Menu
RSS

BNPP Sambut baik rencana kunjungan MPR RI ke Kawasan Perbatasan Utama

BNPP Sambut baik rencana kunjungan MPR RI ke Kawasan Perbatasan

BNPP - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama pimpinan MPR RI dan stake holder terkait berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Propinsi Kepulauan Riau, khususnya ke beberapa pulau yang terletak di perbatasan Indonesia-Singapura, Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Vietnam.

 

Sesuai rencana, kunker kerja ke Tanjung Pinang dan Selat Singapura berlangsung selama dua hari, 11 - 12 Desember 2017. Propinsi Kepulauan Riau menjadi tujuan utama kunjungan MPR RI, BNPP dan stakeholder karena karakteristiknya sebagai propinsi kepulauan. 

Tercatat 95 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan lautan dan sisanya sebesar 5 persen berupa daratan. Propinsi yang terdiri dari tujuh Kabupaten/Kota itu tercatat berbatasan langsung dengan wilayah laut negara tetangga.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Negara BNPP, Robert Simbolon, dalam rapat koordinasi (rakor) di Ruang GBHN lantai 3 Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Kamis (30/11) mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana MPR RI melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan di Propinsi Kepri. 

Kunker pimpinan MPR, akan dipimpin oleh Wakil Ketua MPR EE Mangindaan. Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua lainnya, Mahyuddin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta direncanakan ikut hadir.

"Kami, BNPP menyambut baik rencana MPR RI ke wilayah perbatasan. Kabupaten dan Kota di Kepri itu semua berada di wilayah perbatasan negara. Artinya apa, dengan karakteristik sebagai propinsi kepulauan 95 persen air dan 5 persen darat, maka isu yang paling menonjol di Kepri adalah lintas batas negara," terang Robert. 

Dengan strategisnya Propinsi Kepri, maka semua sisi pulau-pulau yang ada sangat berpotensi menjadi exit entry point. Dari data yang disampaikan Ditjen Imigrasi, exit entry point berada pada 7 wilayah yakni sesuai dengan jumlah Kantor Imigrasi di Propinsi Kepri. Dalam bahasa sederhana, dimana kapal bersandar, disitulah menjadi entry point. 

Ditambahkan Robert, pembangunan di wilayah perbatasan perairan di Propinsi Kepri membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dalam hal pengawasan. Pasalnya, di wilayah perbatasan potensi terjadinya kegiatan yang bersifat ilegal sangat besar. Isu soal keamanan misalnya, selain TNI dan Polri juga butuh dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi dan Pemerintah Daerah. Meski secara normatif masalah perbatasan menjadi urusan pusat, namun yang mengetahui persis permasalahan di perbatasan adalah daerah setempat. 

 

"Kami berharap ini akan jadi momentum yang baik bagi perbaikan pembangunan di wilayah perbatasan ke depan," demikian Robert Simbolon. Robert juga berharap, dalam kunjungan kerja diagendakan peninjauan ke Pulau Nipah. Menurutnya, salah satu pulau di Kepri ini memiliki nilai  historis tersendiri, karena pulau Nipah hampir hilang tergerus abrasi. "Bahkan di tahun 2007, yang nampak dari pulau ini hanya tinggal sebatang pohon saja," ceritanya. Kini, lanjut Robert, pulau Nipah sudah dilakukan reklamasi pemulihan sebuah pulau. "Pulau Nipah bisa menjadi inspirasi kepulauan lainnya, untuk dijaga dan dilestarikan," tuturnya. Rapat antar instansi yang dipimpin Kepala Biro Sekretariat MPR Mohammad Rizal ini dihadiri oleh Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi Kepri. Dari BNPP sendiri juga hadir Plt. Deputi II Boytenjuri dan Plt. Deputi III S.R. Mokodongan. (Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSelasa, 05 Desember 2017 12:01
Info for bonus Review William Hill here.