berita

Berita - BNPP

BNPP Sinkronisasi Rancangan Awal Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 Bersama K/L di Lingkup Batas Laut dan Udara

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menggelar kegiatan rapat Penyelarasan Rancangan Awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2025-2029 pada lingkup Batas Laut dan Udara bersama Kementerian/Lembaga anggota BNPP. Pada rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) BNPP dihadiri langsung oleh pejabat atau perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Srenum Mabes TNI, Srena KASAL, Srena KASAU, Srena Polri, Badan Informasi Geospasial, Badan Keamanan Laut, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya. Hal ini guna memperoleh bahan masukan dan menyamakan persepsi, menyelaraskan program/kegiatan, anggaran terhadap Rencana Strategis (Renstra), dan rencana kerja K/L dalam pengelolaan perbatasan laut dan udara, serta dapat terwujudnya keutuhan wilayah NKRI. "Sedangkan tujuan dari pelaksanaan rapat ini agar terciptanya kesepakatan rancangan awal PBWN-KP Tahun 2025-2029 yang berdasar dari bahan masukan K/L sebagai acuan penggerak pembangunan batas wilayah negara, serta update kegiatan seiring dengan kebijakan dan dinamika yang berkembang di K/L," ucap Siti. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan melalui rapat ini dari masing-masing K/L sebagai bahan rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029: Andi Putra Parlindungan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) menyampaikan, telah sesuai dan selarasnya bahan paparan dari target rencana kegiatan survey verifikasi Titik Dasar (TD) di 35 unit yang akan dilaksanakan oleh BIG untuk&nbsp;Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. "Untuk target kegiatan survey verifikasi Titik Dasar tahun 2029, Provinsi Papua perlu disesuaikan menjadi Provinsi Papua Barat," kata Andi. Padya 4/Jakstraum Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Srenum) Markas Besar (Mabes) TNI Mad Kusnan menyampaikan, bahwa kegiatan renovasi Pos Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) yang dilaksanakan oleh Mabes TNI AL untuk target 2025-2027 di 17 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sudah sesuai dengan rencana Mabes TNI AL. "Selain kegiatan pembangunan Pos Pamputer dan Pos TNI AL (Posal), juga akan ada kegiatan yang bersifat operasi pengamanan perbatasan, baik di perbatasan darat, laut, maupun udara," sanggah Mad. Sedangkan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksma TNI I Gusti Putu Aswan menjelaskan, Bakamla mengusulkan agar dilakukan penajaman kembali dan kolaborasi bersama terkait dengan rencana kegiatan Gerakan Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Selain itu, TNI AL juga akan melaksanakan kegiatan Karya Bakti Perbatasan sebagai bentuk memaksimalkan kolaborasi bersama potensi di daerah. "Berkaitan dengan tugas Bakamla, yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Bakamla akan melaksanakan operasi patroli bersama selama 180 hari dan operasi mandiri selama 185 hari di tahun 2025," ungkap I Gusti Putu.&nbsp;&nbsp; Ia menambahkan, pada tahun 2026 Bakamla akan melaksanakan operasi&nbsp;patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 180 hari. Untuk tahun 2027, 2028, dan 2029, akan dilaksanakan operasi patroli bersama selama 185 hari dan operasi mandiri selama 100 hari. Dengan dilaksanakannya pembahasan pada rapat kali ini, diharapkan agar komitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi Renduk PBWN-KP Tahun 2025-2029 di lingkup batas laut dan udara selaras dengan K/L mitra Asdep Taslaud. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

Perwakilan Badan Migrasi PBB Puji Seni Dekoratif PLBN Entikong: "Wow, I'm Amazed By This Building!"

SANGGAU-KALBAR&nbsp;- Pos Lintas Batas (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan Perwakilan International Organization for Migration (IOM) pada Rabu (24/04/2024) kemarin. Perwakilan IOM datang bersama rombongan Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Anggiat Napitupulu. Perwakilan IOM yang menyambangi PLBN adalah Greg dan Sebastian. Kedatangan kedua orang perwakilan IOM yang merupakan warga negara Australia dan Prancis, disambut langsung Kepala PLBN Entikong, Viktorius Dunand. Perwakilan IOM, Greg dan Sebastian mengaku merasa kagum dengan bangunan PLBN yang begitu megah, bersih dan lengkap dengan ornamen khas Suku Dayak di sekelilingnya.&nbsp;Mereka juga memuji salah satu karya pembangunan perbatasan negara oleh Presiden Joko Widodo. "I know the statue up there, Isn't Soekarno? Wow, I'm amazed by this building!. *Red (&nbsp;Saya tahu patung di sana, itu patung Soekarno kan? Wow, saya terkesima dengan gedung ini!), "jelas Greg. Untuk Diketahui, IOM adalah organisasi internasional bagian dari Badan Migrasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), yang mempromosikan migrasi berperikemanusiaan, teratur dan bermanfaat. Dalam momen kunjungan tersebut, Viktorius Dunand juga mengajak rombongan tamu untuk melihat sejumlah fasilitas pelayanan publik PLBN Entikong khususnya di jalur keberangkatan.&nbsp; Kepada rombongan, ia juga menyampaikan bahwa PLBN Entikong beserta 12 PLBN lain yang ada di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).&nbsp; Dalam momen kunjungan tersebut, Viktor juga menjelaskan terkait arus lalu lintas batas antarnegara dan prosedur pelayanan kendaraan melalui PLBN Entikong dari jalur keberangkatan dan kedatangan. “PLBN ini merupakan bangunan yang direnovasi kembali oleh Kementerian PUPR dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2016 yang lalu,” tambah Viktor. Penulis : Erika BarusEditor : Binsar Marulitua

Kepala PLBN Aruk Dukung Pengembangan Bakat dan Minat Generasi Muda di Perbatasan Negara

SAMBAS, KALBAR&nbsp;- Upaya optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terus digulirkan menjadi lebih dari sekadar perlintasan antanegara baik orang dan barang.&nbsp;&nbsp; Perspektif baru PLBN Aruk adalah mampu turut berperan serta dalam mendukung peningkatan pendidikan sebagai gerbang menuju bangsa yang lebih baik.&nbsp; Untuk memulai implementasi tersebut, Pelaksana tugas (Plt) PLBN Aruk telah menghadiri pembukaan 3 kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Ketiga kegiatan tersebut yakni, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), dan Festival serta Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).&nbsp; Perhelatan tersebut diselenggarakan pada Rabu (24/4/2024) lalu, di Dusun Senipahan, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar. “Kegiatan OSN, O2SN, dan FLS2N adalah agenda yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan semangat kompetisi yang sehat, khususnya bagi generasi muda di perbatasan. Kami berharap kompetisi ini dapat mendorong peningkatan kualitas akademik dan non-akademik,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa, kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi anak muda di perbatasan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, mengingat kompetisi ini melibatkan beragam bidang seperti olimpiade mata pelajaran, olahraga hingga seni. Sementara itu, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sajingan Besar, Hasminuddin, menegaskan bahwa OSN, O2SN, dan FLS2N adalah&nbsp;platform&nbsp;yang menggabungkan kemampuan akademik dan non-akademik. “Kegiatan ini merupakan momentum yang memadukan aspek akademik, olahraga, dan seni secara serentak,” tegasnya. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas siswa sehingga perwakilan dari Kecamatan Sajingan Besar dapat bersaing di tingkat Kabupaten Sambas mengingat acara tersebut berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Penulis : Benny B HendriEditor : Binsar Marulitua

JAYAPURA - Rabu, 24 April 2024, menjadi hari yang penting bagi upaya pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura.&nbsp; Kunjungan Lapangan tersebut dalam rangka Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap Inpres 1 tahun 2021 khusus di PLBN Skouw.&nbsp; Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Irjen Pol. Makhruzi Rahman, berbagai aspek terkait pengembangan wilayah perbatasan dievaluasi secara mendalam. Di Bandara Sentani Kota Jayapura, rombongan langsung disambut oleh pihak terkait, termasuk Kapten Edi Prayogi dari Danyon Tombak Sakti - Pamtas RI-PNG. "Salah satu fokus utama kunjungan adalah peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan jalan poros sepanjang 30 kilometer dari Kampung Mosso menuju Kabupaten Keerom," ujarnya. Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena kendala anggaran yang signifikan, mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Masalah status jalan yang belum jelas turut menyulitkan pelaksanaan proyek ini. "Meskipun begitu, kunjungan lapangan kali ini adalah momen atau kesempatan untuk mengevaluasi secara langsung potensi dan tantangan yang dihadapi di lapangan," tandasnya. Sekitar Pukul 09:45 WIT, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Mosso untuk meninjau dam air bersih. Namun, tantangan besar muncul terkait ketersediaan air bersih di sekitar PLBN Skouw.&nbsp; Intake air yang berasal dari Gunung Pawa di Papua New Guinea (PNG) tidak mampu menampung pasokan air yang cukup, terutama saat musim kemarau. "Terntunya hal ini mengindikasikan perlunya sumber air alternatif yang memadai untuk mencukupi kebutuhan air bersih di sekitar PLBN Skouw," ujarnya. Ketika tiba di PLBN Skouw, rombongan disambut oleh Plt. Kepala PLBN Skouw dan jajaran CIQS. Diskusi yang digelar mengungkapkan beberapa masalah yang perlu segera diatasi.&nbsp; Salah satunya adalah kebutuhan akan satu unit bus untuk transportasi perlintasan dari zona netral ke pasar. Selain itu, masalah listrik juga menjadi perhatian serius. Meskipun infrastruktur untuk ekspor listrik ke PNG sudah terpasang, masih ada hambatan dalam MoU antara PLN dan PNG Power yang memengaruhi aliran listrik ke Border Post Wutung PNG. Permasalahan infrastruktur juga terlihat di Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw. Meskipun rencananya sudah matang, TBI Skouw masih belum beroperasi karena beberapa persyaratan teknis belum terpenuhi.&nbsp; Salah satunya adalah MOU antara Indonesia dan PNG terkait Kode Port yang dikeluarkan oleh United Nations Code for Trade and Transport Location (UN/LOCODE). Meski sudah diserahkan kepada pemerintah PNG, belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Kendala juga muncul dalam penetapan Kawasan Kepabeanan untuk TBI Skouw oleh Kementerian Keuangan. Meskipun proses asistensi dengan Kemenkeu telah dilakukan, masih diperlukan langkah konkret untuk memastikan penetapan tersebut.&nbsp; Selain itu, persiapan operasional TBI Skouw juga memerlukan pembangunan mess untuk staf, pengadaan kendaraan operasional, serta peralatan dan mesin yang diperlukan. Perjalanan kunjungan lapangan tidak hanya memeriksa proyek-proyek yang belum terlaksana, tetapi juga meninjau proyek yang sudah berjalan. Pukul 14.41 WIT, rombongan melakukan peninjauan terkait kegiatan Inpres 1/2021 yang belum terlaksana di Kampung Engros, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan jalan jembatan kayu. Meskipun DED kegiatan tersebut sudah disusun oleh Kementerian PUPR, masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat setempat. Kunjungan lapangan ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Dari masalah anggaran hingga perizinan lintas negara, berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.&nbsp; "Diharapkan kunjungan ini akan menjadi pijakan untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah perbatasan yang strategis ini," pungkasnya.*** (Humas BNPP) Penulis dan Editor: Muslikhin

Kunjungan Lapangan di Perbatasan Papua, BNPP Mutakhirkan  Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersinergi bersama dengan Kementerian/Lembaga mitra dalam rangka menyusun bahan masukan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2025 terkait dengan pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL). Asisten Deputi (Asdep) Potensi Kawasan Perbatasan Laut Henry Erafat mengatakan, dilaksanakannya rapat penyusunan bahan masukan Renaksi tahun 2025 ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi serta bahan masukan terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renaksi Tahun 2025 khususnya pada pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. "Sehingga dengan terciptanya sinergitas bersama K/L terkait pada Renaksi Tahun 2025 ini, dapat selaras dan tercapainya target kegiatan yang tepat sasaran dalam pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP)," ucap Henry di Hotel Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Henry juga menambahkan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian mitra Asdep PKPL di kawasan perbatasan dapat selaras dengan pedoman Rencana Induk (Renduk) BNPP. Guna mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah, maka terdapat pengelolaan Lokasi Prioritas (Lokpri) 2025-2029 sebanyak 21 lokasi yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 235 kecamatan perbatasan prioritas. "Dalam penyusunan Renaksi tahun 2025 terkait dengan PBWN-KP diharapkan kepada Kementerian mitra Asdep PKPL yang terkait dapat menyesuaikan dengan hasil dari Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan," kata Henry. Ia menyampaikan, nantinya dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan diarahkan pada penguatan fungsi distribusi serta penguatan pada fungsi pelaku UMKM lokal. Dengan arah kebijakan perdagangan tahun 2025 yang memiliki tema "Ekspansi perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki arah kebijakan dalam melakukan perubahan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan dengan berbasis ekonomi biru, serta pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) akan tetap berlanjut di tahun 2025. "Selain itu, program perluasan kesempatan kerja serta program pelatihan vokasi dan produktivitas masyarakat dapat mendukung dan selaras dengan kebijakan PBWN-KP," terangnya. Henry berharap, melalui rapat ini Kementerian mitra Asdep PKPL agar tetap berkomitmen dalam membangun sinergitas dan sinkronisasi dalam menyusun bahan Renaksi tahun 2025 sebagai bahan rumusan bersama, khususnya pada program kegiatan dan anggaran. Sebagai informasi tambahan, adapun Kementerian yang hadir dengan masing-masing perwakilan dalam rapat ini yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pertanian. Penulis: Bagas Ramadhandy(Humas BNPP)

BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Isu Pembangunan Infrastruktur hingga Pemenuhan Nakes Jadi Pembahasan 

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi dan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta - Pusat, Rabu (24/4/2024).&nbsp; Audiensi dan konsultasi Kepala DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan diterima oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP, Gutmen Nainggolan. Dalam hal ini Gutmen menerima audiensi mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.&nbsp; Fauzi Hasan menyampaikan beberapa perihal isu dan kendala pelayanan publik di Kepulauan Meranti. Seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung sarana prasarana kesehatan.&nbsp; Selain itu, pemenuhan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pengajar. "Kami memohon pemberian tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah perbatasan negara khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas Fauzi Hasan.&nbsp; Ia juga menyampaikan konfirmasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan koordinasi, konsultasi, dan eksekusi pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Gutmen memaparkan&nbsp;beberapa perihal terkait tugas dan fungsi BNPP. Perihal yang pertama adalah tugas BNPP dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) dan penyusunan Rencana Induk (Renduk) PBWNKP 2025 - 2029 sebagai Perubahan Perpres 118/2022 tentang Rencana Induk PBWNKP 2020-2024.&nbsp; Selanjutnya arah strategis pengelolaan PBWN-KP 2020-2024 dan Rencana alokasi anggaran PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024. "Matrik rencana aksi PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 terdapat 56 kegiatan dengan besaran anggaran dari Kementerian/Lembaga terkait mitra BNPP sebesar Rp132.686.145.944," terang Gutmen.&nbsp; Gutmen menerangkan, Lokasi Khusus (Lokus) pembangunan terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan 4 Kecamatan. Yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Pada Kabupaten Kepulauan Meranti rencana alokasi anggaran tercatat sebesar Rp47.242.662.758. Selanjutnya di Kecamatan Rangsang tercatat sebesar Rp62.220.443.986; Kepulauan Rangsang Barat tercatat sebesar RP1.137.736.700; Kecamatan Rangsang Pesisir tercatat sebesar Rp19.319.668.500 dan Kecamatan Tasik Putri Puyu sebesar Rp2.765.634.000. "BNPP akan melakukan evaluasi atas usulan program kegiatan Kementerian/Lembaga di wilayah Kepulauan Meranti Tahun 2024," pungkas Gutmen. Penulis : Oktiana Tangkis InujiEditor : Binsar Marulitua

Kalimantan Barat Tawarkan Visi Pembangunan Berkelanjutan di Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045

PONTIANAK - Pada hari Selasa, 23 April 2024, digelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.&nbsp; Acara yang berlangsung di Aula Garuda Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Acara yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dari tingkat pusat seperti Menpan RB Azwar Anas hingga daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura, Polda Kalimantan Barat, dan Kejati Kalimantan Barat. Turut hadir pula unsur akademisi, swasta, BUMD, serta tokoh agama, masyarakat, dan adat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum pembahasan RPJPD Tahun 2025 - 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dalam pembangunan Provinsi&nbsp;Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Irjen. Pol. Makhruzi Rahman S.IK, MH. yang hadir sekaligus menyampaikan arahan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam pembukaan acara di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (23/4/2024). Makhruzi menyampaikan Tahun 2024 merupakan salah satu tahun strategis bagi Perencanaan Pembangunan baik Nasional maupun Daerah.&nbsp; "Pemerintah Daerah akan melakukan Musrenbang RPJPD Tahun 2025 - 2045 dan menyusun RPJMD Teknokratik Tahun 2025 - 2030 yang akan menjadi dasar bagi Calon Kepala Daerah dalam pilkada 2024 nanti untuk menyusun Visi dan Misi saat Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024," ujarnya. Oleh karena itu, Makhruzi menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 harus selaras dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029 sebagai titik awal pencapaian mimpi Indonesia Emas. "Pada proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Pelaksanaan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga diharapkan memperhatikan beberapa aspek seperti : pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pelaksanaan Pilkada serentak, penggunaan SIPD-RI dan akuntabilitas proses serta tahap penyusunan yang meminimalisir potensi korupsi dalam perencanaan dan penganggaran." Ia juga menyoroti peran Kalimantan Barat sebagai pusat industri hijau yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah. "Dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat ini menitikberatkan Penguatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan dengan memperhatikan fokus Pembangunan 2025," tandasnya. Irjen Pol. Makhruzi Rahman juga berharap kegiatan Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat ini dapat berdampak dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif, berkelanjutan, mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menentukan skala prioritas pembangunan.&nbsp; Menurut Irjen Pol. Makhruzi Rahman, pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas Reformasi Birokrasi (RB). RB merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan. Dalam msrenbang tersebut, Irjen Pol. Makhruzi Rahman juga menyoroti berbagai aspek pembangunan, mulai dari kebijakan hingga pencapaian indikator makro Provinsi Kalimantan Barat. Hal-hal yang disoroti antara lain adalah perlunya memastikan kesesuaian RPJPD dengan ketentuan hukum yang berlaku serta komitmen serius dalam penanggulangan stunting dan TBC. Ia juga menyoroti isu-isu strategis di tingkat nasional yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Isu-isu tersebut mencakup stabilitas politik, ekonomi inklusif, pembangunan ramah lingkungan, dan ketahanan pangan. "Sebagai penutup dari arahan yang telah disampaikan, Kami mengapresiasi serta menitipkan pesan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Penyelenggaran Pilkada Serentak dengan melibatkan semua komponen. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib menyediakan tempat penyimpanan barang-barang keperluan logistik Pilkada," pungkasnya. Acara Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Kalimantan Barat. Dengan berbagai masukan dan komitmen yang disampaikan oleh berbagai pihak, diharapkan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RKPD Tahun 2025 mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Barat.*** (Humas BNPP) Penulis dan Editor: Muslikhin

Direktur C Bais Sambangi PLBN Sei Nyamuk, Wacana Penyelesaian OBP RI - Malaysia Jadi Pembahasan

NUNUKAN, KALTARA – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menerima dengan hangat&nbsp;kunjungan kerja Direktur C Badan Intelijen Strategis (Bais) Brigadir Jendral (Brigjen) TNI, Mirza Patria Jaya, Selasa (23/04/2024) kemarin.&nbsp; Penyambutan kunjungan rombongan Brigjen Mirza Patria dihadiri langsung Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk, Hariman Latuconsina bersama tokoh masyarakat Pulau Sebatik dan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili Camat Sebatik Utara dan Camat Sebatik Timur. Selain itu penyambutan juga dihadiri Komandan Koramil 0911-02/Sbt; Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI Yonarhanud 8/MBC dan Dansatgas Pamtas Yonif 3 Marinir Perbatasan RI – Malaysia. Rombongan tiba di PLBN Sei Nyamuk Pukul 10.30 WITA. Dalam momen kunjungan tersebut, Hariman sesaat mengajak Brigjen Mirza Patria melihat sejumlah fasiitas pelayanan publik PLBN Sebatik di beberapa tempat. Selain itu, Hariman turut memberikan booklet tentang profil PLBN Sei Nyamuk dan menjelaskan kondisi terkini PLBN Sei Nyamuk.&nbsp; Selanjutnya, di sela-sela kunjungan di PLBN Sei, Brigjen Mirza Patria menyampaikan harapan untuk segera diresmikan dan beroperasinya PLBN Sei Nyamuk menjadi pintu penyeberangan dari Indonesia menuju wilayah Tawau, Malaysia.&nbsp; "Hal ini mengingat faktor sosial tradisional dan ekonomi yang terkait erat antara Sebatik dan Tawau," jelasnya.&nbsp;&nbsp; Brigjen Mirza Patria juga menyampikan, pihaknya juga akan terus mendorong penyelesaian kesepakatan awal sengketa wilayah atau Outstanding Boundary Problem (OBP) perbatasan darat di kawasan Sebatik antara Indonesia dan Malaysia.&nbsp; Dari kesepakatan awal tersebut seyogianya akan menjadi penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yang rencananya akan ditandatangani Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri, Malaysia pada Juni 2024 mendatang&nbsp; Dalam kunjungan Brigjen Mirza Patria juga didampingi Komandan Satuan Tugas Catur 2024, Kolonel Korps Dinas Khusus M.Daril Kaesorry; Kolonel Korps Zeni; Hari Santoso; Kolonel Marinir, Sungatijantoro. Penulis : Aldo Samuel JayaEditor : Binsar Marulitua

Rombongan Sarawak State Security and Enforcement Unit Kunjungi PLBN Aruk, Pelajari Pengelolaan Perbatasan

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pos Lintas Batas (PLBN) Aruk, Wendelinus Fanu, menerima kunjungan Ketua Jurulatih Sahamran bin Ibrahim dan rombongan Sarawak State Security and Enforcement Unit (SSEU) pada (23/04/2024), kemarin.&nbsp; Kunjungan 29 pejabat SSEU ini merupakan bagian dari kegiatan studi lapangan untuk kursus kepemimpinan dan pemahaman lebih lanjut tentang mekanisme pengelolaan pos perbatasan di PLBN Aruk. Wendel menjelaskan bahwa seluruh PLBN di Indonesia dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri secara ex officio. "PLBN Aruk bertanggung jawab dalam mengatur tahapan prosedur pemeriksaan lintas batas negara yang dilaksanakan oleh Customs, Immigration and Quarantine. Tetapi pelayanan teknis disesuaikan dengan kewenangan masing-masing unsur CIQ," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa arsitektur bangunan PLBN di Indonesia, termasuk di PLBN Aruk, mencerminkan ciri khas wilayah setempat, sehingga setiap bangunan PLBN memiliki desain yang unik dan berbeda. Ketua Jurulatih SSEU, Sahamran bin Ibrahim, mengungkapkan kekagumannya atas pembangunan perbatasan di Indonesia. "Layanan terintegrasi di bawah koordinasi pengelola border post (BNPP) merupakan sistem yang sangat baik dan lebih terstruktur," ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman bagi peserta kepemimpinan SSEU tentang mekanisme pengelolaan pelayanan lintas batas negara di wilayah Indonesia..*** (Humas BNPP) Penulis: Benny B HendriEditor: Muslikhin

PLBN Skouw Masih Menjadi Destinasi Kekinian Masyarakat Papua di Libur Lebaran 2024

JAYAPURA, PAPUA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, masih menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu selama musim libur Lebaran 2024.&nbsp; Pada periode 6-15 April 2024, jumlah pelintas antarnegara pada terminal keberangkatan dan terminal kedatangan di PLBN Skouw ke Papua Nugini, atau sebaliknya tercatat mencapai 6.607 orang.&nbsp; Bahkan, wisatawan yang berkunjung juga melampaui catatan kunjungan harian, yakni mencapai 2367 orang. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang PLBN Skouw, Mathilda Pusung, mengatakan bahwa melihat desain gedung yang unik masih menjadi alasan rata-rata pengunjung berlibur ke PLBN Skouw.&nbsp; Rata-rata pengunjung dari sekitar wilayah PLBN Skouw atau wilayah penyangga lainnya. Bahkan beberapa pengunjung juga terpantau sengaja datang dari sekitar kawasa perbatasan negara wilayah Papua Nugini.&nbsp; "PLBN Skouw masih menjadi magnet bagi wisatawan selama musim libur Lebaran 2024. Hal itu karena semua sudut gedung dihiasi oleh ornamen khas Papua, dan semua orang mengetahui kebudayaan di tanah Papua,” jelasnya. Mathilda juga menjelaskan bahwa, PLBN Skouw tidak hanya menjadi pos batas lintas antar negara saja, tetapi menjadi tempat para pengunjung mengenal sejarah perjuangan dan kebudayaan Papua yang dibingkai dalam galeri arsip perbatasan negara. “Di sini bukan hanya sebagai tempat lintasan saja, tetapi semua orang bisa melihat Indonesia di tanah Papua lebih dekat. Selain kita juga punya banyak spot foto yang instagramable, kita punya galeri arsip perbatasan yang berisi tentang sejarah tanah Papua juga tokoh pahlawan yang berasal dari Papua,"terangnya lagi.&nbsp; Ia juga menjelaskan, catatan kunjungan harian pada Sabtu, 13 April 2024 menjadi catatan tertinggi pengunjung pada musim libur Lebaran, yakni 636 orang pengunjung.&nbsp;&nbsp; Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PLBN Skouw menjadi salah satu destinasi yang tetap diminati untuk berlibur bersama keluarga maupun kerabat sambil mempelajari Indonesia di tanah Papua. “Iya kemarin dapat laporan kalau pengunjungnya sampai 600 orang lebih waktu weekend. Mungkin karena pada libur jadi datang bersama keluarga untuk menikmati masa liburan di sini.” pungkasnya. Penulis : Ahmad LubisEditor : Binsar Marulitua