Responsive image
Jumat, 2019-03-08 , 16:11:21 WIB

BNPP Menerima Audensi Pemkab Anambas, Bahas Pemekaran Kecamatan

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima kunjungan Pemerintah, DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas di Gedung BNPP, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Kedatangan Pemkab, DPRD dan tokoh masyarakat Kepulauan Anambas ini untuk melakukan audensi terkait pembentukan Kecamatan Kute Siantan di kawasan perbatasan dan pulau terluar. 

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menjelaskan kedatangan perwakilan ini sekaligus meminta dukungan dari BNPP dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk pembentukan kecamatan baru di kawasan pulau kecil terluar perbatasan negara yang masuk kedalam kebijakan strategis nasional.

Menurut Abdul, pemekaran kecamatan ini sangat diperlukan mengingat kondisi geografis yang ada. Sebab selama ini, pelayanan masyarakat sangat sulit terjangkau. Sejauh ini, sambung Abdul, dari tiga permohonan baru dua kecamatan yang baru terbentuk. Yakni Kecamatan Sintan Utara dan Jemaja Barat, untuk Kecamatan Kute Sintan masih terbentur kendala administrasi dan regulasi. 

"Keinginan kami agar pelayanan masyarakat bisa optimal, makanya timbulah keinginan kami, khususnya pembentukan kecamatan Kute Sintan," ujar Abdul saat audensi.

Lebih lanjut Abdul menjelaskan lima desa di kecamatan Siantan Utara dan Jemaja Barat sudah sepakat dengan adanya pemekaran. Terlebih kawasan Kute Siantan merupakan daerah strategis, semisal adanya tiga perusahaan tambang minyak. Untuk itu jugalah pihaknya berharap pemerintah bisa menyetujui pemekaran kecamatan dengan harapan pelayanan masyarakat yang terbatas akses transportasi bisa lebih maksimal. 

"Kalau di Jawa mungkin jarak itu dekat, tapi kalau di Anambas, Kute Siantan itu jarak sangat jauh, karena keterbatasan transportasi. Mobil bisa kita hitung disana. Inilah salah satu alasan masyarakat bermohon untuk dimekarkan," ujar Abdul.

BNPP Apresiasi Aspirasi Masyarakat Anambas

Keinginan perwakilan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat apresiasi BNPP. 

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardi Daud menjelaskan BNPP sesuai dengan tugas dan fungsinya mendorong pelayanan publik di kawasan perbatasan negara termasuk di daerah pulau kecil terluar wilayah perbatasan negara. BNPP, sambung Restuardi, akan mendukung adanya pembentukan kecamatan baru untuk memberikan pelayanan masyarakat lebih maksimal, terlebih Anambas merupakan daerah yang terindikasi sebagai kawasan strategis. Namun Restuardi menegaskan BNPP tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan adanya kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Matak. Keputusan tersebut sepenuhnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

"BNPP dalam posisi memberi dukungan, tetapi yang memproses itu dalam Menteri Dalam Negeri,"  ujar Restuardi.

Lebih lanjut Restuardi menjelaskan meski dalam Pasal 7 Peraturan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan pembentukan kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional namun hal tersebut bukan bagian kewenangan BNPP. 

BNPP, tetap berpegang pada norma positif yang ada mengenai pembentukan kecamatan yang tertuang dalam Pasal 3 PP tentang Kecamatan dan Pasal 7 Ayat (3) PP Kecamatan yang menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan diatur dengan Peraturan Presiden.

"Kalau termasuk dalam kawasan strategis nasional, iya. Tetapi kami tidak bisa keluar dari norma postif yang ada. Tapi untuk memberikan dukungan kami bisa memberikan justufikasi dari segi itu, untuk penentuan nanti proses tahapan tentunya ada di kementerian dalam negeri," pungkas Restuardi.

 

(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA