Menu
RSS

Ketua Komisi II Dorong Perbaikan Koordinasi Antar Instansi Untuk Perbatasan Utama

Ketua Komisi II Dorong Perbaikan Koordinasi Antar Instansi Untuk Perbatasan

Palu, BNPP - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Dimana pada poin ketiga Nawacita disebutkan bahwa 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat  daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

 

 

"Di bidang Polhukam, kondisi sosial politik di perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara tetangga," kata Zainuddin dalam Sosialisasi Perpres Nomor 11/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) di Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini (7/11). 

Sosialisasi dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Boytenjuri, Deputi Bidang Perekonomian Setkab Agustina Murbaningrum, Direktur Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama dan perwakilan Kemenko Perekonomian.

Perpres 11/2017 diketahui memfokuskan pengembangan dan pembangunan di lima propinsi. Yakni di Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur  

 

dan Propinsi Kalimantan Utara.

Diungkapkan Zainuddin Amali, isu wawasan kebangsaan di perbatasan adalah adanya ancaman disintegrasi bangsa dan memudarnya nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga isu separatisme seperti gerakan separatis di Papua dan gerakan Melanisia Raya di sebagian wilayah perbatasan negara.

Di bidang ekonomi, ia menyoroti rendahnya kesejahteraan masyarakat perbatasan. Hal ini menjadi potensi dan dapat memicu munculnya isu disintegrasi bangsa. Tingkat kesejahteraan masyarakat karena kurangnya pelayanan dasar masyarakat, minimnya SDM pemerintah dan infrastruktur.

 

"Di bidang sosial dan budaya, lunturnya kearifan lokal bangsa Indonesia akibat pengaruh globalisasi dan teknologi informasi. Indonesia (dijadikan) sebagai pasar peredaran narkoba," kata Zainuddin.\

Lebih rinci, ia mengungkapkan beberapa masalah strategis dalam mengimplementasikan rencana induk pengelolaan perbatasan negara. Dimana meski sudah ada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)  

 

dan politik desentralisasi, namun hingga kini koordinasi antar instansi pemerintah masih lemah atau kurang. 

Lemahnya koordinasi itu merupakan cerminan dari keterbatasan sinergisitas antar instansi pemerintah sekaligus menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen di masing-masing stake holder yang menangani permasalahan di perbatasan. Belum ada penyesuaian atau reformasi di tubuh internal instansi.

"Yang terjadi justru sebaliknya, karena masih eksisnya pola lama dalam koordinasi antar instansi," ucap Zainuddin. 

Politisi Golkar itu menekankan dua garis besar yang perlu diambil pemerintah ke depan, yakni melalui langkah dan kebijakan strategis. Langkah strategis menyangkut peningkatan kapasitas ekonomi perbatasan agar menciptakan kesejahteraan sehingga menguatkan kesatuan NKRI serta meningkatkan  pelayanan pemerintah di perbatasan sehingga meningkatkan rasa cinta tanah air.

"Kedua, melalui kebijakan strategis dengan membuat pertimbangan kebijakan yang mendorong pembangunan dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang memperkuat wilayah perbatasan negara," pungkas Zainuddin Amali.

 

Sumber: Humas BNPP

Terakhir dimodifikasi padaJumat, 17 November 2017 18:10
Info for bonus Review William Hill here.