Responsive image
Jumat, 2019-05-03 , 16:19:49 WIB

BNPP Buat Pemutahiran Peta Dukung Perundingan Batas Laut Indonesia-Vietnam Di Natuna Utara

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melayangkan protes terhadap aksi provokasi kapal pemerintah Vietnam terhadap KRI Tjiptadi-381 di laut Natuna Utara.

Hal ini dipicu belum terwujudnya kesepakatan mengenai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara.

Meski demikian kedua negara memiliki kesepakatan terkait koordinat batas landas kontinen yang tertuang dalam Perjanjian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen yang ditandatanggani pada 26 Juni 2003 dan telah diratifikasi melalui UU No. 18 tahun 2007.

Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan enam titik koordinat dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar 251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km. Pulau terluar yang berbatasan dengan negara Vietnam yakni Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, kepulauan Riau yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Lokasi prioritas pembangunan.

Dalam mendukung terwujudnya kesepakatan ZEE Indonesia-Vietnam, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui rencana induk 2015-2019 telah membuat pemutahiran peta laut dan peta tematik untuk Masyarakat. 

Selain itu, BNPP dalam empat tahun terakhir juga telah melaksanakan supervisi dan pemetaan potensi perluasan batas landasan kontinental, peningkatan kepemilikan data dan informasi sejarah maritim Indonesia guna mendukung perundingan serta peningkatan SDMpengelola batas negara wilayah laut.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA