Responsive image
Jumat, 2020-02-21 , 16:42:02 WIB

BNPP dan Kementerian Lembaga Sinergikan Program Pembangunan 222 Lokpri 2020-2024


JAKARTA- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas usulan program/kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan berbasis kecamatan di 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) Tahun 2020-2024 bersama Kementerian Lembaga mitra.


Rapat yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat ini di buka oleh Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro. Dalam kesempatan tersebut Suhajar menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pihak BNPP telah mengidentifikasikan kegiatan/program di setiap kecamatan perbatasan di 222 Lokpri.


Rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini juga merupakan langkah tindak lanjut terkait data kegiatan/program yang telah diidentifikasi oleh pihak BNPP. 


"Hari ini adalah hari dimana kami ingin berdiskusi dengan kawan-kawan, ini data BNPP, terus ini data minta di koreksi oleh Biroren kementerian lembaga yang terkait, disandingkan dengan dokumen perencanaan yang sudah bapak punya di kementerian bapak. Kemudian di lihat mana yang bisa dikerjakan kementerian bapak ibu itulah yang akan kita bawa ke Presiden," kata Suhajar.


Suhajar mengatakan pihaknya ingin data kegiatan/program yang akan dilaksanakan di perbatasan negara khususnya 222 Lokpri selaras, apalagi data tersebut akan diserahkan kepada Menteri Tito dan Presiden Joko Widodo.


"Nah karna itu ini adalah draft saja, istilahnya saya provokasi kawan-kawan sehingga nanti bisa saja hasil inventarisasi kami mungkin saja akan terbuang kalau lebih, setelah menerima dari kawan-kawan misalnya seperti itu. Karna kita juga akan bertanya ke Bappenas, ini sekarang berapa triliun terus rencana kita untuk batas negara berapa triliun sehingga 

kira-kira yang akan di bantu oleh APBN yang mana saja kira-kira seperti itu."sambungnya.


Lebih lanjut Suhajar menuturkan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk menjadi tempat bagi BNPP dan kementerian lembaga mitra untuk mensinergikan rancangan-rancangan kegiatan/program yang akan dilaksanakan di 222 Lokpri.


Harapannya setelah semua kegiatan/program disinergikan oleh pihak BNPP serta kementerian lembaga mitra, data kegiatan/program yang akan diserahkan oleh Menteri Tito ke Presiden Jokowi lebih sempurna.






"Inilah yang saya maksudkan kawan-kawan tolong dengan mata burung (sudut pandang) kita masing-masing supaya yang dibawa pak Mendagri selaku Kepala BNPP ke Presiden, yang kalau nanti pak Presiden juga akan di-Rataskan khusus 222 Lokpri ini menjadi lebih sempurna," pungkasnya.


Adapun kementerian lembaga yang merupakan anggota BNPP adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA