Menu
RSS

Inilah Fungsi Penataan di Kawasan Perbatasan Negara Utama

Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP saat mengunjungi Kecamatan Long Nawang Kabupaten Malinau (dok Kemendagri) Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP saat mengunjungi Kecamatan Long Nawang Kabupaten Malinau (dok Kemendagri)

BNPP - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sejak awal menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang di perbatasan menjadi prioritas utama Indonesia untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam pelaksanaannya, Presiden menerbitkan beberapa peraturan untuk mempertegas pelaksanaan dari program besar Nawacita ketiga tersebut sekaligus menghadirkan kembali negara di tengah masyarakat perbatasan. 

Poin ketiga Nawacita dimaksud adalah menebalkan frase 'membangun Indonesia dari pinggiran', bahwa pembangunan tidak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi). 

Salah satu peraturan dalam rangka mempercepat pembangunan di perbatasan terakhir adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara. 

Perpres 11/2017 mengatur rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Dimana pada Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa rencana tata ruang kawasan perbatasan negara berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung. 

"Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara," demikian bunyi Pasal 4 huruf a. 

Secara umum, fungsi rencana tata ruang ini selain sebagai pedoman juga sebagai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan di Kawasan Perbatasan Negara. Ketiga sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara.

Kemudian sebagai penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota serta pengelolaan dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya. (Humas BNPP)

Terakhir dimodifikasi padaSabtu, 13 Januari 2018 00:16
Info for bonus Review William Hill here.