Menu
RSS

Kepala BNPP Dorong Kawasan Perbatasan sebagai Lokasi Transmigrasi Utama

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo saat melakukan Monitoring di Kalimantan. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo saat melakukan Monitoring di Kalimantan.

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya transmigrasi pada tahun 2018. Khususnya transmigrasi ke daerah-daerah diluar Jawa yang mempunyai lahan perkebunan luas.

"Kalau daerah itu ada perkebunnan luas, saya kira perlu dipertimbangkan dan tetap kami koordinasikan ke daerah," terang Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Selasa (4/1/2018).

Disampaikan, beberapa daerah yang dimungkinkan menjadi tujuan atau sasaran program perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah jarang penduduknya itu misalnya bisa dilakukan ke Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. 

Selain sebagai bentuk pemerataan penduduk, melalui program transmigrasi tersebut diharapkan ke depan masyarakat turut bersama-sama menjaga perbatasan yang kini mendapatkan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat. 

Hal yang tidak kalah penting, lanjut Tjahjo, adalah menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di berbagai kawasan di Indonesia, utamanya di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menurutnya, penjagaan wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dilakukan oleh TNI.

"Enggak bisa kita serahkan saja kepada TNI, tetapi harus sama-sama dengan masyarakat ikut menjaga patok-patok perbatasan," jelas Tjahjo. 

Terpisah, sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, mengungkapkan tantangan pengembangan program transmigrasi sekarang adalah semakin sulitnya mendapatkan lahan yang clear and clean dan terbatasnya dukungan APBN.

Clear dimaksud adalah tanah yang disediakan oleh pemda sudah didukung usulan masyarakat, begitu juga pencadangan tanah dari bupati sudah ada hak pengelolaan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) serta jelas batas dan luasannya. Sedangkan clean adalah bebas dari peruntukan pihak lain.

Keterbatasan APBN juga membuat tantangan bagi keberlangsungan program transmigrasi. Padahal hingga akhir 2019, pemerintah diberi amanah menyelesaikan tugas untuk mengembangkan 144 kawasan yang fokus di 72 Satuan Permukiman dan 20 Kawasan Perkotaan Baru.

Disampaikan pula bahwa program transmigrasi telah berhasil membangun 3.608 Satuan Permukiman di 619 kawasan transmigrasi, di antaranya telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru berupa 1.183 desa definitif dan sebanyak 385 eks satuan permukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan.

Ada dua kawasan transmigrasi telah menjadi ibu kota provinsi dan 104 sebagai ibu kota kabupaten. Secara keseluruhan, program transmigrasi memberi kehidupan baru yang lebih mandiri bagi sekitar 25 juta penduduk Indonesia. 

Anwar Sanusi menambahkan kunci utama menyukseskan transmigrasi adalah meningkatnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha.

 

(Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaMinggu, 07 Januari 2018 17:10
Info for bonus Review William Hill here.