Responsive image
Senin, 2019-02-18 , 06:49:40 WIB

Mendagri Tak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tidak pernah membuat larangan mengenai rapat aparatur di hotel.

Di Kemendagri sendiri maupun BNPP, hingga kini masih menggunakan hotel untuk ruang rapat, terutama rapat yang melibatkan banyak peserta, selain juga karena keterbatasan ruang rapat maka pelaksanaannya dapat dilakukan di hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah.

Tjahjo menegaskan bahwa berita mengenai kehendak atau keinginan dirinya melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Secara kelembagaan, Informasi tersebut sangat merugikan karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.

Dalam arahan Tjahjo kepada staf internal agar susun Standard Operating Procedure (SOP) khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

Aparat Pemerintah Daerah (Pemda) yang datang ke Jakarta yang hendak berkonsultasi ke Pemerintah Pusat dipersilahkan menginap di hotel tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap dilaksanakan di Kantor. Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) arahan menyusun SOP.  

“Hal ini semata-mata untuk mencegah staf Kementerian terhindar dari hal tersebut yang dapat bermasalah hukum” pungkas Tjahjo.

(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA