Menu
RSS
berita

berita (447)

Pernah di BNPP, Nilai Tambah Eko Subowo Jadi Pj Gubernur Sumut

BNPP - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Wakilnya Erry Nuradi-Nurhajizah Marpaung mengakhiri masa tugasnya pada 17 Juni 2018. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Eko Subowo sebagai Pj Gubernur di Sumut.

 

Pemilihan Eko Subowo dinilai tepat karena merupakan sosok yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola serta memenuhi kebutuhan di daerah. Eko Subowo merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Sebelumnya, Eko yang juga salah satu penggagas berdirinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menduduki posisi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP. 

Diketahui, Sumut merupakan salah satu daerah yang juga berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Serdang Bedagai yang berbatasan (laut) dengan Malaysia. Persoalan perbatasan negara sendiri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi-JK, baik itu dari segi keamanan maupun kesejahteraan warganya.

Kemampuan dan pengalaman Eko Subowo dalam mengelola wilayah perbatasan menjadi pelengkap kriteria Pj Gubernur di Sumut. Dengan kepiawaian dan pengalamannya, Eko diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas keamanan, kondusifitas dan kesejukan pada masyarakat Sumatera Utara. Koordinasi dan komunikasi yang intens terhadap seluruh pemangku kepentingan di Sumut juga diyakini mampu dijalankan oleh pria yang juga pernah menjadi Pj Gubernur Papua Barat ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui Melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

Eko dilantik menggantikan gubernur sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir pada 17 Juni lalu. Mendagri berpesan agar Eko selalu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kondusifitas di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam hal keamanan jelang Pilkada serentak Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

Dia mengemban jabatan ini hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, pada akhir tahun ini.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Dinilai Tepat Jadi Pj Gubernur Sumut, Eko Subowo Juga Berpengalaman Soal Perbatasan

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto menilai Eko Subowo merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan Pj Gubernur Sumut berdasarkan pengalaman yang milikinya.

 

Eko dinilai mampu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan keamanan, kondusifitas dan juga berpengalaman di sejumlah bidang.

"Beliau juga memiliki kemampuan soal perbatasan berdasarkan pengalaman sebelumnya," kata Sigit di sela acara pelantikan Pj Gubernur Sumut oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

Selain itu, lanjutnya, Eko juga pernah mengemban tugas menjadi Pj Gubernur Papua Barat pada tahun 2017 lalu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa jam terbang yang dimiliki tak perlu lagi diragukan dalam pengelolaan daerah.

Dirinya mengucapkan selamat bertugas dan kiranya pada masa transisi ini, warga Sumut merasakan pelayanan yang baik dari pemda setempat dibawah kepemimpinan sementara Eko Subowo. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/3) pagi.

Selain menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko yang merupakan salah satu penggagas berdirinya BNPP menduduki posisi Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan pada 2012. Kemudian melepas BNPP setelah ditetapkan sebagai Dirjen BAK Kemendagri definitif pada 2017 silam.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Eks Deputi BNPP Dilantik Menjadi Pj Gubernur Sumut

BNPP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di kantor Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6) pagi.

 

Eko dilantik menggantikan gubernur sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir pada 17 Juni lalu. Mendagri berpesan agar Eko selalu berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan kondusifitas di wilayah Sumatera Utara, terutama dalam hal keamanan jelang Pilkada serentak Provinsi Sumatera Utara yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

"Berkoordinasi tentang pengamanan kamtibmas dengan TNI dan Polri juga instansi lain," kata Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Diketahui, Selain menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Kemendagri, Eko juga merupakan salah satu penggagas berdirinya BNPP dan menduduki posisi Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Eko Kemudian meninggalkan BNPP setelah ditetapkan sebagai Dirjen BAK Kemendagri definitif pada 2017 silam.

Eko mengemban jabatan ini hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hasil Pilkada Serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, pada akhir tahun ini.

Hadir pada pelantikan ini Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Dirjen Otda Kemendagri Sony Sumarsono serta pejabat pemda setempat.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Absensi Dilaporkan Ke KemenPAN-RB, Semangat Melayani Awali Hari Pertama Masuk Kerja

BNPP - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Plt Ses BNPP) Widodo Sigit Pudjianto akan melaporkan hasil absensi kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPP di hari pertama masuk kerja, setelah cuti bersama lebaran, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

 

"Hasil absensi hari ini agar dilaporkan ke KemenPAN-RB oleh Biro HOK BNPP, " ujar Widodo Sigit, pada saat menyampaikan amanat apel pagi di halaman Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (21/6) pagi.

Dia menegaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan BNPP harus masuk pada hari pertama  kerja yang jatuh pada hari ini. Hal ini sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait dengan libur Idul Fitri tahun ini.

"Hari pertama kerja pegawai harus hadir. Selaku ASN diharapkan tertib dan memberikan contoh kepada yang lain. Semangat dalam melayani," katanya.

Diketahui, hari pertama kerja usai masa liburan Idul Fitri jatuh pada hari ini. Sisa 2 hari kerja sebelum libur akhir pekan (Kamis dan Jumat)  disebut-sebut sebagai 'hari kejepit' sehingga pegawai bablas tidak masuk kerja.

BNPP menggelar Apel pagi yang dilanjutkan dengan Halal Bihalal. Dengan penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan, seluruh jajaran pegawai mulai dari pejabat eselon I, II, III, IV, Pokli dan suportting staf saling bermaafan di suasana Idul Fitri.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Hari Pertama Kerja Usai Libur Idul Fitri, BNPP Gelar Apel Pagi Dilanjut Halal Bihalal

BNPP - Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar apel pagi pada Kamis (21/6). Kegiatan ini mengawali hari pertama kerja usai libur Idul Fitri selama 10 hari.

 

Seluruh jajaran mulai dari pejabat eselon I, II, III, IV, kelompok ahli hingga staf suporting mengikuti jalannya apel di pagi yang cerah. Pada kesempatan ini Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto menyampaikan pesan agar para pegawai bersemangat mengawali hari pertama kerja usai masa liburan Idul Fitri.

"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap semangat melayani masyarakat. Hadir pada awal usai masa libur Idul Fitri agar pelayanan tetap maksimal," kata Sigit di hadapan pegawai, di halaman kantor BNPP. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dirinya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 H kepada seluruh pegawai yang merayakan. Libur Idul Fitri yang tahun ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan menambah semangat para pegawai yang sudah merayakan bersama keluarga di kampung halaman masing-masing. 

Usai apel dilakukan Halal Bihalal di lingkungan BNPP. Diawali dari pejabat eselon I, secara bergantian seluruh pegawai dan staf suporting saling ber-maaf-an di suasana Idul Fitri 1439 H.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Posko Idul Fitri Kemendagri-BNPP Maksimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut berpartisipasi aktif  dalam Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

 

Posko terpadu ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terkait persiapan kebutuhan pelaksanaan Idul Fitri 2018, seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendagri No 003.205-1815 Tahun 2018.

"BNPP turut mendukung dengan berpartisipasi aktif menjadi petugas piket Posko Idul Fitri 2018. Kegiatan ini demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan Idul Fitri," kata Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) BNPP, Komedi, saat mendapat giliran menjadi petugas piket di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6).

Menurut dia, Posko Idul Fitri diperlukan demi mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama warga yang mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Kebutuhan tersebut meliputi logistik, BBM, pos kesehatan.

"Lalu kesiapan sarana dan prasarana angkutan lebaran, keamanan, pasokan listrik dan kesiapan jaringan telekomunikasi," ucapnya.

Pada kesempatan ini, perwakilan BNPP yang mendapat giliran piket adalah Kabiro KUH BNPP Komedi, Kabag Humas BNPP Andri Indrawan dan Kasubag Humas BNPP Lukas Ayomi.

Petugas piket diisi oleh seluruh jajaran pegawai  Kemendagri dan BNPP yang digilir sesuai jadwal, terhitung sejak 5 Juni 2018-20 Juni 2018.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pantau Kebutuhan Pelaksanaan Idul Fitri 2018, Kemendagri-BNPP Adakan Posko Terpadu

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 003.205-1815 Tahun 2018, menetapkan nama-nama petugas dan jadwal tim Posko Terpadu Hari Raya Idul Fitri 2018, yang tercantum dalam lampiran termasuk jadwal sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Tim Posko terpadu bertugas memantau persiapan seluruh kebutuhan pelaksanaan Idul Fitri seperti kebutuhan logistik, bahan bakar minyak, pos kesehatan, kesiapan sarana dan pra sarana angkutan lebaran, ketentraman, keamanan, pasokan listrik hingga kesiapan jaringan telekomunikasi.

Kemudian melakukan koordinasi dengan posko pemerintah daerah dan kementerian/lembaga (K/L) termasuk TNI-Polri, bila terdapat permasalahan di lapangan. Setelah itu melaporkan kegiatan (sebagaimana tercantum diatas) setiap harinya kepada Menteri Dalam Negeri melalui sekretaris Jenderal.

"Tim Posko sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu (nama petugas posko) dapat dibantu dengan pejabat administrator, pejabat pengawas dan (atau) pejabat pelaksana," bunyi keputusan tersebut.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Kemendagri TA 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Juni 218, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan Mendagri ini ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dengan tembusan Mendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri dan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim petugas Posko Idul Fitri 2018 diisi oleh seluruh jajaran pegawai dari lingkungan Kemendagri dan BNPP, terhitung sejak 5 Juni 2018-20 Juni 2018.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Perombakan Pejabat Eselon II, III, IV Demi Tingkatkan Profesionalitas Kerja

 

BNPP - Perombakan puluhan pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya profesionalitas kerja.

 

Selain itu, juga untuk mengisi kekosongan serta memperkuat kelembagaan dan penyegaran organisasi. 

"Pelantikan ini adalah tuntutan organisasi bahwa ini mendesak dilakukan menjelang masa cuti panjang Hari Raya Idul Fitri . Kita akan cuti lebih panjang dari tahun kemarin, namun organisasi dan pemerintahan tidak berhenti," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam sambutannya di Pelantikan Widyaiswara Ahli Utama dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Kemendagri dan BNPP, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/6).

Maka dari itu, diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat langsung beradaptasi serta memahami seluruh ketentuan yang menjadi tupoksi. Kemudian juga dituntut untuk bersikap responsif, aktif dan inovatif dalam mengelola organisasi yang baru. Sejumlah harapan ini juga dalam rangka menghadapi persiapan Pilkada  serentak pada 27 Juni 2018 dan menghadapi pelaksanaan Pemiliu 2019 mendatang.

"Harapan Pak Menteri (Mendagri) kita benar-benar meningkatkan profesionalitas kerja. Kiranya maksimalisasi potensi dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas kompetensi dan skill Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya," ucap Hadi.

Dari puluhan pejabat yang dilantik, terdapat 4 nama yang mengisi jabatan (eselon II dan III) di BNPP. Yaitu, Heru Tjahyono sebagai Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Indrajaya Ramzie sebagai Asdep Infrastruktur Pemerintahan pada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Kemudian, Subekti Syarif Agung Hariadin sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran  pada Biro Perencanaan dan Kerjasama serta Puling Remigius Kornelius sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi pada Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Mereka menggantikan Bahrum Siregar (Dirjen Polpum Kemendagri), Asmawa (Pusdatin Kemendagri), M Farid (Dukcapil Kemendagri) dan Suryawan Hidayat (Dirjen Otda Kemendagri).

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Hikmah Nuzulul Qur'an BNPP: Semangat BNPP Dalam Melayani Masyarakat

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar acara Nuzulul Qur'an di halaman belakang gedung BNPP, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/6).

 

Acara dihadiri Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Deputi I bidang Pengelola Batas Wilayah Negara Robert Simbolon, Deputi II bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Boytenjuri, Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta seluruh jajaran pegawai BNPP.

Dalam laporannya, Plt Ses BNPP Widodo Sigit Pudjianto mengatakan bahwa acara Nuzulul Qur'an merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun dengan dukungan seluruh elemen yang ada di BNPP.

"Didukung pegiat Masjid, ibu-ibu Dharma Wanita dan keluarga besar BNPP. Kegiatan ini menambah akidah kepada Allah SWT dan diharapkan menambah semangat kinerja kita dalam melayani masyarakat," kata Sigit.

Pada kesempatan ini Kepala BNPP Tjahjo Kumolo bersama Sekjen Kemendagri dan Plt Ses BNPP membagikan bingkisan lebaran kepada puluhan pengurus Mushola, petugas keamanan, petugas kebersihan di lingkungan BNPP. Dan, memberikan santunan serta bingkisan kepada 15 anak yatim piatu. Acara yang juga diisi ceramah Ramadhan oleh Dr. KH Zakky Mubarak, ditutup dengan buka puasa bersama dan ramah tamah.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Kelola Perbatasan, BNPP Ajukan Rp193 Miliar Untuk Tahun 2019

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengajukan pagu indikatif Rp193 miliar lebih untuk Tahun Anggaran 2019, yang akan dialokasikan pada sejumlah program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara.

 

Yaitu, untuk 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (5 di wilayah darat dan 5 di wilayah laut), 187 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 kabupaten/kota ,7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta sarana prasarana dan penyelesaian batas wilayah negara.

"Termasuk didalamnya biaya operasional pengelolaan 7 PLBN dan belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan operasional," kata Kepala BNPP Tjahjo Kumolo saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR terkait Penyampaian Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Tjahjo yang juga Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa BNPP selaku lembaga koordinasi melaksanakan dua program, yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis yang memerlukan anggaran Rp128.717.964.000 serta program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang memerlukan anggaran Rp65.250.376.000. Menurutnya, pagu indikatif yang diajukan untuk tahun 2019 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9 milyar (4,7persen) dari pagu indikatif TA 2018. 

"ini mencerminkan semua aspek pagu yang berkaitan manajemen maupun tugas teknis. Kemudian program pengelolaan batas wilayah, termasuk urusan kecil-kecil kami persiapkan. Kemudian monitoring bidang pengelolaan batas wilayah termasuk monitoring bidang pengelolaan infrastruktur (secara keseluruhannya)," kata dia.

Pihaknya sudah mengeluarkan surat Mendagri selaku Kepala BNPP kepada Bappenas dan Menkeu terkait tugas BNPP, yaitu penambahan Rp30 milyar. Namun, ini belum terakomodir dalam pagu indikatif  TA 2019.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.