Responsive image
Jumat, 2019-05-10 , 14:49:05 WIB

Presiden Jokowi Percepat Layanan Perizinan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan. Seperti pada sektor pelayanan publik dalam penyederhanaan perizinan. 

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019). 

Jokowi mengatakan penyederhanaan perizinan sangat berperan untuk menarik para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Dengan izin yang tidak berbelit-belit investor akan merasakan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, selama 20 tahun lebih, Indonesia tidak dapat menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena investasi dan perizinan yang berbelit, baik tingkat pusat maupun daerah. 

Banyak pengusaha datang, namun realisasi investasi yang ditawarkan tidak bisa terwujud lantaran izin yang berbelit. Contohnya, izin pembangkit listrik tenaga uap, angin hingga panas bumi harus menempuh 259 izin. Hal ini membuat niat investor menanamkan modal menjadi luntur. 

"Sudah dipotong menjadi 58 izin, namun jumlah ini masih terlalu banyak, maksimal lima izin (investasi listrik)" jelasnya.

Tak hanya penyederhanaan perizinan, reformasi birokrasi harus dilaksanakan dalam sektor kelembagaan dan organisasi. 

Jokowi menilai tidak sedikit lembaga negara yang sudah tidak relevan tugas dan fungsinya dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penataan kelembagaan perlu dilakukan. 

"Dengan organisasi yang sederhana, instansi dapat berlari dengan cepat juga fleksibel dalam memutuskan sebuah kebijakan," tegas Jokowi.


(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA