Responsive image
Selasa, 2019-03-19 , 05:59:36 WIB

Menkopolhukam Resmikan Pencanangan Gerbangdutas di Morotai

MOROTAI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Jenderal TNI (Purn) DR.Wiranto,SH didampingi Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro meresmikan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2019 di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Senin (18/3/2019).

Sebagai kawasan terdepan di wilayah timur permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan Kabupaten Pulau Morotai antara lain, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, kurangnya sarana prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih dan telekomunikasi. Rawan terhadap illegal trading dan transnasional crime, kurangnya sara transportasi dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

“Pelaksanaan Gerbangdutas dimaksud adalah menyeleraskan dan mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kawasan perbatasan Negara. Apresiasi bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, terhadap langkah percepatan pembangunan perbatasan. Dalam 4 Tahun terakhir (2015-2018) wajah perbatasan NKRI telah mengalami perubahan signifikan, secara bertahap dan berkelanjutan menuju “beranda depan negara.” jelas Menkopolhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dalam sambutannya.

Kegiatan Gerbangdutas, lanjut Wiranto sangat penting untuk memperlancar anatomi tubuh Negara dari pusat sampai daerah. Sebagaimana agenda prioritas nasional Nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.  Ia menjelaskan saat ini Indonesia menghadapi banyak ancaman yang lebih beragam, lebih tidak terlihat tetapi sangat fatal. Salah satunya serangan narkoba terjadi luar biasa di Indonesia.

”Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Menjadi Tanggung Jawab Kita Semua, Untuk Itu Pemerintah Mendorong Peningkatan Peran Aktif Seluruh Stakeholder Dalam Membangun Kawasan Perbatasan Negara, Khususnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Negara.” Ia menyebutkan, alasan utama adalah kurangnya infrastruktur pendukung.

Untuk itu, di jaman pemerintahan Presiden Jokowi-JK menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan laut dan udara di perbatasan yang dilakukan secara bertahap. Untuk itu dibangun Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI untuk mensinergikan tujuan tersebut. Berbagai kegiatan telah dan sedang dilakukan agar pembangunan wilayah perbatasan tidak sekedar rencana tapi dapat terlihat hasilnya di lapangan.

“Allhamdulillah buktinya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ucap Wiranto. Lanjutnya, pengelolaan perbatasan Negara pada alokasi APBN 2019 sebesar 776,69 Miliyar untuk Kabupaten Pulau Morotai oleh kementrian dan lembaga seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Anggaran ini diarahkan untuk kebutuhan infastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan.

Lebih lanjut Wiranto mengatakan, Gerbangdutas pertama kali dicangangkan tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku, 2016 di NTT, 2017 Provinsi Kepulauan Riau dan 2018 di Kabupaten Merauke, Papua. Pencanangan ini dilakukan untuk mencapai keadilan yang merata dan menyeluruh melalui pembangunan semua sektor tersebar di seluruh wilayah dan pelosok tanah air, tidak hanya di wilayah tertentu. Sehingga keadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kesempatan tersebut mengajak masyarakat tidak terpengaruh isu hoax yang bisa memecah kesatuan NKRI. Pencanagan berlangsung di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai ditandai dengan pemukulan tifa dan pembukaan selubung program/kegiatan K/L TA.2019 yang dihadiri Pejabat Organisasi Perangkat Daerah pengelola perbatasan di 13 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota, Forkopimda Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai dan kepala camat, lurah serta tokoh masyarakat yang ada di Morotai.

Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis daftar program/kegiatan kepada Bupati/Walikota kawasan perbatasan Provinsi Maluku Utara, penandatanganan prasasti hasil pelaksanaan kegiatan K/LTA 2019 di Kabupaten Pulau Morotai. Sekaligus dirangkaikan dengan peresmian kegiatan Kementrian/LPNK TA.2018 yang ada di Kabupaten Pulau Morotai secara simbolis.

 

(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA