Responsive image
Jumat, 2019-05-10 , 14:47:48 WIB

Musrenbangnas Jokowi Minta Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dalam amanatnya, Jokowi mengajak kepala daerah untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia 2045. Terutama menjadikan Indonesia ekonomi keempat terbesar di dunia.

Untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, sambung Jokowi, perlu kerja keras di luar kinerja yang biasa dilakukan. Sebab tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 masih banyak, seperti masalah infrastruktur, reformasi birokrasi hingga kualitas SDM.

Dalam menghadapi tantangan infrastruktur, Jokowi menjelaskan, negara harus dapat mewujudkan pemerataan. Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada gubernur, bupati, walikota untuk menyambungkan beberapa infrastruktur yang telah dibangun, baik jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing. Termasuk menyambungkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di kawasan perbatasan dengan kota dan pusat ekonomi

"Semua daerah harus menyambungkan titik-titik kawasan industri, kawasan wisata, sentra industri kecil, pusat produksi pertanian dan perkebunan," ujar Jokowi.

Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Sosial di Perbatasan

Pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pemenuhan infrastruktur dasar dan sosial ini menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Dalam empat tahun terakhir BNPP melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait telah membangun sejumlah infrastruktur dasar dan sosial di kawasan perbatasan. Seperti pembangunan jalan di perbatasan yang kini telah mencapai 2.852,9 km dari total 3.194,5 km. Pembangunan jalan perbatasan ini terbagi di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. 

Untuk jalan perbatasan Kalimantan dari total panjang 1.920,1 km, telah terbangun 1.767,3 km, sementara untuk jalan perbatsaan di NTT dari total panjang 176,2 km, terbangun 176,2 km. Terakhir, jalan perbatasan di Papua dari total panjang 1.098,2 km, terbangun 908,7 km.Sisa pembangunan jalan di Kalimantan yakni 152,8 km dan 24,8 km di Papua ditangani pada 2019. Pembangunan jalan ini untuk mengintegrasikan kawasan perbatasan dengan kota dan pusat-pusat ekonomi. 

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dasar turut menjadi perhatian. Pertengahan tahun 2018, telah dibangun sekolah dasar (SD) di 32 Kecamatan Lokasi prioritas (Lokpri), pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SLTA/SMK) di 30 Lokpri, dan pembangunan tiga unit Sekolah Garis Depan (SGD) di tiga Kecamatan Lokri yakni Ketungau Tengah, Sota, dan Malaka Tengah. Untuk kebutuhan sosial dasar lain yaitu infrastruktur kesehatan, BNPP bersama K/L terkait telah membangun 49 Rumah Sakit di sejumlah Lokpri serta membangun 224 Puskesmas di 187 Lokpri.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA