Menu
RSS

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia Melesat ke Posisi 52 Dunia Utama

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia Melesat ke Posisi 52 Dunia

BNPP - Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hadi Sucahyono, mengatakan, indeks daya saing infrastruktur Indonesia (GCI) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2018. Dari sebelumnya pada posisi 60 di tahun 2016-2017, pada tahun ini merangkak naik ke ranking 52. 

 

"Daya saing infrastruktur dan daya saing global membaik," terang Hadi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018 dan Rencana Anggaran Pembangunan Perbatasan Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (21/11). 

Disampaikan, ranking indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2015-2016 berada pada posisi 64, tahun 2014-2015 pada posisi 72, tahun 2013-2014 pada posisi 82 dan pada tahun 2012-2013 menempati ranking 92. 

Menurutnya, kenaikan daya saing ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dengan penekanan pada kualitas infrastruktur jalan. Untuk itu, konektivitas point to point harus ditingkatkan dan upaya untuk mengurangi faktor-faktor penghambat konektivitas seperti kemacetan, kondisi jalan rusak dan blackspot harus dilanjutkan pada tahun 2018 mendatang. 

Kementerian PUPR, kata dia, masih memfokuskan pengembangan infrastruktur terpadu 19 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kupang-Atambua. Strategi pengembangan wilayah dengan meningkatkan kualitas hidup dan pertahanan keamanan wilayah perbatasan negara di Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang. 

Kemudian mengembangkan kegiatan pertanian, khususnya perikanan, perkebunan, holtikultura dan peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan dan Kupang. Berikut pengembangan pelayanan kawasan perkotaan dan pariwisata di Kupang. 

Adapun strategi pengembangan infrastruktur di Kupang-Atambua menitikberatkan peningkatan permukiman masyarakat perdesaan dan konektivitas, khususnya pada daerah tertinggal yang tersebar di kawasan perbatasan. Selanjutnya peningkatan suplai air baku untuk pemenuhan jaringan irigasi pertanian serta pengembangan konektivitas dari area produksi pertanian pusat pengolahan dan distribusi. 

"Kementerian PUPR juga fokus meningkatkan infrastruktur permukiman perkotaan dan penataan pusat kegiatan perkotaan serta sektor pariwisata," jelas Hadi. 

Untuk WPS 21 Temajuk-Sebatik, strategi pengembangan wilayah dengan mengembangkan kegiatan industri pengolahan karet dan kayu serta industri bauksit. Pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah perbatasan untuk mendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Aruk sebagai PLBN Prioritas. 

PUPR juga fokus mengembangkan potensi ekowisata serta kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan di Danau Sentarum dan Long Bangun. Selain itu pengembangan sistem perkotaan baru Tanjung Selor-Tarakan dan konektivitas pusat permukiman wilayah perbatasan di Sebatik-Nunukan.

Strategi pengembangan infrastruktur di Temajuk-Sebatik, menekankan pada peningkatan air baku pendukung industri dan peningkatan konektivitas darat dan laut. Kedua peningkatan aksesibilitas jalan antar pusat kota sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung di titik dan dukungan perumahan untuk keamanan perbatasan.

Ketiga, peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata dan peningkatan sarpras kawasan wisata dan keempat pengembangan air baku kawasan pendukung industri dan peningkatan aksesibilitas kawasan industri ke outlet dan pasar. 

"Kelima pengembangan dukungan sistem air minum, pengembangan dukungan sanitasi perkotaan, rumah khusus daerah perbatasan dan pengembangan sarpras permukiman Sebatik dan Nunukan," jelas Hadi. 

Terakhir untuk pengembangan infrastruktur terpadu di WPS 34 Jayapura-Merauke, ia menekankan simpul sentra produksi pertanian dan kawasan pariwisata pantai yang didukung dengan adanya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, PKSN Boven Digoel, PKSN Merauke, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sentani dan KSPN Merauke.

Strategi pengembangan wilayah Jayapura-Merauke, pertama meningkatkan konektivitas untuk melayani mobilitasi dan membuka akses keterisolasian kawasan perbatasan Papua-PNG atau Trans Papua di sepanjang wilayah perbatasan. Kedua meningkatkan kawasan sektor perekonomian unggulan yang dapat menjadikan komoditi ekspor dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Merauke-Muting dan Oksibil sekitarnya. 

Ketiga mengembangkan infrastruktur pusat perkotaan di Jayapura dan perdesaan di Arso, Tanah Merah, Oksibil dan Merauke dan keempat mengembangkan ketersedian tenaga kerja berkualitas untuk mengembangkan agroindustri dan pariwisata berkelanjutan di wilayah pengembangan. 

"Untuk strategi pengembangan infrastruktur, meningkatkan konektivitas Jayapura-Merauke melalui Backbone WPS dan menuju Pegunungan Tengah," ujar Hadi.

Ada juga percepatan pembukaan akses wilayah yang masih terisolasi pada wilayah Pegunungan Bintang dari Jayapura maupun Merauke, peningkatan keamanan dan kenyamanan dengan membangun Anjungan cerdas dan pos-pos keamanan di wilayah perbatasan serta pengembangan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan perkebunan dan pertanian. 

 "Kami fokus pula pada peningkatan air bersih, peningkatan UMKM berbasis budaya lokal dan pembangunan rumah khusus untuk daerah perbatasan," tutup Hadi Sucahyono. (Humas BNPP)

 

 

Info for bonus Review William Hill here.