Responsive image
Rabu, 2019-05-15 , 07:18:48 WIB

Presiden Joko Widodo Teken PP 34 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.

Keberadaan PP yang ditandatangani pada 6 Mei 2019 ini menjadi pendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Sebab dalam PP ini disebutkan, setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.

Namun demikian, perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut. Hal ini ditekankan pada  Pasal 2 ayat (2) PP 34/2019.

PP ini juga menjelaskan aturan perdagangan perbatasan. Seperti WNI yang dapat melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan wajib memiliki dokumen berupa, dokumen imigrasi pelintas batas yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan dan dokumen pabean pelintas batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.

Adapun penduduk negara tetangga yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan wajib memiliki identitas pelintas batas yang dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

“Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan,” jelas Pasal 5 ayat (1) PP 34/2019 seperti dikutip dari pemberitaan Setkab.go.id.

Untuk jenis barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian dalam rangka perdagangan perbatasan hanya barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam PP ini, pemasukan barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke dalam daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas. 

Demikian juga, pengeluaran barang yang diperoleh dari transaksi pembelian barang di dalam daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan ke luar daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas.

"Setiap warga negara Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang dalam rangka perdagangan perbatasan di luar daerah pabean yang masuk kembali ke dalam daerah pabean wajib menunjukkan dokumen imigrasi pelintas batas dan dokumen pabean pelintas batas di Pos Lintas Batas," bunyi Pasal 9 PP ini.

Setiap WNI yang melakukan transaksi pembelian barang di luar daerah pabean dalam rangka perdagangan perbatasan, menurut PP ini, wajib memberitahukan barang yang dibawa ke dalam daerah pabean kepada pejabat bea dan cukai di Pos Lintas Batas.

Pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud, jelas PP ini, berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan pejabat bea dan cukai di Pos Lintas Batas.

Dijelaskan pula Pos Lintas Batas wajib memiliki pelayanan dan pengawasan fasilitas kepabeanan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan.

"Pemasukan dan/atau pengeluaran Barang ke dalam daerah pabean dan/atau ke luar daerah pabean melalui Pos Lintas Batas dalam rangka perdagangan perbatasan dikecualikan dari pemenuhan dokumen ekspor atau impor yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan," bunyi Pasal 12 PP ini.

Diterbitkannya PP tersebut merupakan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.


(Humas BNPP dan Sumber Lain)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
MATERI
ARORA
Rakordal