Responsive image
Selasa, 2019-12-17 , 11:59:51 WIB

Suhajar Diantoro Distribusikan DIPA Tahun 2020 di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP


JAKARTA- Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro telah mendistribusikan petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Eselon II di Sekretariat Tetap (Settap) BNPP, pada Senin (17/12/2019).


Dalam arahannya, Suhajar menyampaikan DIPA Tahun 2020 tersebut harus digunakan seperti yang sudah diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP, Tito Karnavian.


"Saya pikir semuanya sudah mendengar arahan dari bapak Menteri Dalam Negeri, tinggal melaksanakan. Jadi yang bisa dilaksanakan sekarang yang pertama adalah melihat anggaran ini kemudian melihat peta kegiatan yang telah kita buat. Membaca RPJM dan membaca Renduk, membagi Renduk menjadi lima bagian, dengan anggaran yang ada apa yang mau dibuat," kata Suhajar di Kantor BNPP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 


Suhajar menambahkan bahwa Eselon II di Settap BNPP harus membuat perencanaan dan menyelesaikan anggaran sesuai dengan Renduk, Renaksi, Renstra, dan Rencana Kerja.


"Kalau ada anggaran prioritas tapi duitnya gak cukup segera lapor nanti apa yang bisa direvisi segala macam nanti kita sesuaikan. Jadi jangan membuat perencanaan, menyelesaikan anggaran tapi tak berbasis Renduk, Renaksi, Renstra, dan Rencana Kerja. Semuanya harus berbasis Rencana Kerja, Rencana Kerja harus berbasis Renaksi. Apa yang mau dicapai Renaksi kita tahun 2020? Maka Renja kita adalah mendukung pencapaian Renaksi," sambung Suhajar.


Tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan anggaran, menetapkan kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan evaluasi dan pengawasan.


Untuk itu Suhajar meminta kepada Eselon II di Settap BNPP untuk menguraikan Rencana Induk BNPP menjadi Rencana Aksi lima tahun periode 2020-2024. Dimana pelaksana eksekusi Rencana Induk itu adalah Kementerian anggota BNPP. 


"Jadi Rencana Induk BNPP diurai menjadi Rencana Aksi lima tahun periode 2020-2024. Yang melaksanakan eksekusi Renduk adalah Menteri terkait sesuai dengan bidangnya tugas kita adalah sesuai dengan empat tadi. Jadi jangan lupa merencanakan Renaksi Tahun 2021 dan 2022 masukkan anggarannya termasuk mengkoordinir, sampai mendampingi pelaksanaan di lapangan dan melakukan evaluasi," kata Suhajar.


Selain itu Suhajar mengingatkan kelemahan dalam menyiapkan perencanaan Rencana Aksi di tahun berikutnya adalah data berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri), sehingga diharapkan agar para Asdep di Satuan Kerja BNPP untuk merancang kunjungan lapangan ke Lokpri.


"Maka semua Asdep harus merancang turun ke Lokpri, Pak Menteri sudah mengatakan bentuk tim kecil untuk pergi kemana-mana (Lokpri)," pungkasnya.


DIPA Tahun 2020 BNPP berjumlah Rp.245,697 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Barang Rp.200,219 miliar, Belanja Pegawai Rp.31,782 miliar, dan Belanja Modal Rp.13,696 miliar.


Adapun Eselon II yang menerima petikan DIPA Tahun 2020 adalah Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Biro Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat; Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat; Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut; Asisten Deputi Infrastruktur Fisik; Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra; serta Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.




(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA