Menu
RSS
berita

berita (349)

BNPP Sinkronisasi Program Pengelolaan Infrastruktur Eko Kesra 2019-2020

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penyusunan bahan masukkan kebijakan program pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) di kawasan perbatasan negara tahun 2019, di Bali, Kamis (22/2).

 

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (K/L) dan puluhan sekda di  wilayah perbatasan, bertujuan untuk mengkoordinasi dan men-sinkronisasi-kan kebijakan atau program pada tahun 2019-2020 di sejumlah lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

"Membahas arah kebijakan dan program tahun 2019-2020. Tersusunnya masukkan kebijakan dan program tahun 2019-2020, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan dan perdagangan," kata Asisten Deputi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP sekaligus panitia penyelenggara, Bahrum Siregar.

Dia menjelaskan, dalam rangka penanganan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan, perlu ditetapkan rencana kebijakan program dari K/L untuk tahun 2019-2020. Hal ini diketahui merupakan pembangunan tahun kelima sebagai perwujudan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama 3 tahun berjalannya kabinet kerja, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi untuk mulai menata wajah perbatasan. 

"Pembangunan infrastruktur khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan perdagangan, diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah perbatasan Indonesia maupun perbatasan negara, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujanya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Bahrum, perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergis dan mengacu pada aktivitas ekonomi, sosial dan potensi wilayah.

"Dengan kata lain pembangunan perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,"

"Seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus melalui holistik, tematik, integratif dan spasial. Dengan demikian dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, masing-masing K/L memiliki kebijakan pembangunan yang mendukung terwujudnya target dalam renstra," tambahnya.

Acara yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini dihadiri oleh sejumlah K/L dan 56 Sekda (perwakilan pemerintah daerah). Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Sekda Provinsi Aceh, Sekda Provinsi Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Sekda Provinsi Maluku Utara dan Sekda Provinsi Papua.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Upayakan Pemenuhan Komitmen Target Pembangunan Kawasan Perbatasan

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud mengatakan bahwa pemenuhan komitmen terhadap target pembangunan kawasan perbatasan menjadi penekanan dalam rencana tahun 2019.

 

Pasalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hanya tinggal satu tahun lagi. Sementara mengacu pada kemampuan (berdasarkan RPJM), kemungkinan ada hal belum bisa dituntaskan karena keterbatasan sumber daya, anggaran, dan berbagai proses atau kondisi yang dihadapi.

"Sembari kita review,mana yang sudah seleai, mana yang belum, dan mana saja yang perlu kita lihat dan harus dilanjutkan pada RPJM selanjutnya, misal, jalan paralel perbatasan yang baru sekitar 85 persen," kata Restuardy di Jakarta,pada sela-sela Rapat pertemuan dengan Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Perbatasan, Senin (19/2).

Namun, menurutnya, kita tetap harus terus mengupayakan agar pemenuhan komitmen pada 2019 bisa tercapai.Keberlanjutan dan kemanfaatan menjadi point yang krusial. Infrastruktur yang dibangun harus tuntas (jangan ada yang mangkrak), dan pastikan kemanfaatannya. Hal tersebut menjadi bagian yang selalu ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.

Bapak Presiden RI bahkan memberikan contoh kongkrit terkait hal tersebut, jangan sampai ada bendungan yang tidak ada saluran pengairannya, irigasi tidak tersambung dengan area persawahan, serta terminal/sentra produksi/ pasar yang tidak memiliki akses jalan.  Infrastruktur di wilayah perbatasan harus direncanakan terintegrasi, mengacu pada tata ruang, berkesinambungan, dan efektif untuk meningkatkan kesra sekaligus menjaga kedaulatan NKRI.

Pada saat ini, proses perencanaan yang sudah berjalan (dalam konteks siklus perencanaan) telah menghasilkan rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, dan selanjutnya  dikomunikasikan dengan  pemerintah daerah (Pemda)."Sebelumnya rencana kebutuhan ini sudah kita bicarakan dan merupakan hasil dgn kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jadi rencana sudah lebih dulu dibahas dengan K/L, dan hari ini kita komunikasikan dengan (pemerintah)daerah supaya bisa 'inline' dengan perencanaan di daerah (perbatasan)," ucapnya.

Dijelaskan, apa yang sudah disusun pemerintah pusat diharapkan bisa masuk dalam proses dan mekanisme  perencanaan melalui e-planning, sehingga dapat terus dibahas hingga tahapan Musrenbang berlangsung.

"Itu bentuk pengawalan yang dilakukan BNPP agar prioritas pembangunan kawasan perbatasan bisa masuk dalam dokumen perencanaan, kuncinya disana. Bila sudah masuk dalam dokumen perencanaan kemudian akan diikuti dengan tahapan/proses penganggaran (baik di pusat maupun daerah)," imbuhnya.

 

(humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mantapkan Program Pembangunan Perbatasan di 2019, BNPP Sinkronisasi Dengan Pemda

BNPP - Memperbaiki keterisolasian dan ketertinggalan di kawasan perbatasan negara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), dan hal itu menjadi tantangan yang harus dijawab bersama demi menjadikan wilayah perbatasan sebagai 'Gerbang Depan NKRI'.

 

Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktpur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud. Menurutnya selain penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan kawasan perbatasan dalam konteks infrastruktur juga menjadi strategi dalam perwujudan Nawacita ke-3 pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Restuardy menjelaskan bahwa  lokus pembangunan adalahkecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) dan kawasan yang menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Fokus kita ada 187 Lokpri pada 41 kabupaten/kota di 13 provinsi, dari 778 kecamatan, 134 kabupaten/kota di 23 provinsi. Kemudian 10 PKSN dari 26 PKSN," kata dia, dalam Rapat Penyusunan Program dan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, yang dihadiri pejabat dari seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah perbatasan, di Jakarta, Senin (19/2).

Pada saat ini, telah tersusun rencana kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tahun 2019 yang dirancang sejak tahun 2017 lalu(T-2) bersama KL/LPNK. Melalui forum bersama Bappeda,diharapkan rencana kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut dapat disinkronkan dan diharmonisasikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, untuk selanjutnya menjadi prioritas bersama untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan proses perencanaan pembangunan (Renbang ) berikutnya.

BNPP berharap agar pemerintah daerah (pemda) di wilayah perbatasan dapat mendiskusikan dan menindaklanjutinya di daerahPada aspek perencanaan, Pemerintah terus mendorong efektivitasnya, salah satunya melalui sistem e-planning.

"Perencanaan dengan e-planningsaat ini, saya kira sudah berproses di daerah, termasuk persiapan Musrenbang mulai tingkat Desa, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Prioritas-prioritas yang didiskusikan diharapkan untuk dimasukkan kedalam dokumen e-planing," ujarnya.

Ditambahkan, pada waktu yang lalu cukup banyak rencana di daerah yang tidak masuk dalam e-planing, sehingga tidak bisa dibahas dan tidak manjadi prioritas pada forum-forum perencanaan selanjutnya.  

Pada forum ini BNPP menjadi fasilitator dalam konsultasi dan sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, antara lain aspek konektivitas (meliputi Jalan/jembatan, jaringan dan moda transportasi, komunikasi) dan aspek pelayanan publik dan ekonomi lokal (meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, perdagangan, dan sarpras pemerintahan).

Selain puluhan perwakilan Bappeda provinsi dan kabupaten/kota wilayah perbatasan, hadir dalam forum ini Wakil Bupati Merauke, Asdep Infrastruktur Fisik BNPP Edi Mus, Asdep Eko Kesra BNPP Bahrum Siregar, serta pegawai struktural BNPP.

 

(Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...

Sambut Anggota Baru, Pokli Ingin Beri Sumbangsih Untuk Perbatasan

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Max Pohan menyambut kedatangan dua anggota baru kelompok ahli (Pokli) di BNPP yaitu DR. Yuswandi A Tumenggung dan Professor Juanda.

 

Kehadiran dua sosok ini, secara kualitas dinilai tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah perbatasan.

"Selamat datang. Kita intinya ingin berikan sumbangsih untuk (menyelesaikan) masalah di perbatasan. Banyak tantangan, mudah-mudahan bisa kerjasama," kata Max dalam sambutan di acara penyerahan SK kelompok Ahli BNPP, di kantor BNPP, Rabu (14/2).

Max menuturkan bahwa pada prinsipnya, diminta atau tidak diminta, Pokli memberikan masukan, kajian atau apapun yang dipandang sebagai permasalahan dan bisa diselesaikan, baik jangka pendek,menengah atau panjang.

"Kami berharap ada pertemuan periodik atau reguler, kita jadwalkan untuk membahas hal-hal penting," ujar Max.

Pihaknya menyepakati bahwa kunci dari pemecahan sebuah persoalan diawali dengan perencanaan yang baik . Intinya, kata dia, Pokli memberikan dorongan terkait apa yang dikerjakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (selaku pihak yang berkoordinasi dengan BNPP) dalam membangun perbatasan atau yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Hal-hal lain mengenai operasional saya kira kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua biro, keasdepan, kami betul-betul didukung," ujar dia.

Pada kesempatan ini, tim Pokli BNPP juga menyerahkan satu bundel laporan kinerja yang dilakukan pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Pokli di BNPP beranggotakan 8 orang (termasuk koordinator). Dengan penambahan dua anggota, BNPP kiranya dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan persoalan di wilayah perbatasan. Tentunya, demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Sambut Anggota Baru, Pokli Ingin Beri Sumbangsih Untuk Perbatasan

BNPP - Koordinator Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Max Pohan menyambut kedatangan dua anggota baru kelompok ahli (Pokli) di BNPP yaitu DR. Yuswandi A Tumenggung dan Professor Juanda.

 

Kehadiran dua sosok ini, secara kualitas dinilai tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayah perbatasan.

"Selamat datang. Kita intinya ingin berikan sumbangsih untuk (menyelesaikan) masalah di perbatasan. Banyak tantangan, mudah-mudahan bisa kerjasama," kata Max dalam sambutan di acara penyerahan SK kelompok Ahli BNPP, di kantor BNPP, Rabu (14/2).

Max menuturkan bahwa pada prinsipnya, diminta atau tidak diminta, Pokli memberikan masukan, kajian atau apapun yang dipandang sebagai permasalahan dan bisa diselesaikan, baik jangka pendek,menengah atau panjang.

"Kami berharap ada pertemuan periodik atau reguler, kita jadwalkan untuk membahas hal-hal penting," ujar Max.

Pihaknya menyepakati bahwa kunci dari pemecahan sebuah persoalan diawali dengan perencanaan yang baik . Intinya, kata dia, Pokli memberikan dorongan terkait apa yang dikerjakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (selaku pihak yang berkoordinasi dengan BNPP) dalam membangun perbatasan atau yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Hal-hal lain mengenai operasional saya kira kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua biro, keasdepan, kami betul-betul didukung," ujar dia.

Pada kesempatan ini, tim Pokli BNPP juga menyerahkan satu bundel laporan kinerja yang dilakukan pada tahun 2017 lalu. Sebelumnya Pokli di BNPP beranggotakan 8 orang (termasuk koordinator). Dengan penambahan dua anggota, BNPP kiranya dapat lebih terbantu dalam menyelesaikan persoalan di wilayah perbatasan. Tentunya, demi mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI. 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Mantan Sekjen Kemendagri Perkuat Kelompok Ahli BNPP

BNPP - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri DR. Yuswandi A. Temenggung memperkuat komposisi Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pokli BNPP). Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan  Kepala BNPP kepada Dr. Yuswandi A. Temenggung dan Prof. Juanda oleh Sekretaris BNPP Hadi Prabowo di Kantor Pusat BNPP, rabu siang (14/2).

Keberadaan Pokli BNPP telah diatur dalam  Peraturan Kepala BNPP No 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP No 14 Tahun 2015 Tentang Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tugasnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan batas wilayah negara, yaitu pengkajian strategis terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dan, menyusun rekomendasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kehadiran Yuswandi dan Profesor Juanda, diyakini mampu  menambah daya dobrak dalam mengatasi persoalan-persoalan di wilayah perbatasan.

"Kiranya bisa memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat kepada BNPP mengenai  lintas batas dan pembangunan di kawasan perbatasan," kata Sekretaris (Ses) BNPP Hadi Prabowo.

Hadi menjelaskan, dalam pengelolaannya, BNPP mengkoordinasi sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terkait penataan batas darat, laut maupun udara.Untuk batas darat, lanjutnya, terdapat beberapa persoalan menyangkut lintas batas yang terdapat di Kalimantan dan NTT. Sementara untuk lintas batas laut, ada beberapa yang sudah diselesaikan, baik Landas Teritorial, Landas Continental maupun Zona Ekonomi Eksklusif. 

"Kemudian untuk udara kita berupaya merebut sektor A, B, C yang masih berada di bawah Singapura. Kedaulatan kita di sebelah Barat semua operator masih di Singapura, sehingga untuk latian perang pun kita harus ijin ke Singapura. Inilah yang jadi catatan saat ini," kata dia.

Disebutkan juga soal 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah diresmikan Presiden jokowi dan beroperasi, dimana pengelolaannya diserahkan ke BNPP. Diakui, pemeliharaan PLBN tidak mudah karena untuk operasionalnya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pemeliharaan PLBN sendiri mencakup keamanan, imigrasi, karantina maupun bea cukai. 

"Itulah tantangan ke depan, kita sebagai sarana fungsi koordinasi, pertama tindak lanjut RPJMN kita tetapkan rencana itu. Sebagai tahunannya kita tetapkan rencana aksi (renaksi), sebagai pengendaliannya rakor setiap 3 bulan yang dipimpin Menko polhukam (ketua pengarah BNPP)."

Pada kesempatan ini, secara seremoni Ses BNPP memberikan SK kepada dua anggota Pokli. Serah terima SK Pokli juga dihadiri Koordinator Pokli, sejumlah Asdep, Kabiro, Kabag, Kasubag dan sejumlah pegawai struktural.

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

Dukung Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Aceh Siap Berkoordinasi Dengan BNPP

BNPP - Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) menjadi salah satu daerah yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perbatasan negara, karena posisinya yang berhadapan langsung dengan India. 

 

Provinsi yang dikenal dengan julukan 'Serambi Mekkah' ini memiliki beragam potensi sumber daya alam seperti rempah-rempah dan sumber daya energi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya warga lokal. Keunikan ragam budaya yang ada juga patut dilestarikan agar tidak luntur dimakan jaman.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan, wilayah lintas batas di Aceh juga memerlukan sejumlah pembangunan infrastuktur beserta sarana dan prasana sosial dasar demi mewujudkan perbatasan sebagai beranda NKRI. 

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengaku turut menjalankan apa yang menjadi roadmap dan master plan pengelolaan wilayah perbatasan yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Kita selalu berkoordinasi dengan BNPP yang bisa dilakukan kapan saja. tidak ada kebijakan khusus tentang pengelolaan perbatasan selain yang sudah digariskan," kata Nova di sela Rakor Gubernur se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2).

Dia mengakui, sejumlah pembangunan infrastruktur sudah dilakukan di lokasi yang merupakan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan jetty (dermaga) di Pulau Rondo untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Dan pembangunan di lokasi yang berbatasan dengan Selat Malaka. yang dibangun infrastruktur, pembangunan sudah berjalan," ucap Nova.

Untuk diketahui, seperti yang tertera dalam Rencana Aksi (Renaksi) pengelolaan perbatasan negara 2018, sejumlah kementerian juga sudah menyiapkan atau melanjutkan program pembangunan di Aceh. Diantaranya, Kementerian Perhubungan yang akan melanjutkan pengembangan Bandara Maimun Saleh di Sabang, serta pemeliharaan perlengkapan jalan di Provinsi Aceh. 

Lalu Kementerian kesehatan yang akan melakukan peningkatan Puskesmas Pria Laot menjadi Puskesmas rawat inap di Kecamatan Sukakarya (Sabang) dan pembangunan puskesmas di Kota Baru Bawah (Sabang). Ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan membangun SMP Unggul di Sabang.

 

 

(Humas BNPP)

 

Lebih lanjut...

BNPP Raih Penghargaan Pelaksana Anggaran Terbaik

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan / Pengelola Perbatasan Provinsi Riau, dianugerahi sebagai Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai indikator pelaksanaan anggaran terbaik kategori K/L yang memiliki satu hingga tiga satker, oleh Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Riau, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (6/2) .

 

Piagam penghargaan yang didapat ini sebagai pembuktian bahwa BNPP Pengelola Perbatasan Prov Riau mampu mengelola dan mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2017 dengan baik dan benar. Hal ini sekaligus pula sebagai wujud keseriusan BNPP mengelola kawasan perbatasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Riau.

Penerima penghargaan pada ajang yang berbahagia ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kep Meranti (Provinsi Riau), Yulian Norwish yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Pembantuan TA 2018. Dinobatkan juga sejumlah Duta Perbendaharaan Negara Provinsi Riau.

Acara pemberian penghargaan ini juga diisi dengan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi, ditandai penandatanganan pakta integritas untuk semua KPA.

Pihak penyelenggara kanwil perbendaharaan negara di Provinsi Riau mengaku siap melayani, baik secara langsung  atau secara elektronik. Sehingga, pengelolaan dan penggunaan anggaran dapat dirasakan masyarakat tanpa kendala.

Terdapat sejumlah satker pengguna dana APBN di Provinsi Riau dan BNPP menjadi salah satu penerima penghargaan dari sekitar 150 satker se-Provinsi Riau.

 

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Berbatasan Dengan 4 Negara, Ada 2.042 Pulau Belum Berpenghuni di Kepri

BNPP - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kawasan perbatasan laut. posisi dan potensi sumber daya alam (SDA) strategis yang terkandung didalamnya, menjadikan Kepri masuk dalam salah satu wilayah yang diberi perhatian khusus.

 

Hal ini sebagai tindaklanjut dari program Nawacita (ke-3) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sehingga, diharapkan terwujud perbatasan negara yang menjadi beranda depan NKRI.

"Provinsi kepulauan yang memiliki penduduk lebih dari dua juta jiwa ini berbatasan langsung dengan empat negara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand. Terdapat juga 366 pulau yang telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni serta 52 buah pulau terdepan (batas negara dan batas provinsi)," kata Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

BNPP mencatat, terdapat 36 lokasi prioritas (lokpri) di lima kabupaten/kota karena termasuk diantara kategori (difungsikan sebagai PKSN, lokasi pulau kecil terluar, dan masuk dalam exit-entry point).

Beberapa lokpri di lima kabupaten/kota itu diantaranya Batam Kota, Lubuk Raja, Nongsa (Batam), Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang (Bintan), Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut (Natuna), Palmatak,  Siantan, Jemaja (Kep Anambas), Tebing, Buru, Kundur (Karimun). Sementara, terdapat juga sejumlah titik lokasi yang dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu Batam, Natuna dan Kepulauan Anambas.

"Selain pertimbangan tadi, Kepulauan Riau juga memiliki sejumlah potensi alam seperti Pariwisata Bahari di Kluster Pulau Jemaja, Kluster Pulau Penjalin, Kluster Pulau Temuruk dan Kluster Pulau Bawah, yang keempatnya mengangkat pesona wisata pantai. Kemudian juga perikanan (kerapu dan napoleon) di Pulau Sedanau, Kec Bunguran Barat dan rumput laut di Kec Pulau Tiga," kata dia.

Kementerian dan lembaga terkait dibawah koordinasi BNPP sudah melakukan sejumlah realisasi program untuk memajukan serta menyejahterakan warga di Kepuauan Riau. Pelabuhan perikanan dan dermaga di Selat Lampa menjadi salah satu kontribusi nyata yang ada di sana.

Direncanakan juga pembangunan bandara komersial, pelabuhan hingga kebutuhan air bersih di Pulau jemanja. Lalu pembangunan bandara khusus, pelabuhan, jaringan telekomunikasi hingga air bersih juga akan direalisasikan di Tarempa dan Pulau Siantan. 

 

 

(Humas BNPP)

 

 

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.