Menu
RSS
Senin, 04 Juli 2016 00:00

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Penting Dan Strategis (Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Di Raja Ampat Papua Barat, 2 Juni 2016)

Ditulis oleh 
Berikan rating
(0 votes)

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau besar dan kecil dengan garis pantai sekitar 80.290 km. Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut, dan perbatasan tersebut saling menunjang sama lain, dalam arti bukan mendikotomi perbatasan karena jaya di laut juga berarti jaya di darat.

 

Wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Republik Palau, PNG, Australia dan RDTL. 
Dengan kondisi inilah Indonesia memiliki posisi strategis, dan juga memiliki resiko menghadapi ancaman dan tantangan. Sehingga perlu keseriusan dalam menata dan mengelola wilayah perbatasan laut untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demi semakin tegaknya keutuhan wilayah NKRI. 
Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang dilaksanakan Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang merupakan bagian dari Eselon I Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Sekretariat Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Raja Ampat Provinsi Papua Barat (2 Juni 2016)  adalah kegiatan strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi, misi dan agenda kerja pemerinta periode 2014-2019 adalah membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan Geo-strategi dan Geo-ekonomi sebagai negara kepulauan, dalam arti kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” menjadi kerangka utama pembangunan nasional di segala bidang. 
Sosialisasi Raja Ampat juga menjelaskan bahwa optimalisasi peran Polri Papua Barat sangat diperlukan dalam memberantas transnasional crime di laut sebagaimana Negara mempunyai kepentingan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di Laut, dalam arti bahwa tingkat kerawanan di wilayah perbatasan pulau-pulau terluar (PPKT) di wilayah Perbatasan Papua dan Republik Kep. Palau dan Phillipina dapat dicegah. PPKT rentan terhadap kejahatan dikarenakan lokasinya terluar dan terpencil dan tentu saja jauh dari pusat kegiatan ekonomi sehingga perlu adanya perhatian khusus kepada kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini pendekatan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi adalah merupakan salah satu pintu masuk yang baik agar wawasan kemaritiman yang bermanfaat bagi kehidupan bernegara. 
(Humas BNPP)

dibaca 784 kali Terakhir dimodifikasi pada Jumat, 28 Oktober 2016 15:56
Info for bonus Review William Hill here.