Menu
RSS
berita

berita (498)

FGD Penanganan Batas Negara: BNPP Dapat Berperan Sebagai Sekretariat Pengumpulan Arsip

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat berperan sebagai sekretariat pengumpulan arsip data perundingan dalam Organisasi Penanganan Batas Negara dalam rangka optimalisasi dan percepatan penyelesaian sengketa batas negara.

 

Poin ini menjadi salah satu rangkuman Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Kementerian Koordinator bidang, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (29/8). Usulan BNPP sebagai sekretariat untuk memudahkan koordinasi persiapan serta tindak lanjut perundingan dan mengantisipasi pergantian komposisi tim perunding.

FGD yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Djamaludin, bertujuan untuk mengumpulkan bahan masukkan dalam penyusunan rencana revitalisasi kelembagaan penanganan batas negara dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

Peserta FGD sepakat bahwa pentingnya revitalisasi terhadap kekurangan Organisasi Penanganan Batas Negara yang ada saat ini, tanpa perlu restrukturisasi secara drastis. Rvitalisasi kemudian diregulasikan melalui produk hukum yang lebih tinggi dari Keputusan Menko Polhukam (seperti Peraturan Presiden).

Kemenko Polhukam akan melakukan rapat tindaklanjut FGD terkait pembahasan Organisasi Penanganan Batas Negara untuk menyusun rekomendasi.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Idul Adha: Korbankan Pikiran dan Tenaga Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

BNPP - Kesediaan berqurban merupakan bukti keimanan, kecintaan dan kepasrahan seorang hamba terhadap Tuhannya. Qurban juga mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan senantiasa menuntut pengorbanan.

 

Demikian dikatakan Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restaurdy Daud atas nama Kepala BNPP mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris (Plt Ses) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, dalam penyerahan hewan qurban secara simbolis di kantor BNPP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/8).

"Jika berpuasa mengajarkan mereka yang terbiasa kenyang untuk merasakan lapar, dengan semangat berqurban mengajak hamba-Nya untuk selalu mendekatkan kepada perintah-Nya dan sekaligus sebagai bentuk rasa kasih sayang kita untuk semua umat di muka bumi ini. Inilah bentuk semangat positif dari berqurban," ucap Ardy, sapaannya.

Pada konteks pengelolaan perbatasan negara, lanjutnya, Sekretaris BNPP mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BNPP untuk dapat dan mau mengorbankan pemikiran, tenaga dan kesempatan yang dimiliki, demi kepentingan umat serta bangsa dan negara. Pasalnya, hal ini merupakan bagian dari perwujudan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Dia melanjutkan, ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari peringatan Hari Raya Idul Quban. Pertama, kesempatan untuk mewujudkan nilai tauhid dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini merupakan refleksi Taqwa yang ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan sekaligus ketaataan atas segala perintah-Nya dan menjauhkan diri dari segala Iarangan-Nya. Dalam keseharian, semangat kepatuhan dan ketaatan tersebut selajutnya diharapkan dapat membentuk ASN di lingkungan BNPP yang memiliki integritas dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, antara lain membangun kesejahteraan bagi masayarakat diperbatasan negara.

"Kedua, kesempatan membangun individu dengan akhlak yang semakin baik, yang secara simbolik dilakukan dengan menyembelih sifat-sifat hewani atau meninggalkan hal-hal yang kurang baik sebelumnya,"

"Dengan semangat berqurban untuk menghadapi ujian maupun tantangan dalam pelaksanaan tugas fungsi masing-masing, diharapkan dapat mendorong etos kerja ASN di lingkungan BNPP yang Iebih produktif, yang pada gilirannya diharapkan akan dapat pula mendorong kinerja BNPP yang lebih baik dimasa mendatang," sambungnya.

Kemudian ketiga, kesempatan memperkuat kohesifitas (perekat) sosial kemasyarakatan, yang secara simbolik ditunjukkan dalam bentuk media ukhuwah persaudaraan dan perwujudan rasa syukur atas kurnia dan nikmat yang diberikan Allah SWT.

"Pada hari ini kita membagi qurban tidak hanya untuk Iingkup karyawan BNPP, namun juga kepada masyarat di sekitar kita, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan disekitar kita, termasuk tentunya membangun kebersamaan antar staf di lingkungan BNPP."

 

Ketua Panitia Qurban BNPP Tahun 2018 yang juga Asdep Ekonomi Kesra Kedeputian III BNPP, Heru Tjahjono, menyebutkan pemotongan hewan qurban sebanyak 5 Ekor Sapi dan 2 ekor Kambing. Hewan qurban tersebut telah didistribusikan langsung kepada para mustahik, antara lain karyawan di lingkungan BNPP, wakil masyarakat Kelurahan Kebon Sirih kecamatan Menteng (khususnya disekitar area Kantor BNPP) serta masyarakat umum di sekitar Kota Depok.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Pemanfaatan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan Jadi Prioritas Kedepan

BNPP -  Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud menegaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur bidang pendidikan pada tahun 2019, memprioritaskan  pengembangan sumber daya manusia (SDM).

 

Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan APBN 2019 untuk pengembangan SDM. Terkait dengan pengelolaan perbatasan, sambungnya, pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian dari sisi konsep maupun operasionalnya. 

"Di lingkup dokumen perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan kita sudah menginisiasi, yang tadinya hanya pada pembangunan infrastruktur kita dorong pemerataannya. pemanfaatan infrastruktur," kata dia, di Jakarta, Senin (20/8).

Dijelaskan, pembangunan sekolah di kawasan perbatasan harus efektif dalam pemanfaatannya. Dilakukan penyesuaian antara pembangunan jumlah sekolah dengan populasi anak-anak yang ada di satu desa di kawasan perbatasan, dan tidak harus dalam satu desa dibangun sekolah bila minim anak usia sekolahnya. Oleh karena itu aksesibilitas yang dapat menjangkau sekolah di desa yang berdekatan menjadi salah satu fokus pengelolaan.

Anak-anak di kawasan perbatasan kedepannya diutamakan memiliki kualitas SDM yang setara dengan mereka yang di perkotaan. Infrastruktur yang dibangun diisi dengan tenaga pengajar yang memadai. "Jadi kalau pendidiknya sudah memadai kita bicara kompetensi. Membangun perbatasan dengan biaya tinggi tapi kita komit agar saudara kita di perbatasan jadi prioritas."

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan perkembangan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Eko Kesra) bidang pendidikan, berjalan dengan baik.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Perbatasan

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi pengelolaan kawasan perbatasan negara selama 2015-2018, khususnya menyangkut kebutuhan sosial dasar bidang pendidikan.

 

Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud mengungkapkan bahwa target pengelolaan perbatasan di bidang pendidikan menjadi penting sebagai informasi terbaru pada awal tahun 2019. Sehingga, pada 2019 nanti BNPP beserta anggotanya yang terdiri dari 27 K/L dan sejumlah pemerintah daerah di kawasan perbatasan, dapat berkonsentrasi dalam penyusunan Rencana Induk (Renduk) 5 tahun berikutnya.

"Renduk tinggal disesuaikan, Ini terkait konteks perencanaan," kata Restuardy Daud di Jakarta, Senin (20/8).

Evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan bidang pendidikan ini sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renduk 2015-2019 pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di 187 lokasi prioritas (Lokpri).

"Review progres sejak 2015. Sehingga sudah punya gambaran mana yang sudah perform, yang masih harus diperbaiki, dan yang sedang berjalan, sebelum ke (Renduk) 2020-2024," ucapnya.

Kedepan, pihaknya juga mendorong kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di perbatasan untuk melakukan pemenuhan kapasitas sumber daya manusia (SDM) , disamping pembangunan infrastruktur.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Eks BNPP Dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama Oleh Presiden Jokowi

BNPP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara serta memiliki prestasi di bidangnya.

 

Salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah mantan Asdep Lintas Batas Negara (Tasbara) Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) Soni Sumarsono, yang mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama selaku Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri).

Bersama tujuh tokoh lainnya, Soni dianugerahi tanda kehormatan di Istana Negara pada Rabu (15/8) pagi, dalam rangka HUT RI ke-73.

Soni Sumarsono pejabat yang sudah puluhan tahun mengabdi di Kementerian Dalam Negeri. Jabatan yang diemban mulai dari Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri selaku Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Ditjen Pengembangan Wilayah, dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah.

Kemudian di Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri sebagai Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat. Dia juga pernah di BNPP sebagai Asdep Tasbara Kedeputian Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada 2010-2015.

Sebagai Asdep Tasbara pertama kala itu, Soni turut andil dalam inisiasi pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini sudah menjadi indah dan megah. Sejak 2015 Soni Sumarsono menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri hingga saat ini.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Apresiasi Jasa Pejuang Kemerdekaan, Kemendagri-BNPP Adakan Bakti Sosial Terhadap Veteran RI

BNPP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam meraih kemerdekaan, termasuk jasa para Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

 

Dalam rangka Dirgahayu RI ke-73, Kemendagri dan BNPP mengadakan bakti sosial berupa pemberian sumbangan dan pelayanan kesehatan gratis terhadap 75 legiun veteran DKI Jakarta.

"Ada yang memang perannya merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Itu tergambar dari para veteran yang masuk dalam kurun waktu yang sama," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tjahjo Kumolo diwakili Staf Ahli Mendagri bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, di gedung LVRI DKI Jakarta, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (13/8).

Selaku generasi pewaris di era globalisasi, lanjutnya, arti kemerdekaan tetap terpatri di dalam dada. Salah satunya momentum pemberian tanda kasih terhadap pejuang veteran yang jasanya selalu diingat. "Kiranya ada kontinuitas kegiatan-kegiatan seperti ini," ujar dia.

Ketua DPD Legiun Veteran RI DKI Jakarta Adi Mulyo menyambut baik apresiasi yang diberikan Kemendagri dan BNPP. Menurut dia, pihaknya saat ini bertugas untuk mempertahankan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

"Memperjuangkan nilai-nilai pengorbanan pejuang yang telah mengorbankan jiwa  dan raga tanpa pamrih," ujarnya.

Dia berpesan pada generasi saat ini agar jangan mengambil uang curian meski uang sangat 'berkuasa'. Uang curian tak akan awet dan tak berkah, justru malah bikin celaka. Jika uang curian diwarisi ke anak, maka anak tak akan bahagia dan menyengsarakan anak cucu.

Kegiatan bakti  sosial diisi dengan penyerahan piagam dan plakat kepada perwakilan vetaran yang diterima oleh Ketua DPD Legiun Veteran RI DKI Jakarta. Selain Staf Ahli Mendagri bidang Ekonomi dan Pembangunan, hadir pula Staf Ahli Mendagri bidang Pemerintahan Suhajar, Wakil Rektor IPDN Reydonnyzar Moenek, Kepala Biro Perencanaan BNPP Anny Juliastini, dan sejumlah Kabiro Kemendagri.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Indonesia-Malaysia Hasilkan Kesepakatan Sementara Dalam Penyelesaian Batas Negara

BNPP - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali melakukan pertemuan dalam rangka penyelesaian masalah batas negara. Pada pertemuan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 Agustus 2018, membuahkan sejumlah poin kesepakatan sementara.

 

Pertama, menyepakati draft MoU ke-21 beserta lampirannya, yaitu segmen yang tidak bermasalah yang sudah dilakukan survei bersama namun belum ada legalisasi oleh kedua pihak. Lalu finalisasi SOP survei bersama terhadap segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan Sungai Sesai.

Kemudian yang tak kalah penting kesepakatan anotasi. Hal ini untuk menghindari perbedaan pemahaman terhada peta kerja yang sudah disiapkan, maka dilakukan penyamaan persepsi terhadap informasi peta maupun kesepahaman bahasanya.

Delegasi Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Mabes TNI dan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad).

Diketahui, penyelesaian soal batas negara juga menjadi pembahasan utama Menlu RI dan Menlu Malaysia. Penyelesaian batas wilayah kedua negara dinilai penting dan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Menlu Retno L Marsudi pada pertemuan belum lama ini mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menyepakati Border Crossing Agreement (BCA) pada Agustus 2018. Selain itu, akan memberi mandat kepada tim teknis masing-masing untuk melakukan negosiasi secara intens. Kesepakatan BCA akan memudahkan finalisasi review Border Trade Agreement untuk keduanya.

Indonesia  dan Malaysia berbatas darat dan laut. Pada batas laut masih dilakukan penyelesaian di Selat Malaka dan Laut Sulawesi, kemudian untuk batas darat masih dilakukan upaya penyelesaian batas wilayah di Pulau Kalimantan. Kedua negara sepakat untuk menyelesaikan satu persatu persoalan batas wilayah negara yang masih bermasalah.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Kemendagri-BNPP Pecahkan Rekor MURI, Catur Miliki Unsur Seni dan Upaya Pemikiran Strategis

BNPP - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-73 dan menyambut Asian Games 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan kegiatan pancatatan dan pemecahan rekor MURI catur.

 

Pencatatan dan pemecahan rekor dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pencatatan rekor catur massal dengan 1.500 peserta mahasiswa Ikatan Dinas Kemendagri dan kategori pemecahan rekor catur simultan yang diikuti 100 pejabat Kemendagri-BNPP dengan Master Catur Internasional Novendra Priasmoro.

Kegiatan pencatatan dan pemecahan rekor MURI dibuka oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (9/8) pagi.

Dalam sambutannya Hadi Prabowo menyebutkan bahwa permainan catur bukan hanya sekedar menjalankan langkah bidak, melainkan memiliki unsur seni dan mengandung upaya pemikiran yang strategis. Maka dari itu, peserta diharapkan mengambil pelajaran dari permainan olahraga catur.

"Meski ini hanya permainan catur, namun kalau kita berfikir taktis dan sistematis kita akan memperoleh langkah terobosan, inovasi dan kreatifitas," kata Hadi.

Peringatan HUT RI digelar dalam rangka memelihara dan menumbuhkembangkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan. 

Pada kesempatan ini Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto menunjukkan kebolehannya bermain catur menghadapi Grand Master Wanita Irene Karisma Sukandar.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

Cermati Kapasitas dan Kompetensi SDM Dalam Pengelolaan PLBN

BNPP - Pegawai yang ditugaskan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diminta untuk memahami mengenai hukum internasional, selain memahami kemampuan (skill) dan pengelolaan manajemen.

 

Hal ini dinilai penting karena terkait dengan negara tetangga dalam hal batas teritorial, sehingga jika sewaktu-waktu ada persoalan dapat segera tertangani.

"Ini beberapa hal yang perlu kita cermati bersama terkait kapasitas dan kompetensi SDM," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/8).

Diakui, saat ini jumlah SDM di PLBN masih sedikit dan rata-rata masih menjadi pegawai daerah. Oleh karena itu, telah disebarkan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIV sebanyak 30 org di BNPP untuk ditugaskan di PLBN, terutama laki-laki.

"Harus dipahami tugas di plbn ini tugas koordinasi antara pengelola dari pelaksanaan untuk imigrasi,karantina, keamanan dan lain-lain," kata Hadi yang juga mantan Sekretaris BNPP.

Terkait biaya pemeliharaan PLBN, menurutnya perlu dilakukan pendekatan dengan pihak Bappenas dan Kemenkeu untuk diupayakan penambahan pagu indikatif di tahun 2019. Hal ini dikarenakan tidak mudah mengelola PLBN yang besar.

"Namun saya harapkan pada jajaran pejabat struktural jangan lengah. Tugas BNPP tak hanya mengelola PLBN, namun mengelola secara keseluruhan, baik batas negara maupun pembangunannya."

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...

BNPP Diminta Berperan Optimal Tangani Perbatasan

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk memaksimalkan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L), baik dalam perencanaan anggaran, Rencana Induk (Renduk) maupun Rencana Aksi (Renaksi), dan pengendalian penyerapan anggaran.

 

Selain itu, diminta juga untuk mengarahkan kelompok ahli (Pokli) BNPP bersama pejabat struktural agar sering ke lapangan untuk memantau dan menginventarisir permasalahan yang ada di perbatasan, baik terkait batas negara maupun pengembangan pembangunan kawasan perbatasan.

"Kemudian diharapkan BNPP dapat mengambil peran yang optimal dalam penanganan perbatasan," kata menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tjahjo Kumolo diwakili Sekjen Kemendagri hadi Prabowo, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/8).

Ketiga hal ini dinilai penting dalam rangka percepatan pengelolaan kawasan perbatasan negara, baik itu dari segi penyelesaian lintas batas dengan negara tetangga maupun kesejahteraan masyarakat perbatasan negar. Sehingga, perwujudan Nawacita, khususnya Nawacita ke-3 dapat benar-benar terwujud.

Pihaknya mengapresiasi 'sosialisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola perbatasan' di lingkungan BNPP yang berjalan sukses dan lancar. Diharapkan para peserta mendapat wawasan khusus serta termotivasi dan kemudian merealisasikannya dalam kinerja.

 

(Humas BNPP)

Lebih lanjut...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.