Responsive image
Rabu, 2020-01-22 , 19:49:18 WIB

BNPP Akan Fokus Kembangkan 157 Kecamatan Perbatasan


JAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dan Gubernur Provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga, untuk mengembangkan daerah perbatasan di 157 kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.


Demikian disampaikan Kepala BNPP yang juga Mendagri, Tito Karnavian, usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).


"Nah kemudian kita juga mengembangkan daerah perbatasan 157 kecamatan perbatasan. Kita akan kembangkan dengan (cara) kita mengidentifikasi mereka memerlukan apa, potensi berkembangnya seperti apa, membentuk tim-tim kecil nanti kita paparan depan Presiden supaya mengundang K/L terkait dengan para kepala daerahnya Gubernur supaya mereka semua kita keroyok ramai-ramai 157 kecamatan selama lima tahun ini kita clear-kan," ujar Menteri Tito.


Langkah tersebut menurut Menteri Tito sesuai dengan konsep yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari perbatasan.


"Karna sesuai dengan konsep Bapak Presiden kita mengembangkan dari daerah perbatasan, disamping untuk pemerataan pembangunan perbatasan, pedesaan juga menjadi bumper zone daerah bamper untuk pertahanan kita," pungkasnya.


Sebagaimana diketahui BNPP memiliki anggota yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Badan Keamanan Laut.


Sementara itu anggota BNPP juga terdiri dari Gubernur Provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga seperti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA