Plt Sekretaris BNPP Terima Audiensi Wakil Rakyat Kabupaten Bengkalis Soal Abrasi

Foto untuk : Plt Sekretaris BNPP Terima Audiensi Wakil Rakyat Kabupaten Bengkalis Soal Abrasi

JAKARTA - DPRD Kabupaten Bengkalis menyambangi kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk membahas abrasi di pulau Bengkalis, Riau.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan menjelaskan masalah abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis sudah mengkhawatirkan. Dalam setahun daerah yang berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara ini tergerus antara 5 hingga 7 meter. 

Ia menambahkan terjadinya abrasi karena tingginya gelombang laut Selat Malaka yang menghantam bibir pantai dan rusaknya ekosistem hutan bakau di pesisir pantai. Menurutnya, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan penanganan abrasi dengan merehabilitasi hutan bakau dan pembangunan konstruksi penahan gelombang. Namun terpencarnya titik abrasi di pesisir Kabupaten Bengkalis maka, pemerintah daerah hanya mampu menangani permasalahan pada wilayah yang cukup parah terjadi abrasi.

"Kabupaten Bengkalis sangat berharap dukungan dari Pemerintah Pusat baik dalam hal pendanaan, dukungan tenaga ahli serta aplikasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik pantai Kabupaten Bengkalis," ujar Indra saat membuka dialog di gedung BNPP, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro menyatakan permasalahan abrasi di Kabupaten Bengkalis sudah menjadi perhatian. Rupat salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis pernah menjadi bagian rencana strategis BNPP untuk pengembangan pos-pos lintas batas negara (PLBN). Namun dinamika diplomasi perbatasan membuat Rupat Utara tidak menjadi bagian dalam pengembangan PLBN. Meski begitu, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Bengkalis telah ditetapkan menjadi lokasi prioritas sejak 2011. 

Dampak dari abrasi ini juga berpengaruh terhadap eksistensi pilar batas yang berfungsi sebagai titik referensi batas negara. Namun harus disdari bahwa persoalan abrasi ini tidak terlepas dari realitas perubahan iklim yang begitu cepat dibanding langkah antisipasi. 

Oleh karena itu, dalam rencana induk 2020-2024 permasalahan abrasi di daerah pesisir menjadi salah satu fokus isu yang dibahas agar kebijakan pengelolaan perbatasan negara bisa terkoordinasi lebih baik lagi.

"Kami akan terjemahkan permasalahan ini dalam dokumen perencanaan yang terkoordinasi dengan kementerian terkait. Tentunya dengan melihat permasalahan yang ada maka dia akan masuk ke dalam rencana induk 2020-2024," ujarnya. 

(Humas BNPP)

LPSE
SIMTAS