Responsive image
Kamis, 2019-07-04 , 22:15:20 WIB

BNPP Bahas Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan Bersama Kementerian Dan Bappeda Kawasan Perbatasan


YOGYAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat penyusunan bahan rencana aksi infrastruktur fisik kawasan perbatasan bersama dengan Kementerian terkait serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kawasan perbatasan.


Rapat ini bertujuan untuk memperoleh bahan masukan rencana aksi pengelolaan Infrastruktur  Fisik Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan dokumen perencanaan dari Kementerian/Lembaga mitra BNPP serta usulan kebutuhan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak terjadi duplikasi Perencanaan dan atau Penganggaran.


Dalam sambutannya Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Bappeda kawasan perbatasan, Kementerian PUPR dan BPIW, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Desa PDTT, serta Para Pejabat dan Staf Lingkup BNPP.


"Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Saudara, yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Penyusunan Bahan Rencana Aksi Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan," ujarnya di Hotel Royal Darmo, Kemetiran Kidul, Pringgokusuman, Yogyakarta, Kamis (4/7).


Lebih lanjut, Suhajar memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam periode waktu tahun 2015 sampai 2018, sudah mengalami kemajuan walaupun belum optimal. 


Suhajar berharap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian penuh dalam proses perencanaan ke depan karena ia menilai Tahun 2019 merupakan tahun awal dalam perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan.


Suhajar menjelaskan bahwa hasil evaluasi pembangunan infrastruktur jalan sejajar perbatasan (pararel), Pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan penghubung antar desa, jalan yang mengakses ke ibukota kecamatan lokpri dan sirip yang menghubungkan jalan ke sejajar pebatasan yang masih belum berstatus perlu ditangani. 


Menurutnya pembangunan jalan sangat berpengaruh pada proses pembangunan infrastuktur lainnya. Selain itu ada pembangunan yang masih memerlukan kerja keras seluruh stakeholder yaitu program pembangunan/peningkatan bandara /bandara perintis, pelabuhan, BTS dan energi listrik, dan telekomunikasi. 


Suhajar mengatakan pihaknya berharap, Pemerintah Daerah dapat menyusun program prioritas/isu strategis di kawasan perbatasan dalam satu kesatuan Rencana Kerja Daerah. Menurutnya kesulitan geografis dan sedikitnya penduduk tidak boleh menjadi alasan Daerah untuk tidak memasukan pembangunan di kawasan perbatasan dalam dalam Rencana Kerja Daerah.


"Dukungan dan komitmen daerah antara lain terkait persyaratan teknis antara lain penyediaan lahan sangat diperlukan karena berpengaruh pada terlaksananya pembangunan infrastruktur," lanjutnya.


Suhajar juga berharap adanya kebijakan affirmasi dari Kementerian/Lembaga untuk menerobos kendala yang menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. 


"Saya berharap Rapat ini dapat menghasilkan kesepakatan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Tahun 2021 (Rencana Aksi Infrastruktur Fisik)," pungkasnya. 


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA