Responsive image
Selasa, 2019-02-26 , 09:16:06 WIB

Pemerintah Tidak Setuju Penghayat Kepercayaan Tertulis di Kolom Agama KTP

Jakarta - Kepala Badan Nasional Pengelola (BNPP) Perbatasan Tjahjo Kumolo dalam kapasitasnya sebagai Mendagri (Menteri Dalam Negeri) tidak membenarkan isu yang beredar bahwa Penghayat Kepercayaan tertulis dalam kolom agama di KTP.

 

Lewat pernyataan Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh mengklarifikasi hal tersebut tidak benar bahwa pencantuman kolom kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan di KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) bakal menghilangkan agama yang sudah diakui oleh negara.

 

Hal ini sekaligus mengklarifikasi isu miring bahwa dengan mengakui penghayat kepercayaan di KTP-el, berarti pemerintah mengacak-acak tatanan berketuhanan di Indonesia. Terlebih lagi pemerintah dituding “berbau” PKI sehingga tidak akan mengakui lagi agama di Indonesia.

 

Zudan menyatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi dan benar adanya negara mengakui keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. 

 

Pengakuan negara terhadap Penghayat bukanlah pertama kali. "Penghayat Kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2)," kata Zudan. 

 

Selain itu, Penghayat Kepercayaan juga telah diakui dalam Undang-Undang Adminduk yaitu UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013. 

 

"Pasal 61 dan Pasal 64 secara tegas menyatakan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, elemen datanya tidak dicantumkan dalam kolom KTP-el atau KK, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan," lugas Zudan.

 

Kepastian Pasal 61 dan Pasal 64 ini kemudian dianulir atau dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Permendagri No. 118 Tahun 2017 Tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

 

Pada putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon dari Penghayat Kepercayaan terkait pencantuman kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan, termasuk KTP-el dan KK. 

 

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan MK dengan menerapkan kebijakan pencantuman kolom kepercayaan di KTP-el dan KK, karena putusan MK adalah final dan mengikat.

 

(Humas BNPP)

 

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA