Kunjungi BNPP, IPDN Peroleh Prespektif Baru Perbatasan Negara

Foto untuk : Kunjungi BNPP, IPDN Peroleh Prespektif Baru Perbatasan Negara

BNPP - Prespektif baru terhadap perbatasan negara diperoleh Wasana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat melakukan Kunjungan Studi Prespektif Praja IPDN ke kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

 

Selama ini, perbatasan  diasumsikan sebagai halaman belakang negara, namun dengan adanya pembangunan disegala sektor di kawasan perbatasan, terutama dengan dibangunnya 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan penampilan megah dan modern maka prespektif perbatasan kini lebih tepat dikatakan sebagai beranda depan negara.

 

"Prespektif perbatasan kini semakin menarik perhatian dengan sebutan beranda depan negara setelah dilakukannya pembangunan-pembangunan," puji Andi Heni Nurdin, Sekretaris Program Studi (Sesprodi) Manajemen Pemerintahan  IPDN, dalam kunjungan tersebut, (10/12).

 

Pihaknya berharap, lulusan praja IPDN dapat ditempatkan di daerah kerja kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil agar memiliki pengalaman dan mengetahui kondisi riil bangsanya.

 

"Sudah tiga tahun terakhir ini, lulusan praja IPDN tidak dikembalikan ke daerahnya masing-masing, namun disebar ke seluruh pelosok tanah air, sekaligus sebagai perekat NKRI," paparnya.

 

Pernyataan tersebut, diamini oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama (Karo PK) BNPP Anny Juliatini, saat menyambut kunjungan IPDN bersama Sekretaris Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Marto Bardosono dan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (Asdep PRKP) BNPP Ucup Hidayat. Menurut Anny, bukan saja pembangunan PLBN, juga telah ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan.

 

"Saat ini, selain 7 PLBN, juga ditetapkan 10 PKSN dan 187 Lokpri sebagai titik wilayah pembangunan di kawasan perbatasan," urai Anny.

 

Hal ini, lanjut Anny, merupakan implementasi Nawacita ke-3 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun selain yang ke-3, juga pelaksanaan dari Nawacita lainnya.

 

"Pembangunan kawasan perbatasan, juga merupakan bukti negara hadir dan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat," ujar Karo PK.

 

Ada 4 (empat) tugas BNPP sendiri, sambung Anny, yakni: menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, melakukan koordinasi pelaksanaannya, dan melakukan evaluasi dan pengawasan.

 

Menurutnya, selain mengelola pelayanan lintas batas negara, juga didorong pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan. Namun diakuinya, saat ini masih kekurangan sumber daya manusia (sdm) dalam mengelola perbatasan. Untuk itu, dia menghimbau agar tenaga muda lulusan IPDN selalu bersemangat bila ditempatkan dikawasan perbatasan. 

 

"Mumpung masih muda, mari perbanyak pengalaman dan terapkan ilmu kalian diperbatasan," himbaunya menyemangati.

 

Kunjungan Studi Prespektif 25 orang Praja IPDN ini dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman Praja Utama Prodi S1 Manajemen Pemerintahan IPDN  pada mata kuliah Perilaku Organisasi. 

 

Dalam pertemuan kunjungan tersebut, dihadiri pula para pejabat dilingkungan BNPP, diantaranya: Kepala Bagian (Kabag) Hukum Novianti Soeromo, Kabag Kerjasama Sri Rohindratoen Mirawati, Kabag Humas dan TU Pimpinan Andri Indrawan, dan Kepala Sub Bidang pada Asdep 8nfrastruktur Fisik Tiarma Pakpahan. 

(Humas BNPP)

LPSE
SIMTAS