Responsive image
Senin, 2019-11-25 , 21:20:59 WIB

BNPP Berkomitmen Membangun Perbatasan dengan Memperkuat Peran Camat


JAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen membangun kecamatan-kecamatan perbatasan negara pada Tahun 2020-2024. Komitmen tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara (Rakor Camat) Tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari ini.


BNPP mengundang kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari Kepala Badan/Biro Provinsi serta Kepala Badan/Bagian Kabupaten/Kota yang menangani Kawasan Perbatasan Negara, Camat di Kawasan Perbatasan Negara, dan Pejabat pada Kementerian/Lembaga terkait.


Tujuan dilaksanakannya Rakor ini adalah untuk memberikan Pemahaman dan Pengetahuan bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan mengenai Arah Kebijakan Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024, Tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Camat dalam membantu pengawasan di Bidang Custom, Immigration, Quarantine (CIQ) di wilayah masing-masing sesuai amanat PP No. 17 Tahun 2018, Pasal 12. 


Kepala BNPP yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan atas arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tujuan pembangunan di wilayah perbatasan adalah mencegah terjadinya urbanisasi. Selain itu, memperkuat perbatasan juga dapat mencegah kriminalitas lintas negara.


“Tujuan lain membuat perbatasan ini jadi buffer zone, bumper negara kita karena perbatasan kita yang luas ini harus diperkuat. Kalau masyarakat kuat, pembangunan terjadi maka kriminalitas, kejahatan lintas batas, imigrasi gelap masuk keluar itu bisa diatasi, penyelundupan barang, narkotika juga bisa diatasi, terorisme,” ujarnya di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).


Kepala BNPP menilai dalam kesehariannya Camat merupakan bagian penting dari Pemerintah yang menjadi ujung tombak dan langsung berhadapan dengan masyarakat perbatasan, sehingga keberadaannya harus diperkuat.


“Kita bertujuan untuk membangun Kecamatan-kecamatan perbatasan, caranya bagaimna? mereka Camat-camat punya otoritas, punya kewenangan, punya kedekatan hubungan masyarakatnya dan mereka yang paling bisa lama disitu, kalau unsur lain datang pergi datang pergi, kalau mereka bertahan disitu, maka kita harus perkuat mereka,” sambungnya.


Tito menuturkan perlu ada kerjasama dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Perbatasan dan Pemerintah Pusat. Ia berharap Bupati dan Gubernur yang memiliki Kecamatan Perbatasan dapat memberikan prioritas pembangunan pada Kecamatan Perbatasan tersebut sebelum memberikan prioritas pada Kecamatan yang bukan merupakan Kecamatan Perbatasan Negara.


“Pemda di sini kita harapkan para Bupati dan para Gubernur itu menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan, ini dikasih prioritas. Satu Kabupaten kan ada Kecamatan perbatasan dan ada yang bukan, yang perbatasan ini kita minta dijadikan prioritas, sama dengan yang ditingkat Provinsi ada Kecamatan perbatasan dan ada yang bukan, yang ada perbatasannya kita minta diberikan prioritas,” katanya.


Sementara Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan perbatasan Negara merupakan tugas bersama yang dapat dilaksanakan dengan cara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk di daerah perbatasan Negara.


“Kita menyadari bersama bahwa membangun kawasan perbatasan bukan hanya persoalan menjaga harkat dan wibawa negara di beranda terdepan NKRI, lebih jauh dari itu, pembangunan ini merupakan janji kemerdekaan yang telah diikrarkan oleh Para Pendiri Bangsa yang harus kita lunasi bersama, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk   masyarakat yang ada di lereng gunung, di lembah-lembah, tepian sungai dan pulau-pulau kecil terluar, tempat dimana patok-patok perbatasan negara kita tancapkan dan kita titipkan kepada meraka untuk menjaganya,” pungkasnya.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA