Responsive image
Kamis, 2019-11-14 , 09:24:34 WIB

Ini Empat Fokus Kemenkopolhukam dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional


SENTUL – Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan empat hal utama yang akan dibenahi untuk mendukung Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional.


Empat hal tersebut disampaikan pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda. Empat hal itu berdasarkan persoalan utama dalam bidang politik, hukum, dan keamanan yang sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo.


Kata Mahfud, yang pertama adalah persoalan penegakan hukum yang lemah.


“Pidato Presiden sudah jelas bagaimana arah kebijakannya, setidaknya ada empat hal yang minta ditangani dengan sebaik-baiknya yaitu persepsi penegakan hukum kita, karena persepsinya di bawah 50 persen sehingga harus diperbaiki,” ujar Mahfud MD di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).


Kemudian, masalah yang kedua adalah membangun perlindungan hak asasi manusia. Mahfud berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan menjamin penegakan hukum HAM di masa yang akan datang.


Sementara persoalan ketiga adalah pemberantasan korupsi. Kemenkopolhukam akan memperkuat lembaga penegak hukum.


Dan yang keempat adalah masalah redikalisasi. Menkopolhukam berjanji mengupayakan deradikalisasi untuk menghilangkan gerakan separatis.


Mahfud mengatakan, dari keempat permasalahan tersebut dapat dilihat ada dua permasalahan utama yang menghambat kelancaran ekonomi dan investasi. Ia pun meminta agar melibatkan Kepala Daerah dan Unsur Forkopimda dalam menyelesaikannya.


“Pertama masalah substansi aturan hukum dan kedua, lembaga penegak hukum,” sambungnya.


Menurut Mahfud, substansi aturan ini kerap menjadi masalah karena dapat menghambat misalnya investasi. Dikatakan, banyak hukum atau aturan perundang-undang yang bertentangan satu sama lain dan juga saling tumpang tindih. 


“Omnibus Law ini menyelesaikan masalah hukum dalam satu praktik,” tambahnya.


Sementara terkait lembaga penegak hukum, Mahfud mengatakan masih adanya perilaku koruptif di lingkungan aparat penegak hukum. Akibatnya, laju pemerintahan menjadi terhambat.


Laju pemerintahan tersebut juga terhambat oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak bekerja secara profesional dan korup.


Selain itu, kata Menko Polhukam, banyak juga putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi. Hal ini disebabkan karena perilaku korupsi.


Meski memakan waktu, Mahfud ingin kedepannya perilaku koruptif aparat hukum dapat dihilangkan.


“Saya ingin supaya perilaku koruptif di lingkungan aparat penegak hukum hilang, supaya laju pemerintahan terus berkembang. Sehingga hukum itu tidak tegak, terkesan orang kalau punya masalah hukum takut, misalkan benar jadi salah. Ini tidak sebentar memang, tetapi kalau punya tekad bisa,” pungkasnya.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA