Responsive image
Rabu, 2019-10-09 , 16:29:32 WIB

Ini Alasan Perundingan Batas Maritim Indonesia Dengan 10 Negara Belum Selesai


JAKARTA- Guru Besar Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo, menyarankan agar materi perundingan batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga sudah disiapkan sehingga tinggal diturunkan ke generasi penerus. Hal tersebut disampaikan karena perundingan batas maritim Indonesia dinilai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dinyatakan selesai.


Menurutnya, perundingan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena bukan hanya membahas masalah hukum laut saja, sehingga pihak Indonesia harus sangat bersabar. 


"Perundingan ini sangat teknis pembahasannya, perlu waktu yang cukup lama, dan kita harus sabar karena tidak hanya masalah hukum laut saja," ujarnya seperti dikutip dari antaranews.com, Selasa (8/10).


Sebagai mantan utusan khusus Presiden untuk perundingan batas maritim Indonesia-Malaysia, Eddy tentu sudah merasakan bagaimana rasanya melakukan perundingan untuk menetapkan batas maritim dengan negara tetangga. 


Berbeda dengan penetapan batas darat, menurut Eddy penetapan batas maritim memiliki kompleksitas tersendiri. Salah satunya karena status hukum Indonesia sebagai negara kepulauan sementara negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia merupakan negara kontinen.


"Perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga yang merupakan negara kontinen, seringkali menjadi isu perdebatan utama dalam mengaplikasikan berbagai metode penarikan garis batas. Sehingga seringkali menyebabkan perundingan berjalan dalam waktu yang lama," lanjutnya.


Sementara Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman, Agung Kuswandono, menyatakan bahwa batas maritim negara sangatlah penting. Karena batas maritim memiliki andil dari sisi ekonomi, pertahanan dan kedaulatan negara. 


Apalagi 76 persen wilayah Indonesia adalah laut, sehingga sangat layak jika semua pihak baik dari Pemerintah, Kementerian dan Lembaga terkait memperhatikan batas maritim negara ini. Agung menambahkan harus ada rencana yang matang agar tidak ada friksi dan masalah di lapangan karena belum bakunya perjanjian perbatasan antar negara khususnya batas maritim.


"Tidak hanya dari sisi keamanan, tapi juga lingkungan. Karena banyak kapal yang melakukan pencemaran lingkungan seperti membuang limbah dan minyak," katanya.


Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan 18 perjanjian batas maritim untuk laut wilayah maupun perairan. 13 dari 18 perjanjian tersebut dihasilkan pada masa sebelum disepakatinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.


Dari 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia, Indonesia baru meneken perjanjian bilateral terkait penerapan garis batas laut dengan negara Singapura. Namun, kedua negara belum secara tuntas menyelesaikan masalah perbatasan maritim atau laut kedua negara karena masih ada sebagian kecil wilayah perbatasan maritim yang belum diselesaikan oleh kedua negara.


(Humas BNPP dan Sumber Lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA