Menu
RSS

Dukung Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Gubernur Kepri Usul Buat UU Daerah Kepulauan Utama

Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan beserta rombongan, Plt Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi,  perwakilan Danrem 033/WP, Danlantamal Tanjung Pinang Laksma R Eko Suyatno, Danlanud Tanjung Pinang Kol Pnb Moh Dadan, dan Staf Ahli Dirjen Bea Cukai bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Nugroho Wahyu. Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan beserta rombongan, Plt Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, perwakilan Danrem 033/WP, Danlantamal Tanjung Pinang Laksma R Eko Suyatno, Danlanud Tanjung Pinang Kol Pnb Moh Dadan, dan Staf Ahli Dirjen Bea Cukai bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Nugroho Wahyu.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dapat mendorong hadirnya kebijakan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan. 
Pernyataan ini dikatakan saat Pertemuan Delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Senin (11/12).
 
Menurutnya, UU ini diperlukan agar dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang notabene perairan, khususnya Kepulauan Riau, dapat berjalan dengan baik sesuai program pemerintahan Jokowi-JK yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim.
 
"Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.000-an pulau, letak geografisnya memenuhi pembangunan nasional pada umumnya, berada pada beranda terdepan. Kita sepakat beranda terdepan harus nyaman, bagus," kata Nurdin.
 
Dia juga  mengatakan bahwa kondisi perpolitikan di wilayahnya berlangsung aman dan tidak ada 'keramaian' dari kelompok manapun. Dengan demikian, maka kegiatan investasi akan berjalan lancar dengan sendirinya.
 
"Mungkin dari pusat secara khusus beri perhatian kepada Kepri karena ongkos dari laut tentu lebih mahal. Kami mohon dorongan agar ada kebijakan terkait UU Daerah Kepulauan, sehingga apa yang diamanahkan pemerintah pusat berjalan lancar. Mudah-mudahan ada rencana khusus soal UU Daerah Kepulauan," ucapnya.
 
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan beserta rombongan, Plt Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi,  perwakilan Danrem 033/WP, Danlantamal Tanjung Pinang Laksma R Eko Suyatno, Danlanud Tanjung Pinang Kol Pnb Moh Dadan, dan Staf Ahli Dirjen Bea Cukai bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Nugroho Wahyu.
 
(Humas BNPP)
Terakhir dimodifikasi padaMinggu, 07 Januari 2018 16:23
Info for bonus Review William Hill here.