Responsive image
Kamis, 2019-11-28 , 16:42:41 WIB

Pembangunan Daerah Perbatasan Dinilai Perlu Payung Hukum


JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai pembangunan daerah perbatasan memerlukan payung hukum yang kuat agar perbatasan Indonesia betul-betul dapat menjadi beranda depan negara yang berdaya saing.


Menurutnya, tanpa payung hukum yang kuat permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah perbatasan tidak dapat dieksekusi dengan baik.


"Pak Jokowi dengan visinya menjadikan daerah perbatasan itu beranda, bukan halaman belakang, buat saya ini sudah bagus sekali. Tinggal yang harus dikejar adalah payung hukumnya, tanpa payung hukum, kewenangan akan sulit dieksekusi," ujar Mardani dalam dialog kenegaraan 'Kompleksitas Daerah Perbatasan Beranda Indonesia?' di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/11/2019).


Mardani mengatakan baik DPR, DPD dan pihak Pemerintah dapat bersama-sama mengajukan sebuah kerangka baru pendekatan pembangunan daerah perbatasan. Baik dari kerangka hukum, unit organisasi dan lokalitas tiap daerah.


Pembahasan pendekatan pembangunan daerah perbatasan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Mengingat daerah perbatasan satu dan yang lain mempunyai potensi yang berbeda-beda.


"Papua berbeda dengan NTT, Nunukan beda sama Pontianak, atau Kalimantan Barat ada bedanya. Masing-masing itu mestinya tetap juga dijaga dan buat saya ujung akhirnya adalah tetap kedaulatan rakyat terjaga, di saat yang sama kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan meningkat," pungkasnya.


(Humas BNPP)


VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA