Responsive image
Selasa, 2020-03-24 , 21:02:45 WIB

Akibat Covid-19 Aktifitas Lintas Batas di PLBN Diperketat


JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum mengambil langkah untuk lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di perbatasan negara, petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diminta memperketat aktifitas lintas batas dengan melibatkan lintas sektor.


Demikian disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, Senin (23/3/2020). Lintas sektor yang dimaksud Suhajar adalah Pemerintah Daerah (Pemda), Karantina Kesehatan, Custom, Imigrasi, dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI.


"Sementara untuk kebijakan pengelolaan perbatasan terhadap situasi terkini terkait Covid-19, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian menegaskan untuk melakukan pengetatan aktifitas lintas batas dengan melibatkan lintas sektor seperti Pemda, Karantina Kesehatan, Custom, Imigrasi, dan Pamtas TNI," kata Suhajar.


Selain itu, Suhajar menuturkan bahwa Menteri Tito telah mengirim surat kepada lima Menteri anggota BNPP yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meminta kerjasama para Menteri memberikan arahan kepada jajarannya yang bertugas di PLBN maupun pos pelayanan lain yang belum berstatus sebagai PLBN di perbatasan negara agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan protokol penanganan Covid-19 di pintu masuk negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.


Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih di Malaysia, Suhajar menyampaikan tidak perlu khawatir karena mereka masih dapat kembali ke Indonesia melalui PLBN yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu PLBN Aruk, PLBN Badau dan PLBN Entikong.


Sementara untuk petugas PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin yang ada di Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, dan PLBN Skouw yang ada di Papua yang dalam hal ini berbatasan dengan negara Papua New Guinea diminta mengikuti perkembangan penyebaran Covid-19 di negara tetangga.


"Pak Tito memerintahkan agar para petugas PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Skouw dapat mengikuti perkembangan dan situasi penyebaran Covid-19 di negara tetangga," sambungnya.


Bukan hanya perlintasan resmi seperti PLBN saja yang mendapat perhatian dari Kepala BNPP. Suhajar menyampaikan Menteri Tito sebagai Kepala BNPP telah mengirim surat ke Panglima TNI untuk meminta kerjasama memperketat pengamanan perbatasan negara di titik-titik perlintasan negara yang berstatus tidak resmi.


"Pak Tito juga mengirim surat ke Panglima TNI, agar dapat mengerahkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Negara (Satgas Pamtas) untuk memperketat pengawasan di titik-titik perlintasan antar negara yang tidak berstatus sebagai titik perlintasan resmi," pungkasnya.


Indonesia saat ini punya tujuh PLBN sebagai pintu perlintasan orang dan barang antar negara yang tersebar di tiga Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat (3 PLBN : PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau) yang berbatasan dengan negara Malaysia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (3 PLBN : PLBN Wini, PLBN Motaain, PLBN Motamasin) yang berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, serta Provinsi Papua (PLBN Skouw) yang berbatasan dengan negara Papua New Guinea.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA