Menu
RSS

Kepala BNPP Tjahjo Kumolo Minta Pemda Sinergi Dengan K/L Dalam Perencanaan Pembangunan Perbatasan Utama

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo

BNPP - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo meminta kerja sama kepala daerah di wilayah perbatasan untuk bersama-sama mensinergikan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

Tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, target pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah pinggiran, khususnya di perbatasan, sudah berjalan dengan baik. Selepas pembangunan infrastruktur ekonomi, pemerintah di tahun ini memfokuskan pembangunan infrastruktur sosial. 

"Target pemerintah tiga tahun ini selesai, secara fisik Kementerian PU dibackup oleh TNI sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. Sekarang tinggal hal-hal yang perlu di follow up-i di daerah berkaitan dengan infrastruktur sosial," terang Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 (BNPP) di Jakarta, Rabu (16/01/2018).

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional, pemerintah sudah melakukan perencanaan berikut alokasi program di perbatasan. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah perbatasan harus menindaklanjuti lebih konkrit dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Peran kepala daerah juga harus lebih fokus untuk berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kementerian/Lembaga," jelas Tjahjo.

Tjahjo yang juga Mendagri itu mencontohkan, pembangunan infrastruktur sosial guna menunjang kegiatan masyarakat perbatasan. Jika sebelumnya melalui Kementerian/Lembaga, misalnya Kementerian PUPR membangun fisik, Kemenkumham untuk kantor imigrasi, Kemenkeu untuk kantor bea cukai, Kemendikbud membangun sekolah, Kemenkes membangun pos kesehatan dan rumah sakit rujukan dan lain sebagainya, maka ke depan perlu adanya penajaman program perbatasan. 

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada rapat pertama setelah beliau dilantik, target tiga tahun (pertama) infrastruktur ini harus selesai, tinggal nanti keterpaduan 17 Kementerian/Lembaga bisa saling mengisi. Dari pertaniannya, kehutanannya, pendidikannya, dan lain sebagainya," jelasnya. 

Ditekankan pula bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian mengenai perbatasan kali ini secara umum untuk memberikan masukan kepala daerah perbatasan, baik di Propinsi, Kabupaten dan Kota agar ke depan secara intensif mengkoordinasi program yang ada. (Humas BNPP)

 

Terakhir dimodifikasi padaRabu, 17 Januari 2018 18:45
Info for bonus Review William Hill here.