Responsive image
Rabu, 2019-05-01 , 07:13:40 WIB

BNPP Sosialisasikan Perpres Tata Ruang Perbatasan Aceh dan Sumut


ACEH - Kedeputian Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (Deputi II)Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), selenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan  Provinsi Sumatra Utara di Grand Arabia Hotel, Selasa (30/4/2019).

Kegiatan ini dilakukan oleh Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan bekerja sama dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi Aceh dan  Provinsi Sumatra Utara.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro, Perpres tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengaturan dan pengembangan rencana tata ruang.  

“Salah satu tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan perbatasan, maka dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tersebut," kata Suhadjar, dalam sambutan

yang dibacakan Agus Irawan, Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, BNPP.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dengan adanya Perpres ini maka telah ada alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan. "Dan alat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional," urai Agus. 

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rahmat Fitri, mengungkapkan bahwa dalam Perencanaan tata ruang wilayah harus didasari berbagai aspek dan hendaknya memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus kemajuan pembangunan sesuai prioritas dan kondisi tata ruang wilayah yang ada. Hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan program strategis dan rencana pembangunan yang tepat. 

“Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kiranya dapat menjadi pedoman, arahan dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh,” pungkas Rahmat.

Peserta dalam sosialisasi di Aceh itu berjumlah 70 orang, yang merupakan perwakilan dari berbagai kecamatan di wilayah Provinsi Aceh dan  Provinsi Sumatra Utara.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA