Responsive image
Selasa, 2020-08-11 , 21:53:40 WIB

Hal Yang Harus Milenial Tahu Soal Perbatasan Negara


JAKARTA - Ada banyak hal yang perlu diketahui oleh generasi muda (milenial) terkait dengan perbatasan negara. Untuk itu Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menghadiri Talkshow Diplomacy Chat (DiploChat) dengan tema "Perlindungan WNI dan Pengelolaan Perbatasan Negara dalam Situasi Pamdemi" yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Selasa (11/8/2020).


Dalam Talkshow DiploChat (Tapping) tersebut Suhajar menyampaikan beberapa hal terkait perbatasan negara. Seperti apa yang dimaksud dengan wilayah negara, daerah terluar dan terdepan, penandatanganan MoU dengan negara tetangga, dan fokus program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 


Yang pertama Suhajar menjelaskan soal wilayah negara. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 


Lebih lanjut Suhajar menjelaskan apa yang dimaksud dengan daerah terluar dan terdepan. Suhajar mengatakan Daerah terluar dan terdepan adalah Wilayah administrasi yang berdekatan dengan batas dua Negara atau garis batas baik di darat maupun di laut. Sementara di laut, Indonesia mempunyai 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Kita memiliki 1.031 wilayah administrasi kecamatan perbatasan dengan negara tetangga. Tiga negara berbatasan di darat dan 10 negara di batas laut.


Suhajar mengatakan Presiden Joko Widodo sangat serius dalam membangun perbatasan negara, dimana visi Presiden Jokowi adalah untuk menjadikan perbatasan negara sebagai beranda muka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo memasukkan pembangunan perbatasan dalam Nawacitanya yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan pada periode pertama. 


"Di hari ini kita misalnya, mungkin kawan-kawan sudah sampai ke Aruk (Kalimantan Barat) maka Presiden sudah meminta Kementerian terkait dikoordinir oleh kami (BNPP) untuk melakukan upaya-upaya membangun infrastruktur membuka keterpencilan. Bayangkan sekarang kita ke Aruk perbatasan dengan Kuching, Malaysia, kalau dulu dari Sambas ke Aruk bisa enam sampai tujuh jam karena jalannya tidak bagus, jembatannya tidak ada, hari ini cukup ditempuh satu jam lima menit saja," kata Suhajar.


Suhajar juga menjelaskan bagaimana menetapkan batas suatu negara. Batas negara sudah ada sejak Inggris dan Belanda menjajah sehingga batas tersebut dijadikan acuan untuk menentukan batas negara Indonesia dan negara tetangga. Namun batas tersebut harus dipetakan kembali lokasi di lapangan sesuai dengan koordinat, lintang dan bujur. Setelah titik koordinat jelas akan dibuat patok di titik tersebut dan pejabat kedua negara akan bertemu untuk menandatangani MoU.


"Misalnya akhir tahun kemarin telah ditandatangani MoU penyelesaian dua segmen Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500 – C600. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Nasional kedua negara yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Malaysia, pada tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia," ujar Suhajar.


Suhajar juga menjelaskan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan daerah perbatasan. Dimana BNPP mempunyai tugas dan fungsi Menetapkan Kebijakan Program Pembangunan Perbatasan, Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran, Mengoordinasikan pelaksanaan dan Melaksanakan evaluasi dan Pengawasan. 


Dijelaskan bahwa Fokus Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan saat ini adalah Penyelesaian Segmen Batas, Pengelolaan dan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pengembangan Sentra Ekonomi Baru di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar (Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan) serta infrastruktur membuka keterisolasian di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 49 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk.


Berpedoman pada PerPres 44 Tahun 2017 tentang BNPP, anggota BNPP terdiri atas 27 Kementerian/Lembaga yang harus mengalokasikan program dan kegiatan beserta anggarannnya di kecamatan perbatasan negara yang menjadi Lokpri.


"Yang mengeksekusi adalah 27 Kementerian/Lembaga yang ada di bawah koordinasi BNPP. Sekretariat BNPP melakukan pendampingan di lapangan," pungkasnya.



(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA