Responsive image
Senin, 2019-11-25 , 21:29:04 WIB

BNPP Bersinergi Bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda Wujudkan Indonesia Maju di Kawasan Perbatasan


JAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan (Rakorbangtas) Tahun 2019 dengan tema "Sinergi Mewujudkan Indonesia Maju di Kawasan Perbatasan" untuk memastikan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan perbatasan negara secara terpadu, dalam rangka memperkokoh tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.


Selain itu Rakorbangtas ini merupakan sarana koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Induk Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.


Kepala BNPP yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, berharap dengan adanya Rakor ini Kementerian/Lembaga anggota BNPP yang mempunyai banyak program untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan dapat bersinergi memprioritaskan daerah perbatasan Negara baik desa maupun kecamatan.


“Kita harap mereka juga memprioritaskan kepala daerah perbatasan , desa-desa perbatasan, kecamatan perbatasan, buat program di situ, Kemenkes punya program sendri, Kemendikbud juga mempunyai program, bidang Kesehatan dan lain-lain, nah ini kita harapkan disinergikan,” ujarnya di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).


Tito menuturkan, dalam kesempatan ini pihak BNPP akan mendengarkan suara dari Kementerian Anggota BNPP dan Pemerintah Daerah Kecamatan. Setelah ide dari kedua belah pihak ditampung dan disinkronisasikan pihak BNPP akan membuat planning pembangunan perbatasan Negara selama lima tahun kedepan yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2024


“Nah silahkan, masing-masing menyampaikan idenya masing-masing daerahnya, setelah itu kita menampung dan berusaha mensinkronkan, setelah ini mambuat planning selama lima (5) tahun sampai 2024, 2020 lokasi mana kita prioritaskan, misalnya katakanlah daerah perbatasan Papua dulu, berapa titik Kecamatan, di Kalimanta berapa, di timur ada berapa, setelah itu kita serang ramai-ramai dan dengan seluruh Kementerian pusat dan daerahnya memberikan anggaran setelah itu membuat program disitu, sehingga ini bisa berkembang, hidup mereka. Setelah itu tahun 2021 mana lagi sampai 2024,” sambungnya.


Melalui Rakorbangtas ini, akan diketahui mana daerah perbatasan yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan program-program dari Anggota BNPP dan Pemda.


“Jadi dari 562 Kecamatan yang ada di Tata Ruang, kita lihat mana yang selama lima (5) tahun mungkin seratusan Kecamatan, kita serang mana dulu, istilahnya kita serang dalam arti keroyok ramai-ramai untuk membangun itu tujuannya itu,” pungkasnya.


Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorbangtas 2019 ini diikuti oleh 200 peserta yangterdiri dari Kepala Bappeda Provinsi Perbatasan dan Kepala Badan/Biro/Bagian Perbatasan; Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan dan Kepala Badan/Bagian Perbatasan; dan Kepala Biro Perenacanaan Kementerian/Lembaga Anggota BNPP.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA