Responsive image
Senin, 2020-03-30 , 15:25:53 WIB

WFH Para ASN Diperpanjang Hingga 21 April 2020


JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.


Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau Work From Home para ASN diperpanjang.


"Perubahan sebagaimana dimaksud adalah perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," ujar Menteri Tjahjo Kumolo dikutip dari Surat Edaran Nomor 34 tahun 2020, Senin (30/3/2020).


Dalam surat tersebut Menteri Tjahjo juga menyampaikan para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/lembaga/Daerah agar melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN melalui Work From Home bagi ASN dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana pada Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Instansi Pemerintah berlokasi.


Selain itu memastikan ASN di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.


Hal lain yang disampaikan Menteri Tjahjo adalah untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN, para Pejabat Pembina Kepegawian diminta agar melakukan pembaharuan data ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif Covid-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 


Menteri Tjahjo yang merupakan mantan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menambahkan bahwa pentunjuk pelaksanaan pembaharuan data akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).



(Humas BNPP)

VIDEO BNPP
LOKASI KANTOR BNPP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA


(National Border Management Authority Republic of Indonesia)
Jl. Kebon Sirih No. 31


Jakarta Pusat - Indonesia
Telp: (021) 3142142

Fax: (021) 31924491

Website: www.bnpp.go.id

Email : info@bnpp.go.id

LAPOR
LPSE
ARORA