Menu
RSS

BNPP Gelar Sosialisasi Perpres 11/2017 di Kota Tarakan Utama

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Badrun, yg mewakili Gubernur Kaltara, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Aria Indra Purnama dan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sekretariat Kabinet, Vito Prihartono. Peserta merupakan kepala daerah, camat dan kepala desa di wilayah perbatasan di Kaltara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Badrun, yg mewakili Gubernur Kaltara, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Aria Indra Purnama dan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sekretariat Kabinet, Vito Prihartono. Peserta merupakan kepala daerah, camat dan kepala desa di wilayah perbatasan di Kaltara

BNPP - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Boytenjuri, mengungkapkan bahwa wilayah perbatasan negara ada pada tiga matra, yaitu perbatasan darat, perbatasan laut dan perbatasan udara.

Perbatasan darat ada di tiga daerah, yakni di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini dan terakhir perbatasan darat di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). "Perbatasan darat yang paling panjang itu di Kalimantan," terang Boy dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (12/12). 


Perpres 11 Tahun 2017 merupakan aturan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara.

Sosialisasi di Kota Tarakan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Badrun, yg mewakili Gubernur Kaltara, Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Aria Indra Purnama dan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Sekretariat Kabinet, Vito Prihartono. Peserta merupakan kepala daerah, camat dan kepala desa di wilayah perbatasan di Kaltara.

Disampaikan Boy, perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, masing-masing dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Dimana masih ada beberapa batas perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang belum selesai dan perlu ditangani bersama-sama.

Dari seluruh wilayah perbatasan, saat ini pemerintah juga sedang menangani 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia yang sebelumnya ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PPKT. "Dulu ada 92 PPKT sekarang bertambah sejalan dengan terbitnya Keppres baru, Keppres Nomor 6 Tahun 2017 menjadi 111 PPKT," terangnya.

Ke-111 PPKT berdasarkan Keppres 6 Tahun 2017 itu ada di 22 Propinsi. Rinciannya di Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Utara, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Maluku Utara, Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua, Propinsi Maluku dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Bali, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Propinsi Lampung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Aceh dan Propinsi Riau.  "Ke-111 PPKT tersebar di berbagai daerah, ada Pulau Rondo, Pulau Nipah, Pulau Dana, Pulau Sebatik, Pulau Sekatung, Pulau Marampit, Miangas dan lain-lain," demikian Boy.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaMinggu, 07 Januari 2018 16:17
Info for bonus Review William Hill here.