Responsive image
Kamis, 2019-07-11 , 10:31:24 WIB

Pemkab Meranti Tak Lelah Perjuangkan Penanggulangan Abrasi


KEPULAUAN MERANTI - Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sekitar 81 ribu Km pantai. Beberapa persen di antaranya kini rusak parah dan berdampak terhadap ancaman abrasi.  Salah satunya terdapat di Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Puluhan kilometer daratan pulau tersebut kini amblas dan tenggelam dikikis atas besarnya ombak pesisir Selat Melaka.

Dari data yang dimiliki oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Pulau Rangsang telah ditetapkan sebagai salah satu pulau dari 111 total pulau kecil terluar oleh pemerintah pusat. Penetapan keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 lalu.

Dilansir dari Kompas.com, khusus di Pulau Rangsang saja seluas 73,47 Km daratan yang telah tenggelam. Sementara laju abrasi (pengikisan) tidak kurang dari 13,18 hektare pertahun. Bencana itu tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang saja, abrasi juga mengancam beberapa pulau lain di Meranti, tepatnya di Pulau Merbau, Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi (10/7/2019).

Parahnya jika ditotalkan jumlah luas daratan yang tergerus abrasi di Kepulauan Meranti tidak kurang dari 106,87 Km. Data itu hasil pendataan yang dilakukan oleh Bidang Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kepulauan Meranti belum lama ini. 

Walaupun demikian hingga saat ini dampak dari abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum bisa teratasi secara maksimal. 

Berbagai upaya dan langkah dalam meminimalisir bencana tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Mulai dari penanaman jutaan batang mangrove, membuat turap dari batang nibung, hingga membangun batu bronjong (pemecah ombak) telah dilakukan. Dengan besarnya dampak abrasi, dan minimnya kemampuan anggaran, tampaknya upaya tersebut masih terlihat sia-sia.

Hasil dari bencana tersebut timbulah dampak sosial budaya yang hilangnya fasilitas sosial. Sementara untuk dampak ekonomi, rusaknya kebun dan sirnanya lahan dan permukiman masyarakat.

Selain itu menurut kajian Pemda Meranti abrasi juga berdampak atas berkurangnya panjang garis pantai, dan intrusi air laut hingga rusaknya ekosistem magrove.

Walaupun demikian Pemda Meranti dinilai pantang menyerah dalam mempertahankan pulau pulau terkait. Sejak Meranti mekar menjadi sebuah kabupaten bungsu di Provinsi Riau, mereka terus lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi hal tersebut.

"Setiap tahun kami tak pakai muak berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi abrasi di Meranti. Usulan pun tiap tahun kami masukkan ke pemerintah pusat. Pasalnya jika berharap ke APBD tidak bisa mengcover. Kemampuan kita kecil," ungkap Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Efialdi, Selasa (9/7/2019) siang.

"Dari naskah yang kami susun saat melibatkan berbagai pihak, dalam penanggulangan abrasi di Meranti dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp3,6 triliun dengan sistem Hybrid Engineering untuk mitigasi abrasi seluruh pesisir pantai di Meranti," ungkap Efialdi.

Namun untuk 2019 ini menurutnya penanggulangan abrasi di Meranti tampaknya mulai ditanggapi oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dalam percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di Wilayah Provinsi Riau. Terkhusus di untuk Pulau Rangsang.

Tim dari Kementerian koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam telah mengunjungi Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti.  Tim dari Pemerintah pusat tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI, Yasid Sulistya.

Rombongan melakukan perjalanan dinas ke pulau terluar tepatnya di Kecamatan Rangsang (Pulau Rangsang). Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi abrasi, untuk mencari solusi penyelesaian di Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Kementrian terkait.

Wakil Bupati H Said Hasyim berharap dukungan dari pemerintahan pusat terutama Kemenko Polhukam untuk membangun Pulau Terluar di Meranti agar dapat keluar dari kondisi Desa tertinggal dan ancaman abrasi.

Dulunya Kecamatan Rangsang merupakan daerah yang makmur, karena menjadi salah satu pusat perdagangan, saking majunya banyak dihuni oleh berbagai pendatang dari berbagai daerah di nusantara yang hidup rukun dan damai.

Namun kini kehidupan masyarakat cukup memprihatinkan meski berada di daerah perbatasan namun kondisi masyarakat jauh tertinggal dibanding negara tetangga Singapura dan Malaysia. 

"Potensi sumber daya alam sangat besar namun kehidupan masyarakat masih miskin, untuk itu perlu pembenahan wilayah tata ruang. Terlebih dampak abrasi," ujar Said.

Menurut Said kondisi masyarakat yang miskin juga akan berpengaruh pada pertahanan negara. 

"Yang terpenting bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sebab kalau masyarakat miskin maka akan berdampak pada pertahanan negara," lanjut Said.

Setelah mendengarkan semua usulan dari Said, Yasid Sulistya melalui Anggota Tim Kemenko Polhukam Kolonel Sugeng mengatakan pihaknya akan berupaya membantu membangun pulau terluar di Meranti yang menjadi beranda terdepan NKRI.

"Ya kita akan berupaya membantu menuntaskan berbagai masalah yang terjadi, sesuai dengan tugasnya Kemenko Polhukam yang membawahi 19 Kementerian akan berkoordinasi dengan Kementrian terkait agar program yang ada dapat dilaksanakan di Meranti," ujar Sugeng.

Setelah kunjungan itu berlangsung, seperti dikutip dari sejumlah media online nasional, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi di kantornya.  Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan kawasan pesisir di pulau-pulau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Provinsi Riau.

Dalam pembahasan tersebut tema utama yang disinggung terkait abrasi yang terjadi di sejumlah pulau di kawasan Provinsi Riau, terutama di Pulau Rangsang.

Keputusan rakor, lanjut Luhut adalah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian. Tim yang menyertakan kalangan akademisi ini diharapkan dapat memberikan laporan lengkap serta solusi dari masalah abrasi dengan melakukan studi secara komprehensif bersama IPB dan beberapa universitas lain. Setelah tim selesai melakukan kajian, barulah ditentukan langkah selanjutnya untuk mengatasi persoalan tersebut. 

"Ya tergantung studinya nanti. Studi dilakukan komprehensif, kita tanggal 15 Juli 2019 ketemu lagi untuk dengar laporan mereka. Baru nanti kita buat program nya apa," tandas Luhut.


(Humas BNPP dan Sumber lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
MATERI
ARORA
Rakordal