan sebagai bentuk memaksimalkan kolaborasi bersama potensi di daerah. "Berkaitan dengan tugas Bakamla, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 180 hari dan operasi mandiri selama 185 hari di tahun 2025," ungkap I Gusti Putu.&nbsp;&nbsp; Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bakamla akan melaksanakan operasi&nbsp;patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 180 hari. Untuk tahun 2027, 2028, dan 2029, akan dilaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 100 hari. Dengan dilaksanakannya pembahasan pada rapat kali ini, diharapkan agar komitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 di lingkup batas laut dan udara selaras dengan K/L mitra Asdep Taslaud. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Perwakilan Badan Migrasi PBB Puji Seni Dekoratif PLBN Entikong: "Wow, I'm Amazed By This Building!"

SANGGAU-KALBAR&nbsp;- Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan Perwakilan International Organization for Migration (IOM) pada Rabu (24/04/2024) kemarin. Perwakilan IOM datang bersama rombongan Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggiat Napitupulu. Perwakilan IOM yang menyambangi PLBN adalah Greg dan Sebastian. Kedatangan kedua orang perwakilan IOM yang merupakan warga negara Australia dan Prancis, disambut langsung Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand. Perwakilan IOM, Greg dan Sebastian mengaku merasa kagum dengan bangunan PLBN yang begitu megah, bersih dan lengkap dengan ornamen khas Suku Dayak di sekelilingnya.&nbsp;Mereka juga memuji salah satu karya pembangunan perbatasan negara oleh Presiden Joko Widodo. "I know the statue up there, Isn't Soekarno? Wow, I'm amazed by this building!. *Red (&nbsp;Saya tahu patung di sana, itu patung Soekarno kan? Wow, saya terkesima dengan gedung ini!), "jelas Greg. Untuk Diketahui, IOM adalah organisasi internasional bagian dari Badan Migrasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), yang mempromosikan migrasi berperikemanusiaan, teratur dan bermanfaat. Dalam momen kunjungan tersebut, Viktorius Dunand juga mengajak rombongan tamu untuk melihat sejumlah fasilitas pelayanan publik PLBN Entikong khususnya di jalur keberangkatan.&nbsp; Kepada rombongan, ia juga menyampaikan bahwa PLBN Entikong beserta 12 PLBN lain yang ada di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).&nbsp; Dalam momen kunjungan tersebut, Viktor juga menjelaskan terkait arus lalu lintas batas antarnegara dan prosedur pelayanan kendaraan melalui PLBN Entikong dari jalur keberangkatan dan kedatangan. “PLBN ini merupakan bangunan yang direnovasi kembali oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2016 yang lalu,” tambah Viktor. Penulis : Erika BarusEditor : Binsar Marulitua

Kepala PLBN Aruk Dukung Pengembangan Bakat dan Minat Generasi Muda di Perbatasan Negara

SAMBAS, KALBAR&nbsp;- Upaya optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terus digulirkan menjadi lebih dari sekadar perlintasan antanegara baik orang dan barang.&nbsp;&nbsp; Perspektif baru PLBN Aruk adalah mampu turut berperan serta dalam mendukung peningkatan pendidikan sebagai gerbang menuju bangsa yang lebih baik.&nbsp; Untuk memulai implementasi tersebut, Pelaksana tugas (Plt) PLBN Aruk, Wendelinus Fanu telah menghadiri pembukaan 3 kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Ketiga kegiatan tersebut yakni, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival serta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).&nbsp; Perhelatan tersebut diselenggarakan pada Rabu (24/4/2024) lalu, di Dusun Senipahan, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar. “Kegiatan OSN, O2SN, dan FLS2N adalah agenda yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan semangat kompetisi yang sehat, khususnya bagi generasi muda di perbatasan. Kami berharap kompetisi ini dapat mendorong peningkatan kualitas akademik dan non-akademik,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa, kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi anak muda di perbatasan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, mengingat kompetisi ini melibatkan beragam bidang seperti olimpiade mata pelajaran, olahraga hingga seni. Sementara itu, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sajingan Besar, Hasminuddin, menegaskan bahwa OSN, O2SN, dan FLS2N adalah&nbsp;platform&nbsp;yang menggabungkan kemampuan akademik dan non-akademik. “Kegiatan ini merupakan momentum yang memadukan aspek akademik, olahraga, dan seni secara serentak,” tegasnya. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas siswa sehingga perwakilan dari Kecamatan Sajingan Besar dapat bersaing di tingkat Kabupaten Sambas mengingat acara tersebut berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

JAYAPURA - Rabu, 24 April 2024, menjadi hari yang penting bagi upaya pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura.&nbsp; Kunjungan Lapangan tersebut dalam rangka Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Inpres 1 tahun 2021 khusus di PLBN Skouw.&nbsp; Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Pol. Makhruzi Rahman, berbagai aspek terkait pengembangan wilayah perbatasan dievaluasi secara mendalam. Di Bandara Sentani Kota Jayapura, rombongan langsung disambut oleh pihak terkait, termasuk Kapten Edi Prayogi dari Danyon Tombak Sakti - Pamtas RI-PNG. "Salah satu fokus utama kunjungan adalah peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan jalan poros sepanjang 30 kilometer dari Kampung Mosso menuju Kabupaten Keerom," ujarnya. Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena kendala anggaran yang signifikan, mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Masalah status jalan yang belum jelas turut menyulitkan pelaksanaan proyek ini. "Meskipun begitu, kunjungan lapangan kali ini adalah momen atau kesempatan untuk mengevaluasi secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi di lapangan," tandasnya. Sekitar Pukul 09:45 WIT, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Mosso untuk meninjau dam air bersih. Namun, tantangan besar muncul terkait ketersediaan air bersih di sekitar PLBN Skouw.&nbsp; Intake air yang berasal dari Gunung Pawa di Papua New Guinea (PNG) tidak mampu menampung pasokan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. "Terntunya hal ini mengindikasikan perlunya sumber air alternatif yang memadai untuk mencukupi kebutuhan air bersih di sekitar PLBN Skouw," ujarnya. Ketika tiba di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Plt. Kepala PLBN Skouw dan jajaran CIQS. Diskusi yang digelar mengungkapkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi.&nbsp; Salah satunya adalah kebutuhan akan satu unit bus untuk transportasi perlintasan dari zona netral ke pasar. Selain itu, masalah listrik juga menjadi perhatian serius. Meskipun infrastruktur untuk ekspor listrik ke PNG sudah terpasang, masih ada hambatan dalam MoU antara PLN dan PNG Power yang memengaruhi aliran listrik ke Border Post Wutung PNG. Permasalahan infrastruktur juga terlihat di Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw. Meskipun rencananya sudah matang, TBI Skouw masih belum beroperasi karena beberapa persyaratan teknis belum terpenuhi.&nbsp; Salah satunya adalah MOU antara Indonesia dan PNG terkait Kode Port yang dikeluarkan oleh United Nations Code for Trade and Transport Location (UN/LOCODE). Meski sudah diserahkan kepada pemerintah PNG, belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Kendala juga muncul dalam penetapan Kawasan Kepabeanan untuk TBI Skouw oleh Kementerian Keuangan. Meskipun proses asistensi dengan Kemenkeu telah dilakukan, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan penetapan tersebut.&nbsp; Selain itu, persiapan operasional TBI Skouw juga memerlukan pembangunan mess untuk staf, pengadaan kendaraan operasional, serta peralatan dan mesin yang diperlukan. Perjalanan kunjungan lapangan tidak hanya memeriksa proyek-proyek yang belum terlaksana, tetapi juga meninjau proyek yang sudah berjalan. Pukul 14.41 WIT, rombongan melakukan peninjauan terkait kegiatan Inpres 1/2021 yang belum terlaksana di Kampung Engros, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan jembatan kayu. Meskipun DED kegiatan tersebut sudah disusun oleh Kementerian PUPR, masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat. Kunjungan lapangan ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Dari masalah anggaran hingga perizinan lintas negara, berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.&nbsp; "Diharapkan kunjungan ini akan menjadi pijakan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah perbatasan yang strategis ini," pungkasnya.*** (Humas BNPP) Penulis dan Editor: Muslikhin

Kunjungan Lapangan di Perbatasan Papua, BNPP Mutakhirkan  Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra dalam rangka menyusun bahan masukan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2025 terkait dengan pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL). Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut Henry Erafat mengatakan, dilaksanakannya rapat penyusunan bahan masukan Renaksi tahun 2025 ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi serta bahan masukan terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renaksi Tahun 2025 khususnya pada pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. "Sehingga dengan terciptanya sinergitas bersama K/L terkait pada Renaksi Tahun 2025 ini, dapat selaras dan tercapainya target kegiatan yang tepat sasaran dalam pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP)," ucap Henry di Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Henry juga menambahkan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian mitra Asdep PKPL di kawasan perbatasan dapat selaras dengan pedoman Rencana Induk (Renduk) BNPP. Guna mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah, maka terdapat pengelolaan Lokasi Prioritas (Lokpri) 2025-2029 sebanyak 21 lokasi yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 235 kecamatan perbatasan prioritas. "Dalam penyusunan Renaksi tahun 2025 terkait dengan PBWN-KP diharapkan kepada Kementerian mitra Asdep PKPL yang terkait dapat menyesuaikan dengan hasil dari Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan," kata Henry. Ia menyampaikan, nantinya dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan diarahkan pada penguatan fungsi distribusi serta penguatan pada fungsi pelaku UMKM lokal. Dengan arah kebijakan perdagangan tahun 2025 yang memiliki tema "Ekspansi perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki arah kebijakan dalam melakukan perubahan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan dengan berbasis ekonomi biru, serta pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) akan tetap berlanjut di tahun 2025. "Selain itu, program perluasan kesempatan kerja serta program pelatihan vokasi dan produktivitas masyarakat dapat mendukung dan selaras dengan kebijakan PBWN-KP," terangnya. Henry berharap, melalui rapat ini Kementerian mitra Asdep PKPL agar tetap berkomitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi dalam menyusun bahan Renaksi tahun 2025 sebagai bahan rumusan bersama, khususnya pada program kegiatan dan anggaran. Sebagai informasi tambahan, adapun Kementerian yang hadir dengan masing-masing perwakilan dalam rapat ini yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Isu Pembangunan Infrastruktur hingga Pemenuhan Nakes Jadi Pembahasan 

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi dan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta - Pusat, Rabu (24/4/2024).&nbsp; Audiensi dan konsultasi Kepala DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan diterima oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP, Gutmen Nainggolan. Dalam hal ini Gutmen menerima audiensi mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.&nbsp; Fauzi Hasan menyampaikan beberapa perihal isu dan kendala pelayanan publik di Kepulauan Meranti. Seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung sarana prasarana kesehatan.&nbsp; Selain itu, pemenuhan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pengajar. "Kami memohon pemberian tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah perbatasan negara khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Fauzi Hasan.&nbsp; Ia juga menyampaikan konfirmasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan koordinasi, konsultasi, dan eksekusi pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Gutmen memaparkan&nbsp;beberapa perihal terkait tugas dan fungsi BNPP. Perihal yang pertama adalah tugas BNPP dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) dan penyusunan Rencana Induk (Renduk) PBWNKP 2025 - 2029 sebagai Perubahan Perpres 118/2022 tentang Rencana Induk PBWNKP 2020-2024.&nbsp; Selanjutnya arah strategis pengelolaan PBWN-KP 2020-2024 dan Rencana alokasi anggaran PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. "Matrik rencana aksi PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 terdapat 56 kegiatan dengan besaran anggaran dari Kementerian/Lembaga terkait mitra BNPP sebesar Rp132.686.145.944," terang Gutmen.&nbsp; Gutmen menerangkan, Lokasi Khusus (Lokus) pembangunan terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan 4 Kecamatan. Yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Pada Kabupaten Kepulauan Meranti rencana alokasi anggaran tercatat sebesar Rp47.242.662.758. Selanjutnya di Kecamatan Rangsang tercatat sebesar Rp62.220.443.986; Kepulauan Rangsang Barat tercatat sebesar RP1.137.736.700; Kecamatan Rangsang Pesisir tercatat sebesar Rp19.319.668.500 dan Kecamatan Tasik Putri Puyu sebesar Rp2.765.634.000. "BNPP akan melakukan evaluasi atas usulan program kegiatan Kementerian/Lembaga di wilayah Kepulauan Meranti Tahun 2024," pungkas Gutmen. Penulis : Oktiana Tangkis InujiEditor : Binsar Marulitua