Responsive image
Senin, 2020-02-10 , 21:07:14 WIB

ASN BNPP Komitmen Laporkan LKHPN 100 Persen ke KPK



JAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan rapat fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good governance) di lingkungan BNPP.


Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, mengungkapkan pihak BNPP berkomitmen untuk melaporkan LKHPN 100 persen pada tahun ini.


"Jadi ini kita berkomitmen untuk melaporkan LKHPN 100 persen untuk organisasi kita. Bagi yang sudah melapor tahun lalu anda tinggal meneruskannya, tolong diajarin teman kita yang baru masuk daftar wajib lapor LKHPN ini," ujar Suhajar di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).


Dalam kesempatan tersebut Spesialis Muda LKHPN KPK, Fany Parosa, menyampaikan bahwa terdapat sedikit perubahan dalam cara menginput laporan LKHPN pada tahun ini. Jika di tahun sebelumnya penyelenggara negara harus menyertakan bukti kepemilikan (sertifikat), maka di tahun ini penyelenggara negara cukup menginformasikan kepemilikan dalam sistem LKHPN tanpa harus menyertakan bukti kepemilikan.


"Dulu yang manual memerlukan bukti seperti STNK mobil dan lain sebagainya tapi kalau sekarang tidak lagi. Jadi hanya diketik di sistem saja tidak perlu harus menyertakan bukti sertifikat rumah, cukup diinformasikan saja di aplikasi," kata Fany.


Lebih lanjut Fany mengatakan penyelenggara negara wajib lapor LKHPN menggunakan jabatan terakhir per-31 Desember tiap tahunnya. 


"Dan yang beda adalah kalau dulu memang setiap mutasi, kalau sekarang setiap tahun jadi periodik. Menggunakan jabatan per-31 Desember 2019 kalau di tahun ini, jadi per jabatan per akhir tahunnya," jelas Fany.


Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian (HOK), Gutmen Nainggolan, berharap laporan LKHPN BNPP dapat mencapai angka 100 persen seperti tahun sebelumnya.


"Kami dari Biro HOK mengasistensi bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan ruang waktu yang tersedia bisa kita capai target untuk 279 pegawai kita termasuk pegawai PLBN," pungkasnya.



(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA