Responsive image
Rabu, 2019-05-15 , 08:02:56 WIB

Ini Syarat dan Kelebihan Perdagangan Wilayah Perbatasan


JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. PP tersebut adalah tindak lanjut dari ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi Perdagangan Perbatasan ini diteken Jokowi pada 6 Mei 2019.

Pada PP ini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

Bunyi Pasal 2 ayat (2) PP seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu (15/5/2019) adalah Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut.

Syarat dokumen bagi Warga Negara Indonesia (WNI) melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ada dua. 

Pertama yaitu memiliki dokumen imigrasi ‘Pelintas Batas’ yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan, dan kedua dokumen pabean ‘Pelintas Batas’ yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.

Bagi penduduk negara tetangga yang ingin melakukan transaksi pembelian barang di wilayah Indonesia wajib memiliki identitas ‘Pelintas Batas’ yang dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan, ditulis pada Pasal 5 ayat (1).

Penetapan tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis barang yang dapat ditransaksikan adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai maksimal transaksi pembelian ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perdagangan lintas batas ini memiliki keuntungan, yaitu diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, pengecualian dari pengenaan bea keluar, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor, dan pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ternyata nilai barang yang dibeli melebihi ketentuan, maka barang yang melebihi nilai tersebut akan diekspor kembali ke negara asal.

Pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam PP ini berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan pejabat bea dan cukai di Pos Lintas Batas.

Selain itu, Pos Lintas Batas Negara juga harus dilengkapi dengan pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan.


(Humas BNPP dan Sumber lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

SIMTAS
LAPOR
LPSE
MATERI