Responsive image
Kamis, 2019-11-07 , 11:53:52 WIB

Pemerintah Susun Regulasi Perdagangan Ekspor Impor di Tujuh Kawasan PLBN


JAKARTA- Pemerintah tengah menyusun regulasi perdagangan ekspor dan impor untuk tujuh kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).


Demikian disampaikan Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Kementerian Perdagangan, Marolop Nainggolan, dalam acara diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema "Sinkronisasi Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Lintas Batas".


"Perlu adanya perhatian khusus terhadap penentuan batasan ekspor perbatasan. Tidak hanya fokus dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, tetapi juga perbatasan Indonesia-Filipina, dan Indonesia-Timor Leste," ujarnya seperti dikutip dari kemendag.go.id, Kamis (7/11/2019).


Koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga perlu dilakukan untuk menyinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan program nasional. Dengan sinergi yang baik, maka peraturan yang dihasilkan dapat mendukung program nasional.


Marolop menambahkan, pelatihan sumber daya manusia dan pelatihan bagi Badan Usaha Milik Desa di daerah perbatasan dan sekitarnya, khususnya yang terkait dengan kewirausahaan juga diperlukan.


"Penciptaan entitas bisnis yang menguntungkan bagi pelaku usaha di daerah perbatasan juga penting untuk memacu tumbuhnya industri di daerah perbatasan," pungkasnya.


Diketahui tujuh PLBN yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yaitu Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat; Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta Skouw di Provinsi Papua.


(Humas BNPP dan Sumber Lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA