Menu
RSS

SGD dan GGD Untuk 'Wajah Indonesia' Dengan Layanan Pendidikan Bermutu Utama

Ses BNPP Hadi Prabowo (kiri) menyerahkan plakat kepada Staf Ahli Menteri bidang Inovasi dan daya saing Kemendikbud Ananto K. Seta di acara  Rakodal Pengelolaan Perbatasan, Rabu (17/1) Ses BNPP Hadi Prabowo (kiri) menyerahkan plakat kepada Staf Ahli Menteri bidang Inovasi dan daya saing Kemendikbud Ananto K. Seta di acara Rakodal Pengelolaan Perbatasan, Rabu (17/1)

BNPP - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengemukakan capaian kegiatan TA 2017, dan rencana program tahun 2018, terkait pelayanan sosial dasar, khususnya di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada realisasi di lapangan, Kemendikbud dalam capaiannya di tahun 2017, melaksanakan program Sekolah Garis Depan (SGD). Yaitu, menghadirkan pembelajaran Abad 21 di kawasan perbatasan. Tujuannya menjadikan kawasan perbatasan sebagai 'Wajah Indonesia' dengan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan untuk semua. Selain itu, program ini juga diyakini mampu memperkecil ketimpangan akses dan mutu layanan pendidikan antar wilayah Indonesia.

"Kemudian menyiapkan Generasi Emas 2045 yang inovatif dalam membangun ekonomi daerah sekaligus merawat kebinekaan dan menjaga NKRI," kata Staf Ahli Menteri bidang Inovasi dan daya saing Kemendikbud Ananto K. Seta, saat memberikan paparan di Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Rabu (17/1).

SGD diketahui merupakan kerjasama antara Kemendikbud dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang dilakukan pada tahun 2015, melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan, serta perjanjian kerjasama terkait penyediaan akses internet dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lokasi sekolah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui program Universal Service Obligation (USO).

Selain itu, program Guru Garis Depan (GGD) juga menjadi capaian yang ditonjolkan dalam mengelola kawasan perbatasan. Pada tahun 2017, Kemendikbud  memberangkatkan  6.296 tenaga pengajar untuk mengabdi sebagai PNS di 'beranda depan' NKRI. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten kawasan perbatasan diantaranya di Pulau Sumatera, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

"Pada 2018 ini Kemendikbud akan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan dari apa yang sudah dijalankan di tahun sebelumnya. Hal ini untuk mengoptimalkan output atau outcome serta keberlanjutan kegiatannya. Kemudian, melakukan pengiriman kembali 9.000 GGD, mengembangkan SGD di 41 kabupaten wilayah perbatasan. Anggaran Rp1,15 triliun," katanya.

 

 

(Humas BNPP)

 

Info for bonus Review William Hill here.