Menu
RSS

Jalan Paralel Perbatasan Kalbar Ditargetkan Fungsional 2018

Entikong – Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi Moerwanto saat meninjau pembangunan jalan paralel di daerah perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (19/11) menyampaikan bahwa jalan pararel tersebut akan fungsional pada 2018. Saat melakukan peninjauan, Arie didampingi oleh Direktur Pembangunan Jalan Achmad Ghani Gazali, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rahman Arief, dan Kepala Balai Besar Jalan Nasional XI (BBPJN) Sugiyartanto beserta jajaran.

 

“Pada 2018 kita berusaha agar fungsional (jalan pararel daerah perbatasan di Kalbar-red) semuanya dalam artian bisa kita lewati sampai ke Kalimantan Timur,” kata Arie.

Proyek pembangunan jalan paralel yang digagas sejak 2014 tersebut, melingkupi pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalbar sepanjang 856 kilometer yang terbagi dalam 12 koridor ruas. Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), Sintang-Nanga Badau (43 kilometer). Kemudian Nanga Badau-Lanjak (46 kilometer), Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (158 kilometer).

Pembangunan jalan paralel yang diawali dengan pembukaan hutan (land clearing) ini, menurut Arie, pada 2016 dari 856 kilometer, rencana pembangunan jalan paralel perbatasan baru, 188,61 kilometer diantaranya masih berupa hutan atau belum land clearing. Ruas yang belum tembus tersebut adalah, Nanga Era-Bts Kaltim sepanjang 152 kilometer, Seluas-Entikong sepanjang 20.85 kilometer, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 kilometer, dan Temajuk-Aruk sepanjang 6,85 kilometer.

“Pada akhir 2017 kita akan kurangi (jalan yang belum tembus) menjadi 107,31 kilometer (sisa 20 persen) dan sisanya pada 2018 sudah tembus semuanya,” ujar Arie.

Arie menyampaikan meski jalannya sudah tembus, sebagian besar memang belum mendapat perkerasan aspal melainkan hanya berupa tanah atau agregat (material batu). Perkerasan aspal akan diprioritaskan pada area yang sudah ada pemukiman sementara penggunaan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatkan lalu lintas harian-nya (LHR).

Pada 2016, Bina Marga menargetkan kondisi jalan paralel perbatasan akan berupa aspal sepanjang 289,3 kilometer, agregat 93,66 kilometer, dan 278,2 kilometer. Sementara 2017, jalan dengan perkerasan aspal menjadi 306,9 kilometer, agregat 101,92 kilometer, dan Jalan Tanah 330,18 kilometer. Penambahan ruas jalan tanah pada 2017 dikarenakan dibukanya hutan menjadi bakal jalan baru.

Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Arie mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk mengurus izin kehutanan. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar pembanguan jalan paralel ini adalah memenuhi aspek keramahan lingkungan. “Kita masih optimis dengan pekerjaan kita, yang berkaitan dengan taman nasional dan hutan lainnya kita sudah membuat MoU (memorandum of understanding-red) dengan KLH,” ujar Arie.

Tahun  Anggaran 2016 pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Barat sebesar Rp 300 miliar dan sudah terserap 70 persen (tembus sepanjang 667,39 kilometer). Sementara untuk jalan akses perbatasan sebesar Rp 350 miliar. “Jadi akses (perbatasan) sangat penting sehingga kita jangan sampai kalah dengan negara tetangga. Harus kita akui jaringan jalan Malaysia sudah lebih bagus,” ucap Arie.

Target penyelesaian pembukaan lahan hutan ini masih terus disesuaikan dengan perizinan kehutanan. Selain itu Bina Marga dan KLH juga sembari membuat pedoman dan petunjuk teknis pembangunan jalan yang melintas taman nasional.

Selain status hutan, ada beberapa kendala lain dalam membangun jalan perbatasan ini, yaitu keterbatasan data sehubungan dengan lokasi pembangunan yang terpencil sehingga diperlukan survei dan pengukuran yang detail. Selanjutnya ketersediaan material yang bisa digunakan sebagai sub-grade pembangunan jalan.

“Tidak semua daerah memiliki material yang bagus, selain itu sulitnya mengangkut material aspal,” kata Arie. (ian)

Sumber : http://pu.go.id

Info for bonus Review William Hill here.