Responsive image
Kamis, 2020-01-16 , 20:18:54 WIB

Patroli di Natuna Akan Ditingkatkan


NATUNA- Ketegangan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI dekat perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah berakhir. Meski suasana telah mendingin, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli di perairan Natuna.


Demikian disampaikan oleh Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukun dan Keamanan (Menkopolhukam), Moh. Mahfud MD. Dikatakan Menko Mahfud, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan kedaulatan tidak ada tawar menawar.


"Ini saya berkunjung ke sini untuk menindak lanjuti pertama, instruksi Presiden pada tahun 2016, kemudian kunjungan Presiden minggu yang lalu yang pada intinya itu Presiden mengatakan bahwa kedaulatan tidak ada tawar menawar, tetapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan tetapi menjaga hak kedaulatan atas laut, jadi beda ini bukan perang. Oleh sebab itu, instruksi Presiden pertama supaya volume patroli ditingkatkan," ujar Menko Mahfud seperti dikutip dari polkam.go.id, Rabu (15/1/2020).


Menko Mahfud mengatakan akan melakukan koordinasi lintas kementrian dan lembaga, serta hubungan pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ini.


"Oleh sebab itu yang hadir di sini ada dari Bappenas dan ada beberapa dari instansi yang nantinya yang akan melaksanakan instruksi Presiden yang kedua, bukan hanya melakukan volume patroli tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya laut kita," sambungnya.


Menko Mahfud menyampaikan, nelayan-nelayan yang ada di Natuna tidak perlu khawatir dengan rencana Pemerintah untuk mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura, karena nelayan lokal masih akan tetap menjadi prioritas. 


"Jangan salah paham seakan-akan kita mau mengedrop nelayan dari luar Natuna ke sini kemudian nelayan-nelayan Natuna nya tidak diperhatikan, justru prioritas diberikan kepada nelayan-nelayan setempat nanti akan dikoordinasikan dengan pak Gubenur, pak Bupati dan pak Walikota di sini. Dengan pertemuan ini mungkin secara agak lebih teknis nanti bapak Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan secara lebih detail lagi bersama Pemda setempat," pungkasnya.


(Humas BNPP dan Sumber Lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA