Menu
RSS

Dukung Pembangunan Kawasan Perbatasan, Wagub Sulut Harap BNPP Lebih Intens Gandeng K/L Utama

Dukung Pembangunan Kawasan  Perbatasan, Wagub Sulut Harap BNPP Lebih Intens Gandeng K/L
BNPP - Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mencakup sektor pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata bahari dan budaya, serta perdagangan dan jasa yang pemanfaatannya terus dioptimalkan.
 
 
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw saat pemaparan di Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara TA 2017 dan Penajaman Program Prioritas TA 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Rabu (17/1).
 
 
"Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia, sangat strategis dan berdekatan dengan kota-kota besar di Asia Pasifik," ucap Steven. 
 
 
Sehubungan dengan itu pula, pihaknya mengapresiasi program Presiden Jokowi yang sudah memperhatikan Sulut, mulai dari pembangunan infrastruktur (bandara dan jalan lingkar) hingga kehadiran tenaga pengajar di wilayah perbatasan Sulut.
 
 
"Tapi belum optimal.  Perlu koordinasi antar departemen (kementerian/lembaga). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu lebih intens ke departemen," ucapnya.
 
 
Dijelaskan, pembangunan yang  dilakukan antara satu kementerian dengan kementerian lain dalam pengelolaan wilayah perbatasan di daerahnya masih ada yang belum sinkron. Seiring perbaikan-perbaikan yang dilakukan di tahun ini dan kedepan, Pemprov Sulut konsisten mendukung pembangunan yang dilakukan di perbatasan.
 
 
Dia juga mengungkapkan beberapa isu strategis terkait kawasan perbatasan di Sulut. Pertama, dari aspek pertahanan, keamanan dan hukum; lokasi yang terisolir mengakibatkan sulit dijangkau oleh aparat hukum dan keamanan, lemahnya pengawasan terhadap ilegal dan tindak kriminal lainnya (barang, obat terlarang dan senjata api), minimnya sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan serta personil di pulau-pulau perbatasan, pulau-pulau kecil terluar umumnya rawan abrasi pantai yang mengancam rumah penduduk. 
 
 
"Kemudian dari aspek sosial budaya; sumber daya manusia (SDM) masih terbatas (penduduk rata-rata hanya mengenyam pendidikan SD-SMP), kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, penyebaran penduduk yang tidak merata dan bahkan dari 11 pulau kecil terluar ada 3 yang tidak berpenghuni (Intata, Batubawaikang, Bongkil) sehingga berpotensi dijadikan tempat mangkalnya teroris internasional," kata dia.
 
 
Ketiga, lanjutnya,  aspek ekonomi dan perdagangan; potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal, sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang minim, peraturan perdagangan lintas batas (BTA 1974) yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, minim dan terbatasnya kemampuan serta keahlian masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan akses pemasaran yang minim terhadap hasil usaha. 
 
 
Keempat, aspek infrastruktur dasar; terbatasnya sarpras jalan di desa, jalan lingkar pulau, terbatasnya sarpras air bersih dan sanitasi, sebagian masyarakat menempati rumah tidak layak huni, terbatasnya sarpras pendidikan (minim guru pengajar), terbatasnya sarpras kesehatan (minim dokter, perawat, alat kesehatan).
 
 
Selain itu, kata dia, aspek perhubungan dan telekomunikasi; tingginya tingkat keterisolasian masyarakat pulau kecil terluar (apalagi bila cuaca buruk), terbatasnya kapal yang melayani rute wilayah perbatasan (hanya 2 minggu sekali), minimnya sarana prasarana telekomunikasi (ketersediaan BTS Provider sangat terbatas).
 
 
"Terakhir, aspek ketersediaan energi; terbatasnya sarpras Listrik di pulau-pulau terluar (beberapa pulau terluar memakai diesel yang sudah tua, listrik hanya dilayani 12 jam, sebagian dengan PLTS) dan terbatasnya sumber bahan bakar minyak (kelangkaan dan harga tinggi)."
 
 
Diketahui, terdapat lima (5) lokasi prioritas (lokpri) di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Tabukan Utara, marore, Kandahe, Nusa tabukan, yang semuanya berada di kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu, Miangas, Nanusa dan Melonguane berada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu terdapat juga satu (1) kawasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu di Tahuna, Kepulauan Sangihe.
 
 

 

(Humas BNPP)
Terakhir dimodifikasi padaKamis, 18 Januari 2018 20:43
Info for bonus Review William Hill here.