Menu
RSS

BNPP Tekankan Pentingnya Penajaman Prioritas Pembangunan Perbatasan 2018 Utama

BNPP Tekankan Pentingnya Penajaman Prioritas Pembangunan Perbatasan 2018

BNPP - Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Siswa Rachmat Mokodongan menyatakan, pada tahun 2018 mendatang pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pelabuhan sebanyak 22 unit, bandara 10 unit, terminal tipe A 8 unit serta pembangunan dan pengembangan moda transportasi laut.

Sementara kebutuhan rencana aksi BNPP pembangunan dan kebutuhan prasarana transportasi di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Tahun 2019, masing-masing pelabuhan 23 unit, bandara 23 unit, terminal tipe A unit dan moda transportasi laut 12 unit. 

Hanya saja, ada beberapa catatan atau kendala sehingga tidak semua target tersebut bisa dikerjakan secara keseluruhan. Salah satunya karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga BNPP menekankan perlunya penajaman prioritas pembangunan di perbatasan.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, Pasal 361 mengamanatkan Pemerintah Pusat wajib membangun sarpras di Kawasan Perbatasan sehingga daerah menuntut anggaran dari pemerintah pusat," terang Siswa Rachmat Mokodongan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018 dan Rencana Anggaran Pembangunan Perbatasan Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (21/11). 

Kendala lainnya menyangkut kebijakan yang belum sama dengan kementerian lain dalam memahami kewenangan pembangunan di Kecamatan Lokpri serta kurangnya dukungan dan kesiapan teknis dalam pembangunan infrastruktur. 

Rachmat Makodongan mengungkapkan, target pembangunan di perbatasan tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Yakni mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. 

Disinggung pula tujuan dari pengelolaan perbatasan negara dari aspek pengelolaan batas wilayah dan aspek pembangunan kawasan perbatasan. Pertama, menjamin keutuhan wilayah dan penegakan kedaulatan NKRI, kedua menjamin pertahanan dan keamanan NKRI dan ketiga pendayagunaan potensi sumber daya perbatasan NKRI.

Selanjutnya keempat membangun kesejahteraan masyarakat perbatasan dan perekonomian lokal yang berdaya saing dengan negara tetangga dan terakhir mengenai komitmen atau keberpihakan semua pihak terhadap perbatasan.

 "Terakhir, membangun komitmen atau keberpihakan Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan," demikian Rachmat Makodongan. (Humas BNPP).

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 22 November 2017 15:43
Info for bonus Review William Hill here.