Responsive image
Jumat, 2019-06-21 , 18:45:13 WIB

PP 40 Tahun 2019 Diharapkan Menjadi Harapan Baru Warga Indonesia Di Luar Negeri


JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) 40 Tahun 2019 adalah salah satu Inovasi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) yang disambut baik oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Zudan Arif Fakrulloh mengatakan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) diperluas hingga menjangkau WNI di luar negeri.

"Ada PP baru Nomor 40 Tahun 2019 terkait pekerjaan kita. Kalau dulu dibatasi di dalam negeri. WNI kita di luar negeri dulu tidak tertangani, maka PP ini memberikan ruang gerak bagi kita untuk menjangkaunya," ujar Zudan saat memberikan arahan di acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Adminduk se-Jawa Barat, Hotel Grand Mercure, Rabu (19/6).

Zudan menjelaskan sangat mengapresiasi PP baru tersebut. PP itu memberikan ruang gerak  untuk melaksanakan layanan Adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri. Bagi Zudan, PP tersebut sesuai dengan semangat Dukcapil untuk memberi manfaat pada semua WNI di manapun berada.

"Yang di Australia ada layanan Dukcapil Kedutaan RI. Jadi jangan dilarang nanti, kalau semua Kadis (Kepala Dinas) Dukcapil Jabar supervisi ke Arab Saudi mengecek layanan Dukcapil di sana," ujar Zudan yang langsung disambut tepuk tangan audiens.

WNI di luar negeri yang belum memiliki NIK dapat memiliki tanda identitas serupa. Pemerintah dapat menerbitkan Nomor Induk Tunggal (NIT) bagi mereka.

Hal ini merupakan angin segar bagi warga Indonesia yang berada di wilayah perbatasan. Warga yang tinggal di daerah perbatasan atau memilih bekerja di Negara tetangga hingga saat ini masih kesulitan mengurus surat identitas kependudukan karena jauh serta besarnya ongkos transportasi ke kota kecamatan dan kabupaten membuat sebagian warga belum bisa mengurus dokumen kependudukan.

Kondisi seperti itu tentu saja menyulitkan warga memiliki surat identitas untuk membangun dan lebih berkembang sebagai warga negara Indonesia. 

BNPP berharap PP 40 Tahun 2019 ini dapat membantu warga perbatasan Indonesia yang menyandang status Diaspora mendapatkan kejelasan hukum sebagai WNI.


(Humas BNPP dan Sumber lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA