Responsive image
Senin, 2019-07-29 , 22:49:29 WIB

BNPP Upayakan Revisi Anggaran Untuk Fasilitasi Survei Segmen OBP Sektor Timur


JAKARTA- Dalam rangka percepatan penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) RI-Malaysia di Sektor Timur, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengupayakan proses revisi anggaran untuk memfasilitasi kegiatan survei segmen OBP di Sektor Timur.


Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, pada rapat pembahasan pendanaan terkait kegiatan survei segmen OBP di Sektor Timur bersama dengan pihak terkait.


"Sedang mengupayakan proses revisi anggaran, mengingat keterbatasan anggaran Settap BNPP dibandingkan dengan jumlah awal yang diusulkan," kata Suhajar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (29/7).


Sementara itu Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan yang juga Ketua JWG-OBP Indonesia, Laksamana Pertama TNI Bambang Supriadi, menyampaikan secara umum permasalahan OBP di Sektor Timur telah selesai dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Malaysia dalam bentuk dokumen resolusi, action plan dan SOP, sebagai salah satu bentuk kesepakatan teknis dalam proses penyelesaian OBP di Sektor Timur.


Bambang juga menyampaikan bahwa kesepakatan teknis yang telah dicapai oleh tim teknis JWG-OBP Indonesia secara umum sangat menguntungkan dan positif bagi pihak Indonesia, mengingat hasil dari kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan convention dan agreement.


Untuk merealisasikan hasil kesepakatan yang dicapai, Bambang mengatakan diperlukan adanya dukungan anggaran bagi tim teknis dalam melaksanakan kegiatan joint survei lapangan untuk mendukung pelaksanaan survei segmen OBP tersebut. 


Bambang khawatir, jika terjadi kekurangan anggaran untuk kegiatan survei segmen OBP akan berdampak negatif pada proses penyelesaian OBP Sektor Timur. 


"Adanya kekurangan dukungan anggaran bagi tim teknis dalam proses kegiatan survei lapangan, akan berakibat terhambatnya proses penyelesaian OBP Sektor Timur secara umum dan akan adanya kemungkinan rencana penandatanganan MOU batal terlaksana," katanya.


Rapat tersebut juga dihadiri oleh Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Negara BNPP, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri, dan Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan.


Selain itu juga hadir Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Deputi Bidang Pengelolaan Informasi Geospasial dasar BIG, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendagri, Sekretaris Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Direktur Topografi TNI AD, Paban VI/Surta Sops TNI, serta Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.



(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA