Menu
RSS
berita

berita (285)

MPR: Masyarakat Wilayah Perbatasan Adalah Benteng Pancasila

Tanjung Pinang, Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) fokus dalam mendorong penanganan wilayah perbatasan demi keutuhan NKRI. Menurut Wakit Ketua MPR EE Mangindaan, disamping kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dibutuhkan adanya kesadaran yang harmonis dan dukungan semua pihak. "Masyarakat perbatasan adalah benteng Pancasila, maka perhatian harus  penuh diberikan pada wilayah perbatasan," ujarnya. 

Hal ini dikatakan saat Kunjungan Kerja delegasi MPR ke kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Senin (11/12).

Perhatian tersebut, lanjut Mangindaan, antara lain dari TNI,  yang memiliki peran penting baik  dalam  konteks  pertahanan maupun pembinaan territorial. Juga, kepolisian, dalam konteks kamtibmas, serta tokoh-tokoh masyarakat. “Semua pihak  dihimbau untuk memperhatikan segala kebutuhan pembangunan di  wilayah perbatasan, demi terciptanya ketahanan masyarakat di perbatasan,”ujarnya.

Menurutnya, tantangan yang  dihadapi Indonesia  di kawasan  perbatasan memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda satu   dengan yang lain. Tantangan  di perbatasan dipengaruhi faktor-faktor yang bervariasi, seperti letak geografi, ketersediaan   sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial ekonomi, politik, hingga kesejahteraan masyarakatnya.

"Tujuan kami kemari adalah kepentingan MPR terhadap daerah perbatasan, dan bukan baru  kali ini kami datang ke daerah perbatasan. Di beberapa daerah perbatasan juga kami datang, kami lihat dan pantau, dan kami dengar segala  permasalahan yang ada," ucap dia. 

Posisi geografis lndonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan dengan 10 negara, baik darat maupun laut, merupakan kawasan yang memerlukan perhatian karena strategis dan penting. 

Selain jadi batas negara, wilayah perbatasan juga merupakan cerminan beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia  yang harus indah dan berketahanan. Suatu negara, kata dia, tak bisa disebut negara merdeka dan berdaulat apabila tak memiliki faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. 

"Salah satu kondisi objektif Indonesia adalah negara  yang secara geografi memiliki wilayah tertentu yang dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi, yaitu darat, laut dan udara. Sehingga memiliki  ciri khusus negara kepulauan yang berciri nusantara," tuturnya.

Pihaknya menyepakati bahwa daerah kepulauan sudah harus secara khusus mendapat perhitungan anggaran dari APBN, namun cantolannya memang perlu  mendorong DPR membahas  UU tentang daerah kepulauan. Sehingga, APBN secara khusus juga mengalir  pada perhitungan daerah-daerah kepulauan. 

Dalam kunjungan MPR ke perbatasan tersebut, hadir mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon dan Bagian Humas BNPP. Hadir juga selaku tuan rumah,  Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri,  Danrem Tanjung Pinang, Danlantamal Tanjung Pinang, Danlanud Tanjung Pinang, serta pejabat bea cukai setempat. (Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Upaya BNPP Percepat Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui Pembangunan Ekonomi

Jakarta, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melaksanakan pembangunan bidang ekonomi terhadap sejumlah daerah di wilayah perbatasan, untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional.
Lebih lanjut...

Dorong Ekonomi Rakyat Perbatasan, BNPP Gelar Rakor Program Penguatan Modal Usaha

Jayapura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di Aula Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Jayapura, Papua, Selasa (28/11) lalu. Rakor ini dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan melalui program nasional penguatan modal usaha masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua.
Lebih lanjut...

Gandeng 'Mami Ayu', BNPP Angkat Produk Unggulan Masyarakat Perbatasan

Pameran Korp Pegawai Republik Indonesia Expo 2017 yang digelar selama empat hari sejak hari ini, Minggu (26/11), tak hanya menampilkan produk atau program unggulan dari Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD. Namun juga, memberikan ruang bagi masyarakat yang ada di daerah untuk memamerkan produk unggulan mereka.

Lebih lanjut...

Ingin Tahu Wajah Perbatasan Jaman Now? Yuk, Datang ke Stand BNPP di Korpri Expo 2017

BNPP - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) ikut menyemarakkan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Expo 2017 yang diselenggarakan di lapangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 
 
Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-46 dibuka hari ini, Minggu (26/11), dan akan berlangsung hingga tanggal 29 November 2017 mendatang. Berbagai  stand pameran didirikan sebagai ajang promosi dan informasi instansi dari pusat hingga daerah, juga sektor swasta. 
 
Diantara berbagai stand instansi tersebut, stand BNPP nampak didekorasi dengan menarik dengan sapuan warna merah yang menonjol, sehingga mampu menyedot perhatian para pengunjung pameran. 
 
Isi stand menampilkan berbagai program perbatasan, baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur non fisik. Stand juga memajang Struktur Organisasi BNPP, Peta Sebaran Lokpri Pengelolaan Perbatasan Negara hingga Peta Sebaran PKSN Pengelolaan Perbatasan. 
 
Beberapa bendera negara tetangga yang secara geografis berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut dipajang di stand BNPP yang terletak di depan stand Purna Bakti BTPN. 
 
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui banyak mengenai program pembangunan di perbatasan selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, pengunjung bisa bertanya langsung ke panitia. Ada dua penjaga cantik yang siap menjelaskan pengunjung pada hari pertama expo. Keduanya adalah Sri Wahyuniarti dan Meisara.
 
BNPP juga menyediakan fasilitas komputer dibagian depan. Satu komputer sebagai sarana interaksi pengunjung dengan tayangan awal web www.bnpp.go.id, sementara satu layar lainnya (berdiri) menampilkan slide program dan kegiatan pembangunan di perbatasan.
 
Masih kurang? Pengunjung bisa membawa pulang majalah, brosur dan bila beruntung _goody bag_, yang didalamnya terhimpun informasi mengulas mengenai program pembangunan infrastruktur di perbatasan. 
 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas (KUH) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Komaedi, mengatakan, stand BNPP dalam Korpri Expo 2017 merupakan sarana sosialisasi yang sangat strategis. Utamanya dalam mengenalkan program kerja perbatasan pemerintahan Jokowi-JK. 
 
Disampaikan, program prioritas pengelolaan perbatasan negara menyangkut percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, baik darat, laut maupun udara. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar dari pendidikan, kesehatan hingga perumahan.
 
"Program sarpras perekonomian menyangkut sektor unggulan, yakni pertanian, kemaritiman, industri, kehutanan hingga pariwisata," jelas Komaedi di Stand BNPP.
 
Selain itu juga menyangkut pembangunan sarpras kewilayahan dari infrastruktur jalan, transportasi, elektronika serta komunikasi dan pembangunan sarpras pos lintas batas negara (PLBN). Dimana secara keseluruhan terdapat di 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) pada 41 Kabupaten/Kota dan 13 Propinsi.
 
"Keseluruhan program sejalan dengan Nawacita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," jelas Komaidi.
 
"Masyarakat yang ingin tahu mengenai pembangunan di perbatasan dengan benar, bahwa pemerintah tengah bekerja keras membangun dari pinggiran, silahkan datang ke Stand BNPP," tuturnya. *(Humas BNPP)*
Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.