Responsive image
Rabu, 2020-02-19 , 16:29:41 WIB

Presiden Jokowi Ingin Dana Desa Dikirim Secepatnya


SEMARANG- Presiden Joko Widodo ingin dana Desa yang jumlahnya mencapai 72 triliun rupiah harus secepatnya diterima oleh desa.  Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, saat memberi sambutan di acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 yang digelar di Holy Stadium, Komplek Grand Marina, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/2020).


"Nah, Bapak Presiden ingin agar dana itu tepat sasaran. Betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri. Dan bisa menggeliatkan  pembanguan dan perekonomian desa. Sehingga masyarakatnya bergerak dan tak berbondong-bondong lari ke kota lagi," kata Menteri Tito.


Pemerintah memutuskan mekanisme pencairannya kini langsung ke desa melalui rekening desa. Mekanisme pencairan dana desa ini dirubah agar tidak ada lagi hambatan birokrasi. Menteri Tito mengatakan kini intinya Pemerintah harus mengawal dana desa yang disalurkan agar dipakai tepat sasaran untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Sehingga  kemudian dana desa  ini bisa berputar., masyarakat juga akhirnya dapat menikmati manfaat dari dana desa ini. 


"Artinya ini memerlukan pengawasan. Saya sampaikan  ke Bapak Presiden, ini jumlahnya 74 ribu desa lebih. Membagikan 74 ribu lebih desa mudah, tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan, nyampe semua. Nah ini gimana untuk mengawasi ini agar tepat sasaran," jelas Mendagri.


Menteri Tito pun menyampaikan ke Presiden Jokowi bahwa sekali-sekali Pemerintah perlu mengumpulkan para kepala desa. Namun melihat kerepotan untuk mengumpulkan para kepala desa yang datang dari Sabang sampai Merauke dalam satu wilayah Menteri Tito menilai mekanisme sosialisasi ke kepala desa bisa dibuat per provinsi.


"Kita buat tim-tim. Tiga gelombang itu 33 provinsi kita sentuh semua. Gelombang pertama ada sembilan provinsi,  gelombang dua tujuh provinsi, gelombang ketiga 17 provinsi dalam waktu dua minggu," ujarnya.


Menteri Tito berharap semua pihak yang tergabung dalam tim tersebut dapat bergerak. Adapun tim yang dimaksud terdiri dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa  Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


"Kenapa ada tiga tim ini? Tim keuangan ini yang kasi uangnya ini, yang hitung-hitung uang, yang ngurusin uang ini untuk pembangunan apa itu adalah Pak Mendes. Mau dipakai selagi tidak melanggar hukum monggo kata beliau tadi. Nah untuk urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik perangkatnya juga bisa kompak ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati  dan Pak Gubernur itu dari Kemendagri.  Semua bergerak," pungkasnya.


(Humas BNPP)


VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA