Menu
RSS
Selasa, 12 September 2017 09:45

Jaga Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Melalui Frekuensi Radio Utama

Ditulis oleh 
Berikan rating
(0 votes)

JPP, RIAU - Medio Agustus lalu, berlangsung kegiatan pertemuan koordinasi serta harmonisasi spektrum frekuensi radio di perbatasan Indonesia (INS) - Malaysia (MLA), khususnya di Dumai dan Pulau Rupat, Riau.

 

Acara yang digelar Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Ditjen SDPPI Kemkominfo), dikoordinir oleh Dr Ir Irawati Tjipto Priyanti selaku Kasubdit Harmonisasi Spekturm Frekuensi Radio, Kemkominfo juga mengundang Deputi V Kepala Staf Kepresidenan yang diwakili Theofransus Litaay selaku penanggung jawab pemantauan program prioritas nasional untuk bidang pengelolaan perbatasan, di mana pemantauan frekuensi radio menjadi salah satu kegiatan prioritas.

Pertemuan ini dilakukan untuk memantau perkembangan strong spillover, yaitu melimpahnya sinyal radio siaran FM MLA ke wilayah Indonesia dengan kuat medan (Dbm) yang cukup besar disertai dengan masifnya pendudukan kanal oleh radio siaran FM Malaysia.

Hasil pemantauan dari Pulau Rupat dimanfaatkan sebagai data dan bahan pembahasan dalam forum Joint Committee Communications (JCC) Indonesia-Malaysia.

Selama ini, Indonesia-Malaysia telah membentuk forum bilateral yang disebut Joint Committee Communications yang rutin bersidang setiap tahunnya untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan penggunaan spektrum frekuensi radio di kedua negara.

Prinsip penggunaan spektrum frekuensi radio di perbatasan negara sebagaimana diamanatkan Radio Regulation ITU, yaitu saling berkoordinasi dan secara umum pemanfaatan spektrum frekuensi radio tidak boleh saling mengganggu (harmful interference).

Khusus untuk topik radio siaran FM di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang telah cukup lama didiskusikan adalah adanya strong spillover, yaitu melimpahnya sinyal radio siaran FM MLA ke wilayah Indonesia dengan kuat medan (Dbm) yang cukup besar disertai dengan masifnya pendudukan kanal oleh radio siaran FM Malaysia.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan internasional sebagaimana diatur International Telecommunication Union (ITU) dan telah dikeluhkan berbagai pihak termasuk oleh Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim.

Kondisi seperti itu berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan dan terhambatnya pembangunan radio siaran FM di perbatasan serta potensi adanya informasi yang tidak seimbang di mana masyarakat wilayah perbatasan lebih banyak mendapatkan informasi tentang negara tetangga yang dikhawatirkan dapat mengikis semangat NKRI.

Siaran nasional Indonesia yang berisi penguatan nilai-nilai kebangsaan maupun siaran hiburan yang memperkuat kebudayaan nasional tidak dapat dinikmati oleh warga di perbatasan akibat dari masalah ini.

Sebagai langkah strategis penyelesaian permasalahan tersebut telah dibentuk suatu Special Task Force (STF) untuk FM broadcasting dan sampai saat ini telah terlaksana tiga kali pertemuan.

Di samping itu telah pula dilakukan joint measurement (pengukuran bersama) untuk wiiayah perbatasan kedua Negara secara bertahap (Sumatra dan Kalimantan) sejak tahun 2012, dan saat ini telah terkumpul data kondisi lapangan.

Berbagai upaya untuk mengajak pihak Malaysia mempelajari metode-metode maupun komparasi dengan negara lain telah dilakukan dan secara teknis dapat diketahui bahwa pengaturan RoM di atas dimungkinkan untuk dilakukan. Namun sampai saat ini perkembangannya belum terlalu kuat dari pihak Malaysia. (ksp/nbh).

 

Sumber :

 

https://jpp.go.id/nasional/perbatasan/310548-jaga-kedaulatan-indonesia-di-wilayah-perbatasan-melalui-frekuensi-radio

 

     

 

 

dibaca 136 kali
Info for bonus Review William Hill here.