Menu
RSS

Perpres 11/2017 Fokus di 125 Kecamatan Perbatasan Utama

Perpres 11/2017 Fokus di 125 Kecamatan Perbatasan

Palu, BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Ke-12 pulau kecil terluar itu adalah Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Sekateng, Pulau Marore, Pulau Merapit, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Batek dan Pulau Dana.

Demikian Boytenjuri dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara. Sosialisasi digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini (7/11).

Menurutnya, secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, saat ini memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar. Besaran jumlah tersebut mengalami penambahan puluhan PPKT dari sebelumnya.

"Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 19 PPKT dari sebelumnya 92 PPKT pada Perpres Nomor 78 Tahun 2005," terang Boytenjuri.

Disampaikan, lingkup pengaturan Perpres 11/2017 meliputi 7 poin utama. Pertama mengenai peran dan fungsi rencana tata ruang dan Kawasan Perbatasan Negara (KPN), kedua mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang KPN, ketiga mengenai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang KPN.

Keempat mengenai arahan pemanfaatan ruang KPK, kelima mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang KPN, keenam mengenai pengelolaan KPN dan terakhir mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang di KPN.

"Cakupan wilayah RTR KPN sebagaimana diatur Perpres Nomor 11 Tahun 2017 meliputi 125 Kecamatan di 18 Kabupaten/Kota," jelas Boytenjuri.

Rincian wilayah RTR KPN itu adalah 19 Kecamatan di Kab Kepulauan Talaud, 15 Kecamatan di Kab Kepulauan Sangihe, 10 Kecamatan di Kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 3 Kecamatan di Kota Bitung, 3 Kecamatan di Kab Minahasa Utara dan 6 Kecamatan di Kota Madano.

Selanjutnya 2 Kecamatan di Kab Minahasa, 7 Kecamatan di Kab Minahasa Selatan, 5 Kecamatan di Kab Bolaang Mongondow, 6 Kecamatan di Kab Bolaang Mongondow Utara, 11 Kecamatan di Kab Gorontalo Utara, 9 Kecamatan di Kab Buol, 9 Kecamatan di Kab Toli Toli, 8 Kecamatan di Kab Berau, 5 Kecamatan di Kab Bulungan.

"4 Kecamatan di Kota Tarakan, 2 Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, 1 Kecamatan di Kabupaten Nunukan," demikian Boytenjuri.

Untuk diketahui, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 di Palu Sulawesi Tengah menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningrum.

Selain itu juga menghadirkan Direktur Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Aria Indra Purnama dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian.

Sumber : Humas BNPP

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 17 November 2017 18:06
Info for bonus Review William Hill here.