JAKARTA- Dengan akan berakhirnya RPJMN tahun 2015-2019 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2015-2019 serta agenda Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan perbatasan negara dari Kementerian/Lembaga anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membutuhkan refocusing atau pencermatan kembali. 

Hal tersebut disampaikan Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat internal di lingkungan BNPP pada Jumat (11/10).

Tjahjo mengatakan refocusing perlu dilaksanakan agar target pembangunan perbatasan yang sudah ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan.

"Kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan dari Kementerian/Lembaga dibutuhkan refocusing atau pencermatan kembali agar target-target pembangunan perbatasan yang belum terlaksana, dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan dalam target yang telah ditetapkan, maupun kegiatan baru, harus mampu menjawab pemenuhan kebutuhan kritis, ditingkat wilayah dan masyarakat perbatasan khususnya," ujarnya.

Di bawah koordinasi BNPP, Kementerian/Lembaga telah merubah wajah perbatasan negara yang semula terisolir, terbelakang, terpinggirkan dan kurang sentuhan pembangunan, saat ini telah terjadi perubahan secara bertahap serta berkelanjutan.

Kementerian/Lembaga anggota BNPP telah menunjukkan negara hadir diperbatasan melalui pemenuhan sarana prasarana dan layanan sosial dasar dan perekonomian berbasis sektor dan produk unggulan, pembangunan sarana prasarana konektivitas wilayah baik di bidang infrastruktur,transportasi, ketenaga listirikan dan komunikasi, serta pembangunan sarana prasarana strategis terkait pengelolaan dan pengamanan batas wilayah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, serta Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

(Humas BNPP)